Sejumlah ulama dan perwakilan negara yang hadir dalam Muktamar Sufi Internasional 2023 mengucapkan rasa terima kasih atas terselenggaranya agenda tersebut di Pekalongan, Jawa Tengah.

Salah satu ungkapan itu dituturkan oleh Basem Hamid, seorang ulama sufi dari Amerika Serikat. Ia mengatakan forum tersebut hadir sebagai wadah untuk mengenal islam melalui wajah tasawwuf.

“(Forum ini) mencoba mengedukasi pemikiran muslim tentang Islam yang sesungguhnya serta spiritualitas yang memberikan pesan perdamaian,” kata Basem.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Panitia Pusat Muktamar Sufi Internasional 2023.

“Aku mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk Prabowo dan Presiden Indonesia, masyarakat Indonesia karena telah menggelar konferensi dengan luar biasa,” jelasnya.

Perasaan serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Abdulmonem Annan. Ia bahkan mendoakan kebaikan hidup bagi Prabowo Subianto.

“Saya berharap yang terbaik untuk apa pun yang dia lakukan dalam politik atau tanggungjawabnya sebagai Menteri Pertahanan,” kata Abdulmonem.

Muktamar Sufi Internasional yang dibuka oleh Jokowi, berlangsung pada 29-31 Agustus 2023. Perhelatan kelas dunia ini dihadiri 73 ulama sufi dari 38 negara dan ribuan peserta muktamar yang datang dari seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 di Sahid International Convention Center, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/08/2023).

Prabowo selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa Muktamar ini dihadiri 73 sufi mancanegara yang terdiri dari perwakilan 38 negara di seluruh dunia.

Konferensi akan dilaksanakan mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Acara yang mengusung tema “Contemporary Sufi Work in a Renewed World” ini dihadiri oleh Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Tengah, Ketua World Sufi Assembly (WSA), Para Ulama Sufi dari negara sahabat, dan seluruh peserta Muktamar Sufi internasional 2023.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden RI beserta Ibu Iriana yang berkenan hadir untuk membuka acara World Sufi Assembly (WSA) Conference Tahun 2023,” ungkap Prabowo.

“Kita merasa sangat beruntung karena ada dua tokoh yang masuk dalam daftar 500 muslim yang berpengaruh di dunia yaitu Presiden RI Joko Widodo dan Maulana Habib Luthfi Bin Yahya. Kedua putra Indonesia merupakan tokoh yang dihormati di seluruh dunia,” lanjutnya.

Prabowo menyampaikan bahwa semoga acara ini semakin menegaskan apa yang disampaikan oleh Jokowi melalui pidato kenegaraan beberapa waktu lalu bahwa kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia merupakan modal penting bagi kedudukan negara Indonesia.

“Agar sejajar dengan negara-negara besar lain di dunia,” ujar Prabowo.

Jokowi pun menyampaikan dalam sambutannya pentingnya saling mengingatkan tentang adanya perbedaan dan keberagaman.

“Tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap moderat dan saling  berinteraksi akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagamaan (Unity in Diversity),” tegas Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan muktamar memiliki arti sangat penting dan membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada di pinggiran tetapi punya peran yang sangat strategis dan berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis.

Sejumlah desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, mulai merasakan dampak kekeringan musim kemarau. Salah satu yang kerap dilanda masalah kekeringan yang cukup parah di Cibarusah yaitu di Desa Ridogalih.

Menanggapi kekeringan yang melanda di kabupaten Bekasi, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Putih Sari memberikan bantuan air bersih dengan mengirimkan 5 Mobil tanki ke 3 Kecamatan.

Legislator Gerindra ini mengatakan, bila musim kemarau yang panjang ini, menyebabkan kebutuhan air bersih yang di perlukan masyarakat sangat sulit di dapatkan, bantuan air bersih ini dilakukan untuk membantu kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

“Musim kemarau yang panjang ini membuat masyarakat sulit dalam mendapatkan air bersih, Jadi saya berikan bantuan ini supaya masyarakat bisa mendapatkan air bersih,” ucap Putih.

Selain itu, Putih Sari mengungkapkan, bantuan ini bukan bantuan awal yang saya berikan, Pasalnya sebelum saya menjadi anggota Dewan pun kerap membantu masyarakat dengan memberikan bantuan air bersih ini dan pada hari saya mengirimkan 5 Mobil tanki yang berisikan air bersih untuk dibagikan ke 3 kecamatan, diantara nya Kecamatan Cibarusah Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Bojong Manggu.

Untuk Kecamatan Serang Baru, air bersih di bagikan di kediaman rumah Kasta warga, Kp.Cipalahar RT.010/ 006 Desa Sukaragam Kec, Serang baru, Untuk kecamatan Cibarusah ada 3 titik, untuk pembagian air bersih diantara nya di bagikan di kediaman rumah Bpk. RW. Acep Kp. Cijambe RT. 001/004 Desa Ridogalih, RT.Isah Kp. Putat RT. 001/001 Desa Ridomanah, Emed Kp.Cisarua RT.02/06 Desa Sinarjati Kecamatan Cibarusah, dan untuk Kecamatan Bojong Manggu di kediaman Eko Kp.Tegal luhur RT 02/01 Desa Karang indah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, M. Husni mengatakan, hak asuh anak setelah bercerai merupakan hal yang kerap menjadi masalah utama ketika perceraian terjadi. Menurutnya, perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka.

Hal ini disampaikan M Husni saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia di Jakarta pada beberapa waktu lalu.

“Masalah utamanya ketika perkawinan antara warga negara yang berbeda misalnya WNI dengan WNA sekarang pertanyaannya kemana hak asuhnya? Ini yang banyak terjadi aduan misalkan anaknya dibawa bapaknya keluar negeri yang merupakan WNA, di satu sisi bapaknya juga merupakan orang tua berarti berhak juga,” ujarnya, Selasa (29/08/2023).

Legislator Gerindra ini pun menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk membahas permasalah tersebut sehingga ditemukan satu solusi yang tepat.

“‘Nanti akan kita Undang Menteri PPPA untuk bersama-sama temukan solusi untuk masalah ini. Saya minta harus segera ada tindak lanjuti dari pertemuan kali ini,” terangnya.

Diketahui, Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia menghadap Komisi VIII DPR untuk meminta perlindungan dan mencari solusi atas permasalah hak asuh anak yang terjadi. Yudi Shaesa Kanin selaku Ketua menilai tidak adanya payung hukum terhadap hak asuh anak hasil pernikahan antara WNI dengan WNA menjadi rentan disalah gunakan.

“Banyak sekali pak teman-teman kita disini yang kehilangan anaknya karena dibawa pergi ke luar negeri, apalagi ada yang sampai 3 tahun bahkan sampai sekarang tidak lagi bertemu itu karena tidak adanya payung hukum yang mengatur hak anak terhadap permasalah itu,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengikuti kasus oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh hingga tewas. Dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut serta berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini disampaikan Fadli Zon, Selasa (29/08/2023).

“Peristiwa ini sangat tidak berprikemanusiaan, sangat sadis. Saya mengecam dan mengutuk tindakan oknum pelaku atas perlakuan kejinya,” kata Fadli Zon.

Diberitakan pada beberapa waktu lalu, seorang pemuda asal Bireuen, Aceh, Imam Masykur tewas setelah diculik dan dianiaya oleh oknum Paspampres berinisial Praka RM beserta dua rekannya. Motif pelaku melakukan hal keji tersebut lantaran meminta uang tebusan kepada keluarga korban.

Pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp50 Juta agar korban dilepaskan. Namun, pihak keluarga hanya mampu memberikan uang Rp 13 Juta. Dalam video yang diterima keluarga, pelaku menganiaya korban dengan sadis agar keluarga memenuhi tuntutannya.

Jenazah korban pun ditemukan di sungai daerah Karawang Barat, Jawa Barat. Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra ini pun mendorong adanya pengusutan hukum yang cepat, adil, dan transparan untuk memberikan keadilan kepada para korban dan masyarakat.

“Kekerasan semacam ini tidak dapat diterima dalam masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, termasuk hukum militer,” ujarnya.

Fadli pun setuju dengan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyatakan akan memecat Praka RM dari instansi TNI karena melakukan pidana berat dengan merencanakan pembunuhan. Panglima TNI juga memastikan pelaku akan dihukum berat dengan maksimal hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup.

Saat ini pelaku Praka RM dan dua rekannya tengah menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Penyelesaian kasus ini ditunggu oleh masyarakat, karena perbuatannya sangat kejam. Harus segera ditindak dengan pemecatan dan seperti kata Panglima TNI, dihukum mati,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan Komisi I DPR membentuk Panja Keamanan Laut adalah untuk menjalankan beberapa fungsi utamanya. Salah satunya mengkaji hambatan kelembagaan atau institusional, dan legal formal. Termasuk di dalamnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar institusi yang dapat menghalangi optimalisasi pelaksanaan pengamanan laut Indonesia.

“Selain itu juga untuk mengkaji strategi kebijakan keamanan laut nasional yang berdasarkan, pada analisis dinamika regional, dan global, dan potensi ancaman yang ada,” tambahnya dalam Rapat Dengar pendapat Umum Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative, Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy dan Pemerhati Kemaritiman, di ruang rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/09/2023).

Tidak hanya itu, Panja Keamanan Laut juga bertujuan untuk mengkaji alokasi dan kebutuhan anggaran ideal untuk tata kelola sistem keamanan laut. Serta mengkaji kebutuhan personil Armada serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, guna mendukung operasional keamanan laut Indonesia.

“Oleh karena itulah Panja keamanan laut Komisi I pada hari ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, dan akademisi dengan tema penguatan tata kelola keamanan laut nasional,” pungkasnya.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto mengatakan korupsi adalah penyakit yang menghambat upaya bangsa dalam megentaskan kemiskinan.

Hal itu diutarakan Prabowo saat menjelaskan sejumlah rumusan 17 program prioritas untuk negara Indonesia yang makmur, dalam penyampaian gagasan bacapres di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/09/2023).

“Saya dengan dibantu para pakar, profesor, kurang lebih ada 60 pakar di berbagai bidang, kita rumuskan 17 program prioritas,” ujar Prabowo di hadapan ribuan mahasiswa UGM.

17 program prioritas tersebut di antaranya meliputi swasembada pangan. Prabowo meyakini jika hal ini dilakukan dengan benar, Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. “Dan saya yakin ini bisa. Itu cita-cita,” ucapnya.

Kemudian, Prabowo menyampaikan pada poin kedua mengenai pengentasan kemiskinanan di Indonesia. Selain itu, ia juga menegaskan keberanian negara untuk pemberantasan korupsi.

“Kita harus berani dan mampu hilangkan kemiskinan di bumi Indonesia dan berantas korupsi, ini penyakit yang akan menghambat kita,” tegas Prabowo.

Lalu, pada poin ketiga Prabowo menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan. “Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan. Tidak ada yang lemah bisa survive,” kata Prabowo.

Ia juga menjelaskan pentingnya memasukkan masalah air dalam poin keempatnya. Menurut Prabowo, air menjadi komoditas strategis.

Kita akan alami krisis air, untuk itu kita harus fokus pada teknologi air. Ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan saya, kita bentuk prodi khusus hidrologi, ada satgas air dan sudah produksi di mana-mana,” jelas Prabowo.

MUARA—Sabam Rajagukguk, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengembalian hak ulayat masyarakat Desa Hutalontung, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam reses perdana yang digelar pada Sabtu, 14 Desember 2024, Sabam mendengar langsung aspirasi masyarakat yang menginginkan tanah ulayat mereka yang kini dikelola sebagai kawasan hutan lindung, dikembalikan kepada mereka.

Pada tahun 1977, masyarakat Hutalontung setuju untuk menyerahkan sekitar 419 hektare tanah ulayat mereka kepada Pemerintah, melalui Dinas Kehutanan, untuk dilakukan penghijauan sebagai upaya mencegah tanah longsor. Saat itu, kesepakatan dicapai bahwa pohon-pohon hasil penghijauan akan menjadi milik masyarakat ketika tiba masa panen. Namun, seiring berjalannya waktu, status tanah tersebut berganti-ganti, dari penghijauan hingga hutan reboisasi, hingga akhirnya menjadi hutan lindung yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Warlin Rajagukguk (62), salah satu tokoh masyarakat Hutalontung, mengungkapkan bahwa sejak awal mereka sepakat untuk menghijaukan lahan tersebut demi mencegah bencana tanah longsor. “Kami diajak untuk melakukan penghijauan agar tanah tidak longsor, dan hasil pohon nantinya akan diserahkan kepada kami. Namun kini tanah itu berubah status menjadi hutan lindung, dan kami merasa hak kami tidak diakui lagi,” ujarnya.

Mendengar keluhan tersebut, Sabam Rajagukguk menyatakan dukungannya untuk memperjuangkan agar tanah ulayat ini dikembalikan kepada masyarakat Hutalontung. Ia berencana untuk membawa aspirasi ini ke Komisi IV DPR RI yang membidangi Kementerian Kehutanan. Menurut Sabam, keinginan masyarakat untuk mendapatkan kembali tanah ulayat tersebut sejalan dengan hak mereka sebagai pemilik sah yang telah mengorbankan tanah mereka untuk kepentingan penghijauan di masa lalu.

“Saya akan menyampaikan aspirasi ini ke Komisi IV DPR RI dan mendorong agar tanah ulayat tersebut dikembalikan. Kami akan perjuangkan hal ini karena ini adalah hak masyarakat yang telah mengorbankan tanah mereka demi kepentingan bersama pada waktu itu,” kata Sabam.

Kepala Desa Hutalontung, Rommel Rajagukguk, juga menyatakan bahwa pihak desa akan mendukung penuh upaya ini dan akan berusaha membantu masyarakat dalam proses pengembalian tanah ulayat tersebut. “Kami akan membantu sekuat tenaga agar tanah ini bisa kembali ke tangan masyarakat, sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat,” ujarnya.

Sabam Rajagukguk juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pembangunan yang akan membawa kemajuan bagi daerah tanpa memandang perbedaan politik. “Pengembangan kawasan Danau Toba akan tetap menjadi prioritas kami. Kami akan terus memperjuangkan pembangunan yang menguntungkan masyarakat dan daerah,” tegas Sabam.

Dengan dukungan masyarakat dan langkah-langkah konkret yang akan diambil, Sabam Rajagukguk berharap pengembalian hak ulayat dan pembangunan kawasan Danau Toba dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

PAPATAR,–Suara jeritan warga pelosok Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggema dalam reses perdana Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk. Kunjungan yang berlangsung di Wisma HKBP Parlilitan pada Jumat (13/12/2024) itu menghadirkan Sabam bersama tokoh Gerindra, di antaranya Ketua Gerindra Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, legislator asal Papatar Andreas Yudhistira Simamora, Indra Nainggolan, dan sejumlah tokoh lainnya.  

Dalam pertemuan tersebut, warga dari Pakkat, Parlilitan, dan Tarabintang (Papatar) tak segan mengutarakan keluhan mereka. Mereka berbicara tentang infrastruktur yang rusak, akses komunikasi yang sulit, hingga kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi.  

Sejarah kejayaan Raja Sisingamangaraja XII menjadi salah satu topik paling emosional yang diangkat warga. Indra Nainggolan menyoroti bagaimana Benteng Sionom Hudon, tempat pertahanan terakhir Raja Sisingamangaraja XII, kurang mendapatkan perhatian pemerintah.  

“Di sinilah letak makam asli Sisingamangaraja XII, tempat penuh sejarah yang kesakralannya dijaga oleh masyarakat. Namun, kondisinya masih tertinggal. Kami mohon agar ini disampaikan ke Jakarta agar diperhatikan,” ujarnya dengan haru.  

Sahat Sihotang Hasugian, Kepala Desa Sionom Hudon Tonga, turut menekankan pentingnya pelestarian sejarah ini. Ia menceritakan kisah leluhurnya yang pernah bertempur bersama sang Raja, seraya berharap kawasan bersejarah tersebut mendapat sentuhan pembangunan yang layak.  

Sahat merasa miris, karena daerah Papatar yang menjadi benteng terakhir Raja Sisingamangaraja XII Pahlawan Nasional masih juga tertinggal. “Ini cukup menyedihkan, warga belum benar-benar mendapatkan kesejahteraan, padahal Daerah Papatar inilah benteng pertempuran terakhir melawan Belanda,” ujarnya.

Kata dia, kebutuhan dasar seperti akses jalan yang layak dan jaringan telekomunikasi menjadi keresahan utama masyarakat Papatar. Warga meminta agar jalan Gunung Simpon yang dapat menghubungkan Humbahas dengan Pakpak Bharat diperbaiki. Jika jalan ini dioptimalkan, waktu tempuh dari Papatar ke Medan bisa dipangkas hingga tiga jam.  

“Jalan ini hanya sepanjang empat kilometer, tetapi sangat berarti bagi kami. Mohon agar dapat dibangun,” ujarnya.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang sulit dijangkau menjadi kendala besar. “Kami kesulitan komunikasi. Jika tower dibangun, itu akan sangat membantu perekonomian dan pendidikan anak-anak kami,” ungkap perwakilan Kecamatan Tarabintang.  

Nestapa Petani dan Pendidikan yang Terbatas
Sebagian besar masyarakat Papatar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, mahalnya harga pupuk dan minimnya alat mesin pertanian membuat mereka merasa tertinggal. Ronald Nainggolan, seorang tokoh masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Sabam, seraya menyoroti kurangnya perhatian pada sektor ini.  

“Kami petani, tetapi hasil kami sering tidak maksimal karena kurangnya alat dan pupuk yang mahal. Kami berharap ada perubahan,” tuturnya penuh harap.  

Di sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan sekolah menengah atas di Parlilitan. Banyak anak yang harus putus sekolah karena SMA dan SMK yang tersedia tak mampu menampung semua siswa. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun sekolah tambahan di Sionom Hudon.

Menanggapi keluhan warga, Sabam Rajagukguk terlihat terenyuh. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papatar di tingkat pusat. 

“Memang agak menyedihkan mendengarnya karena ini daerah paling ujung di daerah Humbahas,” ujarnya.

“Soal tower komunikasi akan segera saya fasilitasi. Untuk jalan, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Untuk zonasi sekolah dan pembangunan SMA baru, saya akan bicarakan dengan Komisi X DPR RI. Apalagi Gubernur kita Bobby dari Gerindra,” tambahnya lagi.

Sabam juga menyampaikan program strategis Partai Gerindra untuk tahun 2025, seperti makan siang gratis untuk pelajar, rumah layak huni gratis, dan pengentasan stunting. “Kita harus bersatu membangun Indonesia tanpa sekat-sekat partai. Mulai 2025, saatnya bekerja untuk rakyat,” katanya dengan penuh semangat.

Kunjungan Sabam Rajagukguk di Papatar meninggalkan kesan mendalam. Bagi warga, kehadiran anggota DPR RI yang menyerap langsung suara mereka adalah sebuah harapan baru.  

“Kami terharu. Baru kali ini ada anggota DPR RI reses ke kampung kami,” kata Ronald Nainggolan.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan Hendri saat menyambut kunjungan Sabam ke salah satu kecamatan di daerah tersebut.

Menurut Hendri, kedatangan Sabam membawa harapan baru bagi masyarakat di kecamatan itu. “Pak Sabam datang secara khusus untuk melihat kondisi di kecamatan ini. Kehadiran beliau memberikan dorongan positif bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Hendri juga menyoroti peran Indra, yang disebut hanya dapat menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa terlalu berharap karena bupati saat ini bukan berasal dari Partai Gerindra.

Meski begitu, Hendri memastikan bahwa Partai Gerindra akan terus mengawal pembangunan di Humbang Hasundutan melalui peran tiga legislatif dari partainya.

Hendri mengkritik kebijakan pembangunan selama ini yang dinilai masih belum merata. Ia menyoroti kondisi Kecamatan Papatar yang dianggap termarjinalkan. “Papatar memang masih terpinggirkan. Seharusnya, bupati hadir dan berdiri untuk semua kecamatan, bukan hanya fokus pada Dolok Sanggul,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa kemiskinan yang terjadi di Humbang Hasundutan bersifat struktural. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Selain itu, Hendri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di daerah seperti Parlilitan. Ia berharap pemerataan pembangunan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kami dari Gerindra akan mengawal kebijakan agar Humbang Hasundutan sejahtera dan terkoneksi dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah,” ungkap Hendri.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Partai Gerindra dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan, terutama untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan merata. Hendri berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat di seluruh kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

HUMBAHAS,– Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua DPC PM 08 Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si, mengambil langkah strategis untuk mendukung program makan siang gratis, salah satu prioritas astacita Presiden RI, Prabowo Subianto. Pada Senin, 5 Januari 2024, Hendri mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk mempersiapkan tenaga masak bersertifikasi yang akan melayani kebutuhan dapur komunitas di Humbang Hasundutan (Humbahas).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BBPVP Medan, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, di Kantor BBPVP. Hendri menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga masak demi memastikan standar kualitas dan higienitas, khususnya dalam mendukung program yang akan melayani ribuan anak sekolah.

Dalam pertemuan itu, Hendri menjelaskan bahwa program makan siang gratis di Humbahas akan mencakup 10 kecamatan dengan 20 dapur komunitas yang tersebar di 153 desa. Meskipun banyak warga lokal yang memiliki keahlian memasak, sertifikasi tetap diperlukan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Faried menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya fokus pada keterampilan memasak, tetapi juga mencakup manajemen dapur, tata kelola waktu, dan pemenuhan standar gizi. BBPVP telah menyiapkan dua skema pelatihan, yaitu skema pendek untuk mempercepat sertifikasi dan skema panjang yang memenuhi persyaratan 360 jam pelatihan.

Hendri mengapresiasi sambutan hangat dari BBPVP Medan dan menegaskan pentingnya kerja sama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia di Humbahas. Ia menargetkan minimal dua tenaga masak bersertifikasi di setiap kecamatan sebagai langkah awal. Program ini tidak hanya mendukung prioritas nasional, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja.

“Program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah di Humbahas mendapatkan makanan bergizi sesuai standar. Namun, penyediaan makanan ini tidak bisa asal-asalan. Diperlukan manajemen yang terstruktur, termasuk penanganan dapur, gizi, dan distribusi,” ujar Hendri.

Sebagai langkah awal, Hendri telah mengirimkan tiga peserta dari Humbahas untuk mengikuti pelatihan Pengolahan Makanan Komersial di BBPVP Medan yang mulai diselenggarakan pada 9 Januari 2024 hingga selesai. Ia berharap langkah ini menjadi awal yang baik untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal dalam mendukung program pemerintah.

Hendri juga menjelaskan bahwa Humbahas direncanakan menjadi bagian dari gelombang kedua pelaksanaan dapur komunitas nasional yang dimulai pada Mei 2024. Program ini memerlukan setidaknya 3.000 tenaga masak bersertifikasi di seluruh Indonesia, termasuk Humbahas.

“Selain menyiapkan tenaga masak, kita juga mendorong partisipasi investor untuk mendirikan dapur komunitas di Humbahas. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta dan pemerintah, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar,” tambah Hendri.

Hendri menegaskan, kerja sama lintas sektor ini merupakan bagian dari komitmen Gerindra untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Humbahas. Dengan persiapan matang dan sinergi yang kuat, ia optimistis program makan siang gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mengangkat taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

Sebagai informasi, berdasarkan Paparan Kesiapan Operasional Unit Pelayananan oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional menyusun penugasan di unit pelayanan. Seperti, Kepala Unit Pelayananan, Pengawas Produksi dan Kualitas, Pengawas Pengadaan Bahan Pangan, Pengawasan Pemeliharaan dan Pengantaran, Persiapan Bahan Makanan, Pengolahan Badan Makanan, Pemorsian, Packing, Distribusi, Petugas Kebersihan, dan Pencuci Alat Makan.

DOLOK SANGGUL — Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E. M.Si menegaskan bahwa tidak ada kerja sama atau mandat yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) dalam hal pelaksanaan program penyediaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan usaha pengurangan stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Hendri Tumbur, Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, mengklarifikasi bahwa program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini tetap dijalankan melalui instansi terkait dan tidak melibatkan ormas sebagai pelaksana program.

“Kami ingin meluruskan mengenai program Presiden Prabowo terkait penyediaan makan siang gratis dan upaya pengurangan stunting. Kami akan menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang kami miliki di tingkat nasional. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum pernah memberikan mandat kepada ormas manapun untuk menjadi pelaksana program ini,” ujar Hendri dalam dialog bersama warga pada acara Bona Taon Gerindra Humbahas bersama Keluarga Hendri Tumbur Center Holong do Ondolan di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera, Selasa 27 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa peran ormas dalam program ini lebih tepat sebagai mitra Badan Giji Nasional dan bukan sebagai pelaksana langsung.

“Dalam hal ini, ormas harus menjadi bagian dari mitra BGN, bukan pelaksana program. Ini penting agar tidak ada salah paham terkait dengan rekrutmen atau badan penyalur. Tidak boleh ada pemungutan biaya yang tidak sesuai aturan,“ tegas Hendri.

Hendri juga menanggapi isu-isu yang berkembang terkait dengan pembayaran gaji yang setara dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan surat keputusan (SK) yang mengindikasikan adanya pembayaran gaji.

“Saya mendengar ada isu tentang gaji setara P3K, tetapi saya belum pernah mendengar hal tersebut. Begitu juga dengan adanya SK yang mengindikasikan adanya gaji,” lanjut Hendri.

Gerindra Humbang Hasundutan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program sosial ini. Hendri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan selalu memastikan bahwa segala bentuk bantuan atau program pemerintah sampai dengan tepat sasaran dan tanpa ada penyalah gunaan. Kami juga akan terus menjaga agar transparansi tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sesuai,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengawasi dan memastikan kejelasan dalam pelaksanaan program, Gerindra juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat. Warga yang memiliki pertanyaan atau temuan terkait program ini dapat melaporkannya melalui call center Gerindra, yang akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan tegas

Perdebatan mengenai efisiensi anggaran pendidikan, kerap muncul narasi emosional yang menghubungkan penyesuaian alokasi dana dengan pengorbanan generasi mendatang.

Beberapa argumen publik menyatakan bahwa pengurangan anggaran akan merusak kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

Namun, jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik, klaim semacam ini mengandung sejumlah kelemahan logika dan inkonsistensi data yang perlu dikaji secara kritis.

Konteks Pengelolaan Anggaran dalam Ekonomi Politik

Pengelolaan anggaran negara dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan mengalokasikan dana publik.

Dalam kerangka ekonomi politik, alokasi anggaran harus didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Teori Maslow’s Hierarchy of Needs menjelaskan bahwa kebutuhan seperti pangan, papan, dan keamanan harus dipenuhi sebelum sektor-sektor lain, termasuk pendidikan, mendapatkan porsi yang lebih besar.

Dalam kondisi sosial-ekonomi yang menantang, penekanan pada kebutuhan dasar merupakan strategi yang realistis untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Incrementalism, sebagaimana dijelaskan oleh Charles E. Lindblom, bahwa perubahan kebijakan anggaran dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu.

Alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar bukan berarti pendidikan diabaikan, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan secara efektif.

Narasi Emosional dalam Pemberitaan

Banyak argumen yang berlandaskan narasi emosional seperti “Mengorbankan Generasi Emas Bangsa.” Akan tetapi, di satu sisi, disebutkan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat UUD 1945, yakni sebesar 20 persen dari APBN/APBD, dengan nominal anggaran yang bahkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, artikel tersebut berargumen bahwa pemotongan anggaran mengorbankan masa depan bangsa.

Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah peningkatan nominal anggaran sudah diimbangi dengan perbaikan dalam efektivitas penggunaan dana?

Asumsi bahwa peningkatan anggaran secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan merupakan simplifikasi yang berlebihan.

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, melainkan juga oleh cara pengelolaan, distribusi, dan implementasi program pendidikan.

Dengan demikian, mengaitkan pemotongan anggaran secara langsung dengan penurunan mutu pendidikan adalah generalisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berperan.

Banyaknya argumen yang tercuitkan juga mengemukakan bahwa pemotongan anggaran akan memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan UKT sebagai satu-satunya solusi pembiayaan.

Pendekatan ini terjebak dalam dilema semu, karena perguruan tinggi sebenarnya memiliki opsi lain, seperti mencari hibah, kerja sama dengan industri, atau melakukan efisiensi internal.

Solusi sempit tidak punya daya pikir imajinatif tersebut cenderung membebani mahasiswa tanpa membuka ruang bagi inovasi dalam pendanaan pendidikan.

Terlebih lagi, ketidak tepatan penyajian data, seperti perbedaan nominal anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelum dan sesudah pemotongan, menambah keraguan atas validitas informasi yang disampaikan.

Inkonsistensi semacam ini mengurangi kredibilitas argumen yang didasarkan pada data yang seharusnya akurat.

Pendidikan dalam Prioritas Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tetap merupakan investasi jangka panjang yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.

Namun, dalam jangka pendek, sektor pendidikan tidak memberikan dampak langsung seperti sektor kebutuhan dasar, yang merupakan prasyarat untuk stabilitas ekonomi.

Pendekatan Keynesian dalam kebijakan fiskal juga mendukung strategi prioritas pada kebutuhan dasar. John Maynard Keynes berpendapat bahwa stabilisasi ekonomi jangka pendek bergantung pada pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat.

Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, pengalokasian anggaran yang mendahulukan sektor-sektor penting seperti pangan dan kesehatan adalah langkah rasional untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Dalam kerangka Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi bagi pembangunan manusia.

Seorang individu yang tidak memiliki jaminan atas kebutuhan dasar tidak akan mampu memanfaatkan pendidikan secara optimal.

Oleh karena itu, menempatkan pendidikan pada posisi kedua dalam prioritas bukanlah tanda pengabaian, melainkan penyesuaian strategi untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemanfaatan pendidikan secara maksimal.

Menyeimbangkan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kebijakan anggaran harus mampu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang.

Pemenuhan kebutuhan dasar memberikan fondasi bagi masyarakat untuk bertahan dan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang dinamis, sementara investasi dalam pendidikan adalah modal utama untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Teori Endogenous Growth oleh Paul Romer menekankan pentingnya inovasi yang lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern.

Keseimbangan ini tidak dapat dicapai tanpa adanya transparansi dan konsistensi data. Penyajian data yang akurat merupakan prasyarat untuk evaluasi kebijakan yang objektif. Hanya dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran dapat dinilai secara konstruktif dan diarahkan untuk menghasilkan dampak positif yang optimal.

Harapan Menuju Kebijakan yang Lebih Rasional

Sebagai bagian dari diskursus kebijakan publik, kita perlu melampaui narasi hitam-putih yang sering kali menyesatkan.

Dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum sangat penting untuk mencapai reformasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Dengan mengintegrasikan analisis teoritis dan data yang transparan, kita dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan bangsa tanpa mengorbankan investasi pada sektor pendidikan.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai pemotongan dana, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen keuangan negara.

Dengan pendekatan yang holistik dan rasional, strategi pembangunan nasional dapat menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang, sehingga pendidikan tetap berperan sebagai pilar penting dalam membentuk generasi masa depan yang kompetitif dan inovatif.

Melalui transparansi data, evaluasi kritis, dan inovasi dalam pendanaan pendidikan, kita dapat membangun sistem kebijakan publik yang tidak hanya mengedepankan nominal belanja, tetapi juga kualitas implementasinya.

Inilah harapan kita untuk masa depan, di mana kebijakan publik menjadi instrumen yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tulisan ini merupakan pokok-pokok pikiran kader Gerindra Humbahas Richard Canberra Siburian terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah

Humbahas, Gerindra Humbahas - Wakil Bupati Humbahas Rebekka puji Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki dapur sesuai standar. Hal ini disampaikan Rebekka dalam acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025.

Program pemerintah ini dilaksanakan oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1. Semua tata kelola operasionalnya telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional, dan akan segera beroperasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dapur ini diawasi petugas resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang direkrut dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG ini, dan memastikan setiap anak sekolah mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak secara rutin. Masing-masing SPPG akan melayani kurang lebih 3.000 – 4.000 peserta didik dan non peserta didik sesuai Perpres No. 83 tahun 2024.

Kepala SPPG hadir dalam peresmian ini bersama Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora beserta jajaran, turut hadir juga Wakil Bupati Humbahas, Junita Rebekka Marbun, Hotdy Rajagukguk Tenaga Ahli anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Staf Ahli Bupati Toba Wallen Hutahaean, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Indra Nainggolan, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Bosfer T Rikardo Nababan, dan pihak terkait lainnya, serta masyarakat setempat.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora dalam sambutannya menjelaskan bagaimana program ini dapat dihadirkan di Humbang Hasundutan. Menurutnya program ini adalah program nasional yang dikombinasikan dengan partisipasi masyarakat. Mengingat keterbatasan Badan Gizi Nasional sebagai badan baru yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan makan bergizi sehat dan mengkover seluruh Indonesia secara simultan dan sekaligus, maka sangat diperlukan mitra. Oleh karena itu Hendri sebagai kader Gerindra yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan berinisiatif untuk membawa dan menghadirkan program MBG yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Humbang Hasundutan ini mulai dari Paud sampai SMA termasuk ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan.

“Saya sendiri dari Humbang Hasundutan kemudian pak Charles dari Toba, dan pak Erikson dari Tapanuli Utara sering duduk bersama, bagaimana caranya ada program pemerintah yang seharusnya diterima semua masyarakat Indonesia ini hadir di kawasan Danau Toba. Karena apa? Kalau tidak ada yang memulai program nasional ini, kapan sampainya ke tempat kita, kapan sampainya di Taput, kapan sampainya di Humbang Hasundutan, kapan sampainya di Toba. Nah dari situlah awalnya, bahwa memang harus ada yang memulai. Dan kita sama-sama sepakat bahwa dapur MBG tersebut harus sesuai standar BGN untuk mereduksi berbagai ekses yang berakibat pada kesalahan produk hasil makanan yang merugikan kesehatan siswa penerima manfaat,” ucap Dr. Hendri memulai sambutannya

.

“Jadi kita sepakat bahwa Humbang Hasundutan, Toba, dan Taput akan berkolaborasi dalam menjalankan dapur MBG di masing-masing wilayahnya. Kelak Humbang Hasundutan akan saling mengisi kekurangan dengan Toba, dan Taput, misalnya di Humbang Hasundutan itu banyak sayur mayur, buah dan sebagainya, tapi mungkin berasnya kurang sementara Toba mempunyai suplai beras yang cukup, nah kita akan mengambil kekurang beras dari Toba mungkin juga dari Taput sesuai kebutuhannya sehingga tercipta siklus ekonomi terutama bagi para kelompok tani di masing-masing wilayah,” sambungnya.

“Kita tahu juga bahwa ibu Wakil Bupati sangat memperhatikan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Artinya beliau sangat konsen terhadap bergeraknya ekonomi kerakyatan di masyarakat Humbang Hasundutan. Kita anggaplah dari bahan baku 3.000 porsi dengan nilai Rp10.000 berarti kita bicara sekitar Rp600 juta operasional dapur berputar di masyarakat, yang secara tidak langsung akan mendorong berkembangnya UMKM. Seandainya Humbang Hasundutan memiliki 12 sampai 15 dapur, maka beroperasinya dapur tersebut akan menggerakkan ekonomi kerakyatan secara dahsyat dan simultan setiap bulannya,” ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Humbahas, Junita Rebekka Marbun dalam sambutannya mengatakan, peresmian ini merupakan momen yang bersejarah di wilayah ini. Menurutnya, dapur gizi ini bukan hanya sebuah bangunan gizi atau pun simbol tapi komitmen untuk membangun generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas.

“Dari itu saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-basarnya kepada bapak Hendri Tumbur yang merupakan tokoh-pengusaha, dan Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan yang telah menjadi pionir dalam melakukan inisiatif yang luar biasa ini,” kata Wakil Bupati.

“Keberanian Partai Gerindra dan bapak Hendri Tumbur untuk menjadi yang pertama menginisiasi dapur Makan Bergizi Gratis di daerah ini adalah langkah nyata yang patut dicontoh dan langkah yang tidak hanya peduli pada masa kini tetapi menanam benih untuk masa depan Humbang Hasundutan yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati menyadari, dapur makan bergizi gratis bukanlah tujuan akhir melainkan bagian dari ekosistem yang sangat besar. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh rencana selanjutnya seperti pengembangan peternakan kambing, domba, sapi, yang akan memperbaiki struktur tanah yang menjadikannya lebih gembur dan subur sehingga hasil pertanian akan menjadi lebih berkualitas dan kaya akan gizi.

“Karena seperti pepatah yang sering kita dengar jika bahan baku yang masuk ke dapur gizi tidak berkualitas maka hasil akhirnya pun tentu tidak optimal, maka kita harus pastikan seluruh rantai pangan kita dan bahan baku dari mulai hulu sampai ke hilir itu sehat dan bergizi,” harapnya.

“Dan tadi saya sempat tanya-tanya di sini ternyata jumlah pekerja memang setiap dapur gizi katanya 50 orang, dan di sini ada 47 orang. Nah saya tanya di sini pekerja semua dari daerah sini? Jawabannya iya. Artinya kita sudah mengurangi juga potensi pengangguran di Humbang Hasundutan,” ucapnya.

Sementara perwakilan Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Hotdy Rajagukguk menyampaikan pesan dari Sabam bahwa beliau sangat menyambut baik program dapur MBG ini.

“Kami sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh bapak Hendri Tumbur serta timnya. Kehadiran kami di sini adalah membuktikan dukungan kami ternyata bahwa seluruh kader Partai Gerindra harus menyambut dan menjadi yang pertama untuk mendukung program-program dari bapak Presiden Prabowo Subianto. Itulah kehadiran kami di sini supaya dapur bergizi ini dapat terus dijalankan di Humbang Hasundutan,” harapnya.

Sementara Ketua Koperasi Holong do Ondolan, Ramses Simamora mengatakan, pihaknya juga turut mengapresiasi hadirnya dapur MBG ini di wilayah Humbang Hasundutan. Pada kesempatan itu juga telah dilakukan penanda tanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara koperasi dengan ketua Pemuda Tani Humbahas, Indra Nainggolan.

“Mari kita dukung program makan bergizi sehat yang diadakan di Humbang Hasundutan. Saya dari Koperasi Holong do Ondolan siap menampung hasil bumi dari masyarakat Humbang Hasundutan, karena yang dibutuhkan nanti untuk makanan bergizi ini kita manfaatkan dari hasil pertanian masyarakat Humbang Hasundutan. Semoga sukses dan Tuhan memberkati dari program Makan Bergizi Gratis ini di Humbang Hasundutan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Humbahas kembali mengucapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya dapur MBG ini. “Sekali lagi saya mewakili pemerintah Humbang Hasundutan mengucapkan terima kasih kepada pak Hendri dan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas bersama Partai Gerindra yang menjadi pionir pembuka dapur Makan Bergizi Gratis ini di Humbang Hasundutan,” ucapnya.

“Saya sudah keliling melihat tadi, saya sangat bangga dan saya melihat bahwa semua sesuai dengan arahan dari Badan Gizi Nasional baik dari dapur, terus kantor, mes, tempat pencucian, sampai alat-alat masak semua luar biasa dan saya berharap tadi sudah disampaikan zero kesalahan. Kira-kira gitu ya, artinya anak-anak di Humbang Hasundutan bisa semakin sehat, cerdas, dan memiliki SDM yang unggul,” harapnya.

Sementara Astilda Sinabutar Pembina Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah hadir dalam peresmian dapur MBG ini.

“Mohon doanya supaya dapur ini bisa beroperasi segera dan bisa beroperasi untuk zero kesalahan. Jadi kami akan tetap berusaha untuk memulai mengelola dari bahan yang berkualitas, dan nantinya ompreng (food try) itu akan kami antarkan sesuai dengan standar dan dimakan anak-anak sekolah agar mereka kelak di masa depan nanti bisa menjadi SDM yang unggul di Humbang Hasundutan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Astilda turut menceritakan proses perekrutan dan pembagian shift kerja dari relawan di dapur MBG ini. Bahkan di dapur MBG ini juga memiliki ahli masak yang bersertifikat.

“Memang terdapat 47 pegawai di dapur ini yang kami rekrut secara terbuka, kami wawancarai lalu kami juga cek calon relawan ini tinggal di mana, dan memang kecenderungan kami untuk memilih mereka yang tinggal lebih dekat ke lokasi dapur. Karena di dapur ini ada tiga shift, ada yang masuk malam bahkan jam dua pagi sudah di dapur ini untuk memasak dan menghasilkan produk. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan, dan uji keterampilan. Selain itu kami juga punya tiga orang ahli masak yang sudah memiliki sertifikasi yang dididik BBPVP,” sebut Astilda.

Lebih lanjut Astilda menambahkan, pihaknya juga berencana untuk menambah dapur MBG kedua, dan sudah dalam proses pengerjaan yang berlokasi di Desa Sirisi-risi, Dolok Sanggul. Nantinya dapur ini akan tetap membuka perekrutan relawan baru dari seputaran lokasi dapur.

“Selanjutnya mudah-mudahan SDM dari dapur ini akan kami pindahkan ke dapur kami berikutnya, jadi nanti dapur berikutnya akan memiliki SDM yang sudah memang terlatih di sini. Itu harapan kami, dan tentu saja dapur kami di sana tetap akan membuka rekrutmen untuk relawan-relawan yang baru, bisa kami tempatkan di sana dan sebagian di sini dan harapannya yang pasti menciptakan lapangan kerja seperti yang dikatakan ibu Wakil Bupati tadi.” tutup Astilda.

Secara terpisah Hendri Tumbur menyampaikan bahwa dapur-dapur mitra yang akan hadir dan beroperasi di Humbang Hasundutan harus tetap menyesuaikan dengan standar BGN, bukan dapur asal jadi.

“Saya berharap bahwa dapur yang hadir di Humbang Hasundutan tetap mengacu kepada standar BGN, bukan dapur asal jadi, di mana kualitas dapur tentu akan berpengaruh pada kualitas makanan yang disajikan. Bukan waktunya lagi kita bermain main dengan nasib siswa-siswi penerima manfaat. Mereka adalah SDM unggul di masa depan untuk kemajuan Humbang Hasundutan. Kita harapkan pemerintah daerah atau pun pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi berjalannya program MBG ini,” harapnya.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. 

Dalam upaya percepatan mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang. Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kembali meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, di Desa Sirisi-risi, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora mengatakan bahwa peresmian dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ini dilakukan karena sudah ditunjuknya kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk di Kabupaten Humbahas, Desa Sirisi-risi.

“Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ini akan segera beroperasi melayani  masyarakat Sirisi-risi khususnya, sesuai ketentuan geospasial, di mana SPPG tersebut harus melayani penerima manfaat dari titik terdekat dari lokasi dapur. Dapur ini saya dirikan dan dedikasikan khusus untuk masyarakat Sirisi-risi, dan ini pertanggung jawaban saya sebagai orang Sirisi-risi. Inilah  langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat Sirisi-risi,” kata Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan ini.

Dalam membangun Dapur Makan Bergizi Gratis Holong Ondolan 2 ini, Dr. Hendri Tumbur Simamora telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penanganan pembuangan limbah dan seleksi bahan baku.

“Saya membangun ini sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk BGN, dan ini sudah sesuai standar yang ditentukan BGN (Badan Gizi Nasional). Penanganan bahan baku sampai limbah kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga di daerah ini tidak ada limbah limbah yang mencemari lingkungan, termasuk limbah hewani,” lanjutnya.

Dengan total 50 orang yang bekerja dalam tim Dapur Makan Bergizi Gratis, 47 orang merupakan relawan, kemudian 3 orang dari Badan Gizi Nasional, Kepala SPPG, bagian Gizi dan bagian Akuntasinya. Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis direkrut dari masyarakat sekitar, karena dianggap lebih efektif untuk mendukung program tersebut.

“Kita merekrut mereka berdasarkan di mana wilayah dapur itu berada. Jadi contohnya nih, di daerah Sirisi-risi saya utamakan pekerja-pekerjanya dari Sirisi-risi, karena memang mereka akan bekerja lebih efektif di daerah sini. Tidak mungkin saya merekrut orang-orang daerah lain. Relawan kita umumnya berasal dari Dolok Sanggul secara spesifik Sirisi-risi, dan seputarannya,” jelas Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ditargetkan dapat mendistribusikan 3.500 porsi ke anak-anak sekolah, yaitu PAUD, TK, dan SD. “Kita mengambil banyak dari  PAUD, TK, dan SD. Karena kita menyisir sekolah-sekolah yang tidak diambil penyedia MBG lain. Padahal secara ketentuan harus berimbang antara SMA/SMK, SMP, SD, dan Paud,” kata Dr. Hendri. 

Stakeholder atau pihak yang berkepentingan adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang harus saling bersinergi dengan penyedia manfaat dalam hal ini adalah yayasan dan kepala SPPG agar tidak terjadi permasalahan seperti di daerah lain.

“Kita mengharapkan dapur yang ada di Humbahas ini tidak mengalami permasalahan yang sama terjadi seperti di dapur dapur daerah lain. Kenapa di daerah lain menunya berbeda, padahal harganya sama di tingkat pemerintah, kenapa kualitas menunya berbeda. Karena mereka ingin mengambil keuntungan yang banyak. Itu yang harus kita lakukan, saling mengawasi dan berlomba untuk berbuat yang terbaik, untuk anak-anak di Humbang Hasundutan,” tegas Dr. Hendri Tumbur saat memberi kata sambutan.

Dalam kata sambutannya juga, Dr. Hendri berharap kepada anggota DPRD  bersama Dinas Kesehatan atau APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya dapat melakukan pengawasan dan menyidak dapur MBG yang dilaporkan berkali-kali memberikan makanan basi atau diduga tidak layak. Guru, kepala sekolah, harus komitmen menindak lanjuti dengan menyurati dinas pendidikan dan yayasan. Bila perlu ditembuskan ke BGN. Dengan demikian stakeholder harus mengetahui standar baku yang berlaku, serta ketentuan yang ada di BGN.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Dinas Kesehatan Linda Hutasoit. Mewakili sekolah penerima manfaat (Risno Mariana Simanullang, Kepala sekolah UPT SD 034 Matiti), Arnold P.G Lumban Gaol (Pemerhati Humbahas), dr. Roland Siburian (Dokter  Rekrutmen Karyawan Dapur), Andreas Yudhistira Simamora (Anggota DPRD Humbahas, Fraksi Gerindra), Bosfer T Rikardo Nababan (Anggota DPRD Humbahas, Fraksi Gerindra), Harri Sihombing (Komunitas Petani Jeruk Humbahas, Pemasok Buah), dan Warluy Simamora (Tokoh Masyarakat Humbahas).

Sementara itu, Risno Mariana Simanullang, dalam kata sambutannya mengatakan perekonomian di Dolok Sanggul akan melambung tinggi karena menjalankan visi-misi Humbang Hasundutan, meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis sumber daya lokal.

“Dari menu makanan yang bervariasi itu yang saya suka adalah disesuaikan dengan sumber daya lokal. Ku lihat makanannya memang bergizi, bervariasi makanannya, tidak ada yang sakit perut,” kata Kepala Sekolah UPT SD 034 Matiti itu.

Lanjut Risno Kepala Sekolah UPT SD 034 Matiti, mengatakan dengan dapur MBG ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan penyedia dapat menjaga kualitas makanan  yang diberikan, “Kami berharap ditingkatkan lagi kebersihannya, gizinya, porsinya, walau pun ada takarannya rapi. Kami berharap lebih teliti. Terlebih dari dapur yang pertama sudah pas.” ucap Risno mewakili sekolah penerima manfaat.

Kemudian Linda Hutasoit sebagai Perwakilan Dinas Kesehatan menyampaikan dalam sambutan, bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berperan sebagai pengawas kesehatan, Dinas Kesehatan Humbahas menekankan kebersihan, higienis agar aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Tentunya kami mendukung pelaksanaan ini, karena ini program prioritas Presiden. Sebagai Dinas Kesehatan kami bertugas memastikan apakan proses sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Makan Bergizi Gratis ini diberikan secara massal. Jadi kita harus memberikan makanan yang bergizi gratis yang bersih dan terjamin,” kata Linda Hutasoit.

Lebih lanjut, Linda Hutasoit menyampaikan syukur karena Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai Mitra Badan Gizi Nasional, telah memperdayakan masyarakat Humbahas dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis demi menggerakkan roda perekonomian sekitar.   

“Saya berterima kasih karena Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah membangun 2 dapur dapat memutar roda perekonomian masyarakat, yang dipekerjakan itu masyarakat sekitar, bahan baku dibeli dari Humbahas ini,  itu sebenarnya kenapa Pemerintah membuat program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Linda Hutasoit.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang berlangsung di Hotel Wisma Mangurna, Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 19 September 2025.

Zulkifli Hasan mengatakan dengan terselenggaranya MoU (Memorandum of Understanding) ini nantinya, sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakunya terutama yang berasal dari hasil pertanian melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Kita meninjau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), tadi (menghadiri penandatangan perjanjian) kerja sama SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih, nanti suppliernya Koperasi. Jadi SPPG bahan bakunya belanjanya  dengan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulkifli Hasan seusai menyaksikan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang didampingi Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas Dr. Hendri Tumbur Simamora, dan Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan beserta jajaran, Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Siponjot, Sastra Silaban, beserta pihak terkait.

Acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas berlangsung sukses dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora menyampaikan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas merupakan sinergi yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kehadiran Bapak Zulkifli Hasan dalam hal ini sebagai ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, dengan ada MoU antara koperasi Desa Merah Putih dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menurut saya sebagai pengelola dapur, kerja sama ini sangat penting karena ke depan bahan baku atau sumber pangan yang diolah oleh dapur tidak akan seimbang dengan kebutuhan dapur yang semakin banyak di Humbang Hasundutan. Nah dengan berdirinya beberapa dapur dan mungkin sekitar 15 dapur sampai akhir tahun ini mengakibatkan suplai bahan baku terutama sayur sayuran ini mengalami defisit. Dengan permintaan yang naik, dengan adanya MoU antara Koperasi Merah Putih dengan Yayasan Holong Ondolan sebagai pengelola dapur tentu akan saling bersinergi dan saling membutuhkan. Saya harapkan ke depan bukan hanya dengan Koperasi Siponjot, tetapi juga dengan beberapa koperasi yang lain dengan tujuan yang sama. Kami yakin secara langsung atau tidak langsung kerja sama ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa di bidang pertanian, terutama yang dibutuhkan oleh dapur MBG untuk kebutuhan bahan baku yang baik,” jelas Dr. Hendri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra.

Sebelum Penandatangan Perjanjian Koperasi Desa dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas ini berlangsung, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Dan kembali meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu 6 September 2025. Selanjutnya pada akhir bulan ini diharapkan SPPG Yayasan Holong Ondolan dapat beroperasi di Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta.

“Saya secara pribadi memilih untuk melakukan MoU pertama dengan desa Siponjot karena saya mengagumi apa yang sudah dilakukan oleh bapak kepala desa Siponjot dalam membangun pertanian, peternakan dan SDM melalui sekolah sekolah yang ada di desa tersebut. Dan saya yakin saya memiliki atmosfer yang sama dengan visi bapak kepala desa, dan tentunya dengan Koperasi Merah Putih Siponjot, tambah Dr. Hendri Tumbur.”

Kemudian Kepala Desa Siponjot, dengan tagline Desa anti Korupsi dan anti Narkoba, Deka Seply Silaban mengatakan melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang dipimpin oleh Dr. Hendri Tumbur Simamora, ia yakin kerja keras bermula dari hati akan menghasilkan hasil yang baik demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

“Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang telah mempercayakan koperasi kami, Koperasi Merah Putih Desa Siponjot, sebagai mitra untuk menyiapkan bahan baku yang berkaitan dengan MBG. Harapan kita juga kepada pak Hendri Tumbur Simamora sebagai ketua Yayasan, dalam mengerjakan ini, kami sudah banyak berbincang bahwa bapak ini bekerja dari hati, artinya bahwa kerja keras itu akan kita capai, kita dapat. Koperasi Merah Putih, masyarakat, petani, kepada bapak Hendri Tumbur Simamora untuk mengerjakan ini untuk mengedepankan kualitas sehingga anak anak kita nanti betul betul bertambah gizinya untuk meningkatkan SDM anak anak kita,” ucap Deka Seply Silaban.

Senada dengan Kepala Desa Siponjot, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Sastra Silaban S.T menyampaikan kerja sama yang dilakukan Koperasi Desa dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas dapat berjalan dengan baik. Pihak Koperasi Desa sudah mempersiapkan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi langsung dari pertanian pertanian Desa Siponjot, Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Setelah ada MoU ini kami dari Koperasi berharap, kepada ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, bekerja sama yang baik sehingga nanti ketika Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas membutuhkan bahan baku kita memang sudah siap untuk itu. Sehingga Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas tidak ragu-ragu lagi untuk bahan bakunya, karena di Desa kita juga sebagian bahan baku untuk kebutuhan MBG sangat tersedia karena di daerah kita ini pertanian. Itulah nanti kerja samanya kita bisa membantu MBG, bisa membantu masyarakat di Desa Siponjot, untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kita penghasil pertaniannya kita antar langsung ke dapur MBG, ucap Sastra Silaban, Ketua Koperasi Merah Putih.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas dan tangguh. Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memastikan bahan baku terbaik yang akan diolah di Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2.

Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 nantinya, bahan baku harus berpangkal dari hasil produksi petani lokal Humbang Hasundutan. 

“Bahan baku dapur terutama sayur dan buah saya usahakan dan saya pastikan dari Humbang Hasundutan. Dengan kita langsung ke petani, ini yang akan membuat harga kita lebih kompetitif. Saya akan memilih dari bahan baku terbaik, nah bahan baku terbaik itu kita dapat langsung dari petani,” ujar Dr. Hendri Tumbur saat Podcast Bincang MBG, di Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Sudah berjalan 3 bulan dan belum ada masalah atau pun komplain dari pihak penerima manfaat, dan ini juga yang memacu Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas terus mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada pelajar.

Saat podcast bincang "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang dipandu oleh MC/Pegiat Media Sosial Harmoko Sinaga ini, Dr. Hendri memaparkan bahwa anggaran Pemerintah dalam memenuhi Makan Bergizi Gratis berkisar Rp. 8.000 – Rp. 10.000 per porsi atau per siswa. Dengan nominal demikian, pihak Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memperhitungkan dana tersebut agar mendapat menu yang bergizi dan kualitas untuk dikonsumsi para pelajar.

“Dilihat dari support Pemerintah itu rata rata Rp. 8 ribu sampai Rp. 10 ribu, kalau kita lihat Rp. 8 ribu, Rp. 10 ribu itu bisa menghasilkan apa sih. Nah kita jangan lupa kalau di situ ada skala ekonomis, ketika skala ekonomisnya tercapai, misalnya kita beli 10 ribu, beli 100 ribu itu pasti berbeda. Jadi kalau berdasarkan rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah per orang, per siswa 10.000, maka tidak akan cukup ini. Tetapi sebenarnya cukup memadai, karena kita memproduksi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua, dari mana kita ambil bahan bakunya, kami langsung mengambil dari petani, kami motong jalur distribusi pengepul dan tengkulak,” jelas Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Dr. Hendri selaku ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, memastikan makanan yang diproduksi berupa makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein hewani atau nabati, serat sayuran atau buah. “Standar Gizi di MBG itu sudah ditentukan dan BGN sendiri sudah menentukan ahli gizi di setiap dapur, artinya kalau dapur itu konsisten, kepala SPPGnya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi berkoordinasi bahu membahu tentu mereka akan menentukan menu sesuai angka kecukupan gizi (AKG),” kata Dr. Hendri masih dalam podcast bincang MBG.

Arnold P.G Lumban Gaol selaku Jaringan Petani Organik Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Humbang Hasundutan, menyampaikan dalam "podcast bincang Makan Bergizi Gratis (MBG)" itu, program Presiden RI ini jangan menjadi malapetaka untuk di Humbang Hasundutan. Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN diminta harus benar benar melakukan dengan tanggung jawab.

“Bagaimana semua pihak, kita sebagai orang tua ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Orang tua punya kendali sangat minim, anak SMA bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan, anak SMP juga mungkin udah, anak SD atau PAUD sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus mereka makan. “Dikasih” oleh guru makanan dimakan, maka terjadilah itu berbagai kasus. Pelaksanaannya MBG ini yang membuat penting kita cermati, teman teman (pengelola) yang melaksanakan ini betul betul dengan tanggung jawab,” kata Arnold.

Implementasi Makan Bergizi Gratis bukan hal yang mudah memasak untuk 3.000 orang setiap hari. Lanjut Arnold, sebagai petani, proses yang panjang untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar dengan asupan bergizi, pengelola harus pintar memilah milih bahan baku yang akan diproduksi.

“Melibatkan bahan baku makanan itu kurang lebih 20 jenis/item yang disediakan. Dengan rantai pasok yang panjang, lalu diantar ke berbagai tempat bukan di satu tempat dengan jangkauan jarak yang relatif. Dengan harga Rp. 10 ribu per porsi, jadi poin poin itu yang program ini rentan resiko. Kita sebagai orang tua ini mengingatkan latar belakang itu. Kalau tadi tidak melibatkan tanaman atau makan, tidak segitunya kita waswas. Di Humbang Hasundutan jangan sampe terjadi resiko resikonya itu, resikonya itu keracunan paling tinggi meninggal. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk mencari jawaban. Misalnya bahan bahan mana yang sekian jam jadi racun, bahan bahan mana yang sekian jam dimasak akan basi. Walau pun ditangani dengan SOP,” ucap Arnold.

Di akhir sesi "podcast bincang Makan Bergizi Gratis" rangkaian dalam peresmian Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora menegaskan beberapa poin penting.

Pertama penerima manfaat anak anak sekolah di Humbang ini harus mendapatkan yang terbaik, termasuk zero toleransi untuk hasil produksi yang merugikan kesehatan peserta didik.

Kedua, sekolah ketika akan membuat MoU dengan yayasan penyedia manfaat harus tahu dan minta penjelasan perihal dapur dan fasilitasnya, keamanan dan higienisnya. Inilah mitigasi risiko pertama yang harus diambil stakeholder dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah untuk menjaga anak anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan pengecekan terhadap dapur dapur yang dilaporkan atau diduga menghasilkan produk yang tidak sesuai atau basi secara berulang ulang, apalagi terdapat laporan dari orang tua atau sekolah telah ada korban. 

Keempat, yayasan bukan berada di atas pemerintah daerah dengan mengatas namakan BGN pusat, yayasan harus menerima pengawasan dari Dinas Kesehatan atau pun Dinas Pendidikan yang ingin meninjau dapur tersebut karena adanya laporan dari sekolah atau pun orang tua siswa. 

Kelima, MoU dengan sekolah itu bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah apabila stakeholder penerima manfaat selama ini mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti makanan sering bermasalah dan basi, sekolah juga sudah memberikan informasi dengan pihak yayasan atau pengelola dapur tetapi tidak ada perbaikan terhadap menu yang diberikan, maka dengan dasar itu pihak sekolah sebagai stakeholder dapat memutuskan atau membatalkan MoU tersebut karena penyedia MBG bukan hanya satu yayasan, dengan demikian sekolah tersebut dapat dialihkan ke yayasan pemberi manfaat yang lain.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora meninjau kebun jeruk milik petani di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 20 September 2025. 

Kunjungan ini sebagai bagian dari tindak lanjut usai penandatanganan perjanjian kerja sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kemarin, Jumat, 19 September 2025 yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
 

“Kita (Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas) sudah membuat  MoU kemarin dengan Desa Siponjot, menindak lanjuti MoU, karena saya tidak mau sekedar MoU saja. Tapi kita harus melakukan yang real (nyata). Desa yang istimewa ini, keinginan kita langsung melakukan peninjauan ke lapangan melakukan transaksi. Jeruk ini penting, karena buah harus ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Di beberapa tempat di Humbang Hasundutan ini jeruk tidak semua panen, dan kebetulan sekali ini ada dan jeruknya istimewa jeruk madu Thailand,” kata Dr. Hendri Tumbur saat berkunjung ke Ladang Jeruk Situa Silaban.

Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai pengelola dan pendistribusian program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ribuan pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 beberapa waktu lalu. Diharapkan program MBG ini mampu membawa pelajar menuju SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Tentunya kehadiran program ini di Humbahas diharapkan akan mampu membawa anak anak didik menuju SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami sebagai kader Gerindra, dan masyarakat umum sangat mendukung program ini. Kami telah membangun dapur sesuai standar BGN termasuk kualitas dan higienisnya,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Jeruk merupakan buah yang terkenal dengan kaya akan vitamin C, serta memiliki rasa segar dan beragam manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga kesehatan jantung. Sehingga buah jeruk disarankan menjadi menu pada Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban menyampaikan ‘Ladang Situa Silaban’ kebun jeruk yang dimilikinya itu merupakan jeruk yang berasal dari Thailand yang dibawa oleh orang Toba Simalungun.

“Namanya Madu Thailand, tapi oleh beberapa petani, komunitas petani sudah kita patenkan sebenarnya, tapi belum keluar. Namanya nanti Jeruk Madu Toba Varietas Thailand, jadi Tobanya itu yang kita tonjolkan. Memang ini oleh penemu katanya ini dari Thailand, ada warga Nababan yang waktu itu diutus ke Thailand untuk studi banding, kemudian dia kembangkan ini di Kabupaten Simalungun,” jelas Deka Silaban saat mendampingi ketua Yayasan Holong Ondolan meninjau ladang jeruk.

Sebanyak 1 ton jeruk madu tersebut akan mulai disalurkan pada besok hari, Minggu, 21 September 2025 ke Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, setelah diseleksi kualitas dan dilakukan pemilihan buah yang terbaik oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia  Emas melalui Koperasi Holong Do Ondolan.

Lanjut, Deka Seply Silaban, Kepala Desa Siponjot, menjelaskan ladang yang berukuran luas kurang lebih 9 hektare itu ada beberapa tanaman yang dibudidayakan, mulai dari buah hingga sayur sayuran untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis.

“Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain, kita punya sapi, panen tomat, ada juga cabai, ada juga bunga brokoli, kol dan kentang kita akan tanam. Itu yang tersedia di ladang kita, alpukat juga ada kita tanam. Dan rencana kita nanti sesuai MoU (perjanjian) kita antara Desa Siponjot dengan bapak Simamora (ketua Yayasan Holong Ondolan), nanti koperasi yang akan menangani. Jadi kita nanti yang menjual ke koperasi. Kita aktifkan peran koperasi di situ, sehingga sesuai tujuan koperasi itu meningkat kesejahteraan anggota (koperasi) juga masyarakat supaya nyata adanya,” kata Deka Silaban.

Melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN, Deka Silaban sekaligus selaku petani Humbang Hasundutan berharap, pihak Yayasan Holong Ondolan dapat memberikan harga yang bersaing pada hasil produksi hasil pertanian mengingat perawatan tanaman yang bagus.

“Kami dari petani juga koperasi Desa Merah Putih, berharap sesuai Pemerintah Pusat tujuan pak Prabowo, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025, tujuannya meningkatkan kesejahteraan para petani dalam hal ini di Humbang Hasundutan, kami berharap dalam hal ini kepada pak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, harganya bisa kompetitif, para petani bisa merasakan peningkatan harga setelah kehadiran Yayasan,” tandas Deka Seply Silaban.

Selain dipasarkan di beberapa daerah di Kabupaten Humbahas juga para ASN (Aparatus Sipil Negara ) yang berada di Humbang Hasundutan, jeruk hasil pertanian Deka Seply Silaban ini juga telah merambah pasar ke berbagai kota seperti Sibolga, Medan, juga Jakarta. Ladang jeruk milik Deka Silaban ini juga dijadikan agrowisata, pengunjung bisa memetik sendiri buah jeruk dari pohonnya sehingga menjadi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berada di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Siponjot.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke empat negara mitra strategis: Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 27 September 2025 pukul 15.30 WIB.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menpora Erick Thohir, Wamenkomdig Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa lawatan luar negeri kali ini berlangsung produktif dan menghasilkan sejumlah capaian penting bagi Indonesia.

“Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi bermanfaat dan produktif. Kita mendapat sambutan yang baik di mana-mana. Pertemuan-pertemuan di PBB juga sangat produktif,” ujar Presiden.

Di New York, Amerika Serikat, Presiden menyampaikan pandangan Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Ia menekankan pentingnya solusi konkret bagi konflik global, khususnya di Palestina.

“Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif,” tegasnya.

Dalam kunjungan ke Kanada, Presiden menyaksikan penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang sudah lama dinegosiasikan.

“Ini terobosan. Dengan Eropa butuh 10 tahun, dengan Kanada juga lama sekali. Jadi ini capaian besar,” jelasnya.

Sementara di Belanda, Presiden diterima langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag. Belanda juga mengembalikan 30 ribu artefak bersejarah kepada Indonesia, sebuah langkah yang diapresiasi Presiden sebagai bentuk niat baik untuk mempererat hubungan.

“Saya kira itikad baik dari Belanda ingin menjaga hubungan dengan kita. Ratu Máxima, yang juga ahli keuangan, bahkan dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November untuk berdiskusi dengan para pakar keuangan kita,” ungkapnya.

Presiden juga menuturkan bahwa sejumlah pemimpin dunia langsung menghubunginya, baik melalui telepon maupun secara pribadi, untuk menyampaikan apresiasi atas sikap Indonesia dalam forum PBB.

“Mereka terkesan dengan sikap Indonesia yang sungguh-sungguh ingin mencari titik tengah dan penyelesaian substantif. Saya kira itu,” tandas Presiden. (sumber berita: gerindra.id)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ramai diperbincangkan lantaran pelaksanaannya di beberapa daerah masih belum maksimal. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa evaluasi pasti akan dilakukan. Ia meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan serius membenahi segala kekurangan.

Menurut Kawendra, setiap program besar tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, hal itu bukan alasan untuk menghentikan perjalanan.

“Kalau ada error di mesin atau awak kapal, tentu tinggal diperbaiki dan dievaluasi. Bukan dibakar atau ditenggelamkan kapalnya,” tegasnya, Minggu, 28 September 2025.

Kawendra menambahkan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 22,7 juta anak di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencakup seluruh anak bangsa.

“Kejadian-kejadian yang ada tentu kita prihatin. Tapi saya yakin Pak Prabowo dan jajaran akan mengevaluasi secara optimal. Ini program bagus, harus jalan terus!!” ujarnya.

Sejalan dengan kebijakan global, MBG merupakan bagian dari School Feeding Programme atau program pemberian makan di sekolah yang diakui dunia internasional. Laporan World Food Programme (WFP) 2024 mencatat ada 107 negara yang telah melaksanakan kebijakan serupa.

Selain itu, Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Survei Global 2024 menyebutkan sebanyak 125 negara melaporkan memiliki program makanan sekolah skala besar. Angka ini berdasarkan respons dari 142 pemerintah yang menjadi responden survei.

“Secara umum, jumlah negara yang memiliki kebijakan atau program makanan di sekolah berskala nasional (yang sering kali gratis atau sangat bersubsidi) diperkirakan mencapai lebih dari 100 negara. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pada tahun 2022, setidaknya 79 negara memiliki kebijakan school feeding di tingkat nasional,” paparnya.

Dengan data tersebut, Kawendra yakin bahwa MBG bukan sekadar program domestik, melainkan bagian dari arus besar kebijakan global yang menempatkan kesehatan dan gizi anak sebagai fondasi utama pembangunan masa depan. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan capaian penting program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam 11 bulan pelaksanaan telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Hal ini disampaikan Presiden saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Presiden menjelaskan, program MBG bukan hanya memberi manfaat langsung bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa.

“Dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikad yang baik, tujuan yang baik, dengan hati ikhlas dan cinta tanah air, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal Rp300 triliun, dan uang itu kita pakai untuk makan bergizi gratis,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengakui masih ada tantangan di lapangan, termasuk kasus kekurangan dan keracunan makanan. Namun, tingkat penyimpangan yang tercatat hanya 0,00017 persen dari total distribusi.

“Ini tidak membuat kita puas, tapi harus diingat, program sebesar ini belum pernah dilaksanakan dalam sejarah dunia,” tegasnya.

Presiden mencontohkan Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima, sementara Indonesia dalam kurang dari satu tahun sudah mampu mencapai 30 juta.

“Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya jauh lebih besar. Banyak elit tidak menyadari bahwa masih ada rakyat kita yang makan nasi hanya dengan garam. Kini kita bisa memberi mereka apa yang dibutuhkan,” ungkap Presiden.

Lebih jauh, Presiden menekankan dampak ekonomi yang signifikan. Kebutuhan bahan pangan program MBG diserap langsung dari petani dan peternak desa, sehingga membuka pasar baru dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Dengan program ini, kita bisa ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal tahun depan. Tiap hari kita butuh telur, sayur, ikan, ayam—semua dari kampung-kampung dan kecamatan sendiri,” jelasnya.

Untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp335 triliun (sekitar USD20 miliar). Dana tersebut akan dialirkan langsung ke desa-desa, membalik arus yang selama puluhan tahun terpusat di kota besar.

“Selama ini uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri dan tidak kembali. Sekarang, uang kita alirkan ke desa-desa,” kata Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden menegaskan target besar MBG: menjangkau 82 juta penerima manfaat. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk terus berdiri dan berkembang menjadi bangsa yang maju. Dalam 80 tahun perjalanan, kata Presiden, Indonesia telah melalui pasang surut sejarah, mulai dari perang ideologi hingga tantangan besar lainnya, namun tetap utuh dan semakin kokoh.

“Alhamdulillah kita sekarang utuh, kita sekarang kuat, kita masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mengerti banyak kekurangan, antara lain kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, Senin, 29 September 2025.

Menurut Presiden, ukuran keberhasilan sebuah negara terletak pada kemampuan menghadirkan kecukupan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

“Negara yang berhasil adalah negara di mana semua rakyat bisa hidup dalam kecukupan, kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan kembali amanat konstitusi serta pesan para pendiri bangsa bahwa kekayaan alam Indonesia harus sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Perintah undang-undang dasar, perintah pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat,” Tandas Presiden. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui berbagai program strategis di bidang koperasi, perumahan, perikanan, pertanian, hingga pendidikan. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Presiden menjelaskan, pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan dengan keanggotaan otomatis bagi seluruh penduduk. Koperasi ini diharapkan mempercepat distribusi barang, menyerap produksi rakyat, dan menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.

“Warga akan dapat barang dengan harga semurah mungkin. Rantai distribusi kita percepat, semua produksi rakyat bisa terserap,” ujar Presiden.

Di bidang perumahan, pemerintah menambah kuota pembiayaan hingga 350 ribu penerima dan memanfaatkan tanah negara yang belum optimal.

“Kita akan membangun ratusan ribu rumah. Dalam waktu dekat akan kita buktikan ke rakyat, riil, bahwa kita serius,” tegas Presiden.

Untuk sektor perikanan, pembangunan 100 desa nelayan sudah berjalan dan ditargetkan meningkat hingga 2.000 desa nelayan tahun depan. Program ini menyasar kesejahteraan sekitar 16 juta jiwa nelayan dengan fasilitas dermaga, pabrik es, hingga cold storage. Uji coba di Papua terbukti mampu meningkatkan penghasilan nelayan hingga 60–100 persen. Selain itu, pembangunan 20 ribu hektare tambak di Pantura Jawa Barat ditargetkan membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

Di sektor pertanian, pemerintah berhasil mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare, dengan 280 ribu hektare sudah rampung. Produksi beras Indonesia pun mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Untuk memperkuat cadangan pangan, Presiden mengalokasikan pembangunan 100 gudang modern Bulog di atas lahan lima hektare per unit.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Presiden menekankan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk tunjangan guru non-ASN yang kini ditransfer langsung ke rekening tanpa potongan. Pemerintah juga membangun 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, 6 SMA Taruna Nusantara, serta merencanakan 20 politeknik di daerah tertinggal. Hingga kini, sekolah rakyat telah berdiri di 165 titik dan ditargetkan mencapai 500 titik. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025. Upacara ini menjadi momen perdana Presiden Prabowo sejak dilantik sebagai Kepala Negara.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB dan menerima laporan dari perwira upacara Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa, Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny.

Rangkaian acara diawali dengan penghormatan kebesaran, dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung Presiden Prabowo untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi.

“Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan revolusi serta pendahulu bangsa yang telah berkorban demi kedaulatan, kehormatan, dan kemerdekaan Indonesia, serta dalam mempertahankan Pancasila,” ucap Presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Upacara ditutup dengan doa yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Upacara turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum kebangsaan.

Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat meninjau sumur Lubang Buaya, lokasi bersejarah yang menjadi simbol perjuangan sekaligus pengingat pengorbanan para pahlawan revolusi. Di sana, Presiden juga memanjatkan doa bagi para pahlawan bangsa. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut-larut di berbagai daerah. Sebagai tindak lanjut, DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria sepakat mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria.

“DPR sudah membentuk Pansus Reforma Agraria. Kemarin kami juga sepakat akan bersama-sama mendorong pemerintah membentuk badan khusus penyelesaian reforma agraria,” ujar Dasco usai menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Dasco menjelaskan, badan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret atas persoalan yang menimbulkan ketidak pastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok kecil. Ia menekankan, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menutup berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat.

“Pertama, kita ingin punya satu peta yang jelas, agar tidak ada tumpang tindih atau mispersepsi soal lokasi. Kedua, kita mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Komando Nasional Koalisi Reforma Agraria menyampaikan apresiasi kepada DPR atas langkah nyata dengan membentuk Pansus. “Alhamdulillah, sudah terbentuk Pansus di DPR. Kami berharap Pansus bisa segera menangani hal-hal yang mendesak, termasuk penyerangan fisik terhadap petani dan kriminalisasi. Kami juga sudah menyerahkan draft usulan kepada DPR untuk diteruskan ke Presiden,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, serta Wakil Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almasyhari. Kehadiran pimpinan DPR dan Komisi IV menegaskan keseriusan parlemen dalam mengawal agenda reforma agraria yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta Utara, Gerindra Humbahas - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat istimewa kepada 11 perwira purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam acara Presidential Inspection di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 2 Oktober 2025.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TNI Tahun 2025 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa, dedikasi, dan pengabdian luar biasa para perwira tinggi TNI sepanjang karier militernya.

“Selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat sangat berguna bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu, saya mendapat kehormatan memberi penghargaan tersebut,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo secara simbolis memimpin prosesi penanggalan pangkat lama dan penyematan pangkat baru kepada dua purnawirawan penerima anugerah.

Adapun ke-11 penerima pangkat istimewa yaitu:

1. Letjen TNI (Purn) H.B.L. Mantiri → Jenderal TNI Kehormatan
2. Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo → Jenderal TNI Kehormatan
3. Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan → Laksamana TNI Kehormatan
4. Laksdya TNI (Purn) Achmad Taufiqoerrochman → Laksamana TNI Kehormatan
5. Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto → Marsekal TNI Kehormatan
6. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung → Letjen TNI Kehormatan
7. Mayjen TNI (Purn) Untung Budiharto → Letjen TNI Kehormatan
8. Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha → Letjen TNI Kehormatan
9. Mayjen TNI (Purn) Surawahadi → Letjen TNI Kehormatan
10. Marsda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol → Marsdya TNI Kehormatan
11. Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro, MDA → Brigjen TNI Kehormatan

Turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan.

Penganugerahan ini menjadi bagian dari rangkaian Presidential Inspection di KRI Radjiman, sekaligus menegaskan penghormatan negara atas pengabdian prajurit TNI, baik saat bertugas maupun setelah purnatugas. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan dan profesionalisme di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak memahami tugasnya,” tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga memberikan penekanan kepada Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan agar menilai dan memilih pemimpin di lingkungan TNI berdasarkan prestasi, bukan senioritas. Menurutnya, semangat meritokrasi harus menjadi dasar pembinaan kepemimpinan agar TNI tetap tangguh, adaptif, dan relevan menghadapi tantangan zaman.

“Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan para Kepala Staf, dalam seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang utama adalah prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dari ancaman pihak asing maupun dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan aset strategis yang harus dijaga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“TNI harus introspeksi diri. Dengan seluruh organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, membantu penegak hukum, serta mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kekayaan bangsa. Kekayaan kita harus diselamatkan, dihemat, dan dikelola sebaik mungkin demi menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia,” tutur Presiden Prabowo.

Dalam amanatnya, Presiden juga mengapresiasi peran aktif TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Ia berpesan agar seluruh prajurit terus belajar, berlatih, dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, termasuk teknologi siber dan kecerdasan buatan.

“Saudara-saudara sekalian, jangan berhenti berlatih dan belajar. Saya perintahkan Panglima TNI dan para Kepala Staf untuk terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains, serta melakukan penyesuaian organisasi bila diperlukan, demi kepentingan bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Menutup amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, sekaligus memberikan apresiasi kepada keluarga prajurit yang setia mendukung tugas pengabdian.

“Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI. Selamat bertugas dan menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri-istri dan anak-anak para prajurit yang dengan tabah serta setia mendukung suami dan ayah mereka yang bertugas di medan berbahaya,” ucap Presiden Prabowo. (sumber berita: gerindra.id)

Pangkal Pinang, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparat dan lembaga terkait yang telah bekerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menyaksikan Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025.

“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai acara.

Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan khusus kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran penegak hukum atas keberhasilan menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

“Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, kepada pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti bahwa pemerintah serius dan bertekad membasmi penyelundupan, menindak illegal mining, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kita tidak peduli siapa yang terlibat,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kepala Negara meminta agar seluruh aparat penegak hukum terus melanjutkan upaya penyelamatan aset negara dengan konsistensi dan integritas tinggi.

“Ini prestasi yang membanggakan. Saya minta diteruskan—Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla—teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pungkas Presiden.

Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara kepada PT Timah Tbk. di Bangka Belitung ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di sektor sumber daya alam. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan keseriusannya untuk tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga memastikan hasil penegakan hukum benar-benar kembali memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir.

“Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di sana hadir banyak tokoh dari berbagai negara untuk menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya akan mengarah pada perdamaian menyeluruh,” ujar Presiden.

Presiden menilai, penandatanganan dokumen perdamaian tersebut merupakan langkah awal yang sangat baik dalam upaya bersama menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menyambut positif perkembangan terbaru di kawasan, seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.

“Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Selanjutnya pasukan Israel akan mulai ditarik, tentunya sesuai tahapan yang telah disepakati. Para sandera juga sudah dilepaskan,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan komunitas internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar menuju perdamaian dunia. Ia menegaskan, hal tersebut sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya pribadi, puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda. Kita konsisten mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui jalur udara maupun laut.

“Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim pesawat Hercules berkali-kali. Rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah tahu betul bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga sudah kirim ribuan ton beras, dan kita akan terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan ini,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian jika diperlukan.

“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang menjadi mediator utama — Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir — tentang kesiapan Indonesia. Saya jawab, kami siap,” pungkasnya. (sumber berita: gerindra.id)

Republik Arab Mesir, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo melanjutkan menuju ruang tunggu utama.

Di ruang tunggu tersebut, Kepala Negara tampak berbincang dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara peserta KTT menuju area sesi foto bersama. Sebelum sesi utama, setiap kepala negara berfoto berdua dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, selaku Co-Chair KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampak bersalaman dan berbincang hangat dengan Presiden Trump.

Pada sesi foto bersama, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan, berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Momen ini menjadi simbol solidaritas dan tekad kolektif para pemimpin dunia dalam mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Usai sesi foto, para kepala negara bergerak menuju ruang utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.
 

Presiden Prabowo tampak menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut, duduk bersebelahan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan gizi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Presiden menjelaskan, gagasan MBG berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak di berbagai daerah yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Dalam berbagai kunjungan ke pelosok negeri, ia menyaksikan langsung anak-anak yang tumbuh jauh di bawah ukuran normal akibat kemiskinan dan keterbatasan asupan makanan.

“Setiap kali saya datang ke desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka, dan saya sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira lima tahun, ternyata sebelas tahun. Saat itulah saya melihat langsung stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyebut, program serupa telah berhasil diterapkan di negara lain seperti India dan Brasil, yang terbukti memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Menurutnya, Indonesia memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal serupa, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional. Presiden menegaskan bahwa meski masih terdapat tantangan di lapangan, pemerintah terus memperkuat pengawasan serta standar operasional untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

“Tentu kami menghadapi kendala. Beberapa kasus keracunan makanan memang terjadi, namun dari total makanan yang kami distribusikan, angkanya hanya sekitar 0,0007 persen. Satu kasus pun tetap tidak dapat diterima, tapi dalam setiap upaya manusia, mencapai nol kesalahan sepenuhnya sangatlah sulit. Kami tidak mencari alasan kami bertekad memperbaikinya,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini memiliki pasar tetap bagi hasil produksi mereka, membuat roda ekonomi berputar hingga ke tingkat desa. (sumber berita: gerindra.id)

Bandung, Gerindra Humbahas - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali target besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas nasional ini, kata dia, harus mampu mencapai nol persen kerawanan pangan dan 100 persen pemenuhan gizi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis 2025 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Center, Bandung, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, Prabowo menyebut program MBG telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 36,2 juta penerima manfaat telah menikmati program ini, setara dengan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi yang telah disalurkan.

Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat. Tercatat ada 12.205 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, masing-masing mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja.

“Setiap dapur melibatkan sekitar 15 pemasok bahan makanan di desa, dan masing-masing pemasok mempekerjakan 5 sampai 10 orang, mulai dari petani hingga pekerja lokal. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak kecil, dan kini kita dibicarakan di dunia internasional,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengutip laporan Rockefeller Institute, lembaga yang berafiliasi dengan State University of New York, yang menilai program MBG Indonesia mendapat perhatian luas dari dunia internasional.

“Indonesia awalnya menjadi negara ke-78 atau 79 yang menggulirkan program makan bergizi. Sekarang sudah ada 112 negara, dan sebagian besar mengikuti contoh kita,” jelasnya.

Menurut Prabowo, Indonesia termasuk negara tercepat dalam melaksanakan program ini. Jika Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat, Indonesia berhasil melakukannya hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Ini prestasi luar biasa. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Kepala BGN, Prof. Dadan dari IPB,” ucapnya.

Meski mengakui masih ada kekurangan di lapangan, Prabowo menegaskan tingkat keberhasilan program sudah mencapai 99,99 persen.

“Kita mau zero error! Zero defect! Walaupun sangat sulit, tapi kita harus berjuang mencapainya.” tutup Presiden. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilannya menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Dalam sambutannya pada acara penyerahan yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Presiden menegaskan bahwa nilai tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan demi keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, apabila dikelola dengan baik.

“Rp13 triliun ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka dengan jumlah ini kita bisa membangun ratusan kampung nelayan yang selama 80 tahun Republik berdiri, belum pernah benar-benar diperhatikan dan diurus negara,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, program pembangunan desa nelayan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan modern dengan fasilitas lengkap hingga akhir tahun 2026.

“Sekarang kita sedang memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya, sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, dengan anggaran sekitar Rp22 miliar per desa. Jadi, Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap kepentingan bangsa. Ia mengingatkan bahwa pengembalian uang negara hari ini hanyalah salah satu langkah awal dalam tugas besar memberantas berbagai praktik ilegal lainnya.

“Kegiatan ilegal seperti penyelundupan timah dan turunannya di Bangka Belitung yang baru-baru ini berhasil kita hentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama TNI, Kejaksaan, Polri, dan Bea Cukai, menyebabkan kerugian besar bagi negara. Diperkirakan, kerugian dari aktivitas itu mencapai Rp40 triliun per tahun dan sudah berlangsung hampir 20 tahun,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri, yang telah memberikan izin dan fasilitas usaha dengan itikad baik.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara mencapai Rp20 triliun per tahun, bahkan lembaga internasional memperkirakan sekitar 3 miliar dolar AS setiap tahun. Kalau dihitung selama 20 tahun, nilainya mencapai sekitar Rp800 triliun,” tegas Kepala Negara.

Presiden menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat integritas dan bekerja bersama dalam membangun tata kelola ekonomi yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyaksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan keberanian jajaran Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar. Namun, Presiden juga mengingatkan agar semangat penegakan hukum selalu disertai rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama terhadap rakyat kecil.

“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta yang diperoleh dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta yang haram. Itu rezeki yang tidak baik dan pada akhirnya akan membawa ketidakbaikan bagi siapa pun yang memilikinya,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa hukum tidak boleh ditegakkan secara tebang pilih. Ia meminta para penegak hukum—jaksa, polisi, maupun hakim—untuk selalu menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.

“Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka. Orang kecil, orang lemah harus dibela dan dibantu,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan para pengusaha agar tidak mencoba menipu negara. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mentolerir praktik yang merugikan rakyat.

“Kalau para pengusaha serakah itu mengira bisa terus-menerus menipu bangsa sebesar Indonesia, mereka salah besar. Kita akan buktikan bahwa bangsa ini masih kuat, masih eksis, dan bertekad menegakkan kedaulatan demi rakyatnya,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menilai penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun ini menjadi pertanda baik, bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kekayaan nasional.

“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita kelola dengan baik dan punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” pungkasnya. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Sidang yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat tinggi negara ini menjadi momentum refleksi atas capaian serta perjalanan pemerintahan sejak pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk menengok kembali kerja dan perjuangan selama satu tahun terakhir, sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan rakyat.

“Kita bersyukur dapat melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna tepat satu tahun setelah saya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena itu, saya kira tepat kita berkumpul untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ini,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kebersamaan dan semangat gotong royong sebagai fondasi utama Kabinet Merah Putih. Ia menilai keberagaman latar belakang para anggota kabinet—baik dari daerah, suku, agama, maupun partai politik—merupakan kekuatan besar dalam membangun pemerintahan yang solid dan inklusif.

“Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang berasal dari berbagai latar belakang, baik dari partai politik yang mendukung maupun yang sebelumnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa kita semua punya niat yang sama: mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Dengan gaya komunikasinya yang hangat, Presiden Prabowo menggambarkan kerja kabinet seperti tim sepak bola, di mana setiap anggota memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama.

“Kalau ibarat tim sepak bola, saya mungkin dianggap sebagai manager coach, dan saudara-saudara adalah para pemain. Di babak awal pemerintahan ini, ada yang jadi striker, ada yang bertahan—semua punya peran strategis,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para menteri dan pejabat yang telah bekerja tanpa kenal waktu. Ia secara terbuka meminta maaf kepada keluarga para anggota kabinet karena waktu istirahat mereka sering tersita oleh tugas negara.

“Saya mohon maaf, terutama kepada keluargamu, karena saya sering menyita waktu istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah—Sabtu, Minggu, malam hari, bahkan kadang saya telepon pagi-pagi sekali dan saudara langsung menjawab. Saya curiga teleponnya disimpan di sebelah bantal,” tutur Presiden, disambut tawa para hadirin.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja keras kabinet selama satu tahun terakhir telah menghasilkan capaian nyata yang mulai dirasakan oleh masyarakat.

“Kita boleh berdiri di depan rakyat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, dan hasilnya telah dirasakan oleh rakyat,” tegas Presiden. (sumber berita: gerindra.id)

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling mendasar bagi masa depan bangsa. Hal itu disampaikan dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Presiden memaparkan berbagai capaian dan terobosan pendidikan selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari 500 Sekolah Rakyat yang direncanakan, 166 sekolah telah beroperasi dan menampung 15.945 siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, sekarang sudah bisa bersekolah. Sekolah Rakyat kita rancang untuk memotong rantai kemiskinan,” ujar Presiden.

Selain membuka akses bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga membangun 10 SMA Garuda bagi siswa berprestasi di seluruh Indonesia. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) agar lulusan bisa diterima di universitas terbaik dunia.

Dalam peningkatan kualitas sarana pendidikan, pemerintah tengah merenovasi 16.140 gedung sekolah dan menghadirkan perangkat interaktif digital (interactive flat panel/IFP) di setiap sekolah.

“Flat panel itu sudah ada komputernya, bisa memuat ratusan ribu konten. Semua silabus nanti akan tersedia di situ,” jelas Presiden.

Presiden juga menargetkan pembangunan 7.000 sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, serta mengapresiasi capaian Universitas Indonesia (UI) yang untuk pertama kalinya masuk Top 200 QS World University Rankings.

“Saya minta targetnya naik ke Top 100. Pasti bisa. Nanti disusul ITB, UGM, ITS, dan lainnya,” ucap Presiden optimistis. (sumber berita: gerindra.id)