Perdebatan mengenai efisiensi anggaran pendidikan, kerap muncul narasi emosional yang menghubungkan penyesuaian alokasi dana dengan pengorbanan generasi mendatang.

Beberapa argumen publik menyatakan bahwa pengurangan anggaran akan merusak kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

Namun, jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik, klaim semacam ini mengandung sejumlah kelemahan logika dan inkonsistensi data yang perlu dikaji secara kritis.

Konteks Pengelolaan Anggaran dalam Ekonomi Politik

Pengelolaan anggaran negara dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan mengalokasikan dana publik.

Dalam kerangka ekonomi politik, alokasi anggaran harus didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Teori Maslow’s Hierarchy of Needs menjelaskan bahwa kebutuhan seperti pangan, papan, dan keamanan harus dipenuhi sebelum sektor-sektor lain, termasuk pendidikan, mendapatkan porsi yang lebih besar.

Dalam kondisi sosial-ekonomi yang menantang, penekanan pada kebutuhan dasar merupakan strategi yang realistis untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Incrementalism, sebagaimana dijelaskan oleh Charles E. Lindblom, bahwa perubahan kebijakan anggaran dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu.

Alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar bukan berarti pendidikan diabaikan, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan secara efektif.

Narasi Emosional dalam Pemberitaan

Banyak argumen yang berlandaskan narasi emosional seperti “Mengorbankan Generasi Emas Bangsa.” Akan tetapi, di satu sisi, disebutkan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat UUD 1945, yakni sebesar 20 persen dari APBN/APBD, dengan nominal anggaran yang bahkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, artikel tersebut berargumen bahwa pemotongan anggaran mengorbankan masa depan bangsa.

Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah peningkatan nominal anggaran sudah diimbangi dengan perbaikan dalam efektivitas penggunaan dana?

Asumsi bahwa peningkatan anggaran secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan merupakan simplifikasi yang berlebihan.

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, melainkan juga oleh cara pengelolaan, distribusi, dan implementasi program pendidikan.

Dengan demikian, mengaitkan pemotongan anggaran secara langsung dengan penurunan mutu pendidikan adalah generalisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berperan.

Banyaknya argumen yang tercuitkan juga mengemukakan bahwa pemotongan anggaran akan memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan UKT sebagai satu-satunya solusi pembiayaan.

Pendekatan ini terjebak dalam dilema semu, karena perguruan tinggi sebenarnya memiliki opsi lain, seperti mencari hibah, kerja sama dengan industri, atau melakukan efisiensi internal.

Solusi sempit tidak punya daya pikir imajinatif tersebut cenderung membebani mahasiswa tanpa membuka ruang bagi inovasi dalam pendanaan pendidikan.

Terlebih lagi, ketidak tepatan penyajian data, seperti perbedaan nominal anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelum dan sesudah pemotongan, menambah keraguan atas validitas informasi yang disampaikan.

Inkonsistensi semacam ini mengurangi kredibilitas argumen yang didasarkan pada data yang seharusnya akurat.

Pendidikan dalam Prioritas Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tetap merupakan investasi jangka panjang yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.

Namun, dalam jangka pendek, sektor pendidikan tidak memberikan dampak langsung seperti sektor kebutuhan dasar, yang merupakan prasyarat untuk stabilitas ekonomi.

Pendekatan Keynesian dalam kebijakan fiskal juga mendukung strategi prioritas pada kebutuhan dasar. John Maynard Keynes berpendapat bahwa stabilisasi ekonomi jangka pendek bergantung pada pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat.

Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, pengalokasian anggaran yang mendahulukan sektor-sektor penting seperti pangan dan kesehatan adalah langkah rasional untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Dalam kerangka Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi bagi pembangunan manusia.

Seorang individu yang tidak memiliki jaminan atas kebutuhan dasar tidak akan mampu memanfaatkan pendidikan secara optimal.

Oleh karena itu, menempatkan pendidikan pada posisi kedua dalam prioritas bukanlah tanda pengabaian, melainkan penyesuaian strategi untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemanfaatan pendidikan secara maksimal.

Menyeimbangkan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kebijakan anggaran harus mampu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang.

Pemenuhan kebutuhan dasar memberikan fondasi bagi masyarakat untuk bertahan dan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang dinamis, sementara investasi dalam pendidikan adalah modal utama untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Teori Endogenous Growth oleh Paul Romer menekankan pentingnya inovasi yang lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern.

Keseimbangan ini tidak dapat dicapai tanpa adanya transparansi dan konsistensi data. Penyajian data yang akurat merupakan prasyarat untuk evaluasi kebijakan yang objektif. Hanya dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran dapat dinilai secara konstruktif dan diarahkan untuk menghasilkan dampak positif yang optimal.

Harapan Menuju Kebijakan yang Lebih Rasional

Sebagai bagian dari diskursus kebijakan publik, kita perlu melampaui narasi hitam-putih yang sering kali menyesatkan.

Dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum sangat penting untuk mencapai reformasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Dengan mengintegrasikan analisis teoritis dan data yang transparan, kita dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan bangsa tanpa mengorbankan investasi pada sektor pendidikan.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai pemotongan dana, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen keuangan negara.

Dengan pendekatan yang holistik dan rasional, strategi pembangunan nasional dapat menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang, sehingga pendidikan tetap berperan sebagai pilar penting dalam membentuk generasi masa depan yang kompetitif dan inovatif.

Melalui transparansi data, evaluasi kritis, dan inovasi dalam pendanaan pendidikan, kita dapat membangun sistem kebijakan publik yang tidak hanya mengedepankan nominal belanja, tetapi juga kualitas implementasinya.

Inilah harapan kita untuk masa depan, di mana kebijakan publik menjadi instrumen yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tulisan ini merupakan pokok-pokok pikiran kader Gerindra Humbahas Richard Canberra Siburian terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah