Serap aspirasi masyarakat atau reses ke 2 selama sepekan. Tepatnya pada tanggal 3-10 Mei di 5 Kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya 1 (satu), Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati di sambati sejumlah persoalan warga.

Lima Kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan.

“Selama reses ke 2 di 5 Kecamatan ada enam persoalan yang menjadi persoalan warga, akan segera kita tindaklanjuti,” kata Ajeng Wira Wati, Kamis(11/05/2023).

Adapun 6 persoalan tersebut menurut Ajeng di antaranya masalah BPJS, Penerimaan masuk ke SMPN, Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI, Kota Layak Anak, RTH di tiap RT/RW dan Permodalan UMKM.

“Untuk pengguna BPJS di RS non pemerintah di layani tidak ramah, di minta menunggu ternyata di infokan BPJS-nya trouble padahal BPJS tidak ada masalah apa-apa, sedangkan BPJS warga tersebut kelas 2, artinya BPJS mandiri, bisa di artikan pihak RS menolak pengguna BPJS. Saya harap BPJS meningkatkan pelayanan, BPJS tidak hanya skala pemerintah tetapi juga Faskes non pemerintah,” tegas Ajeng.

Sedangkan untuk permasalahan penerimaan masuk ke SMPN, menurut Ajeng harus ada penambahan jumlah sekolah di setiap kelurahan.

“Perlunya evaluasi jumlah bangunan sekolah tingkat SMP, di Surabaya lebih dari 20 ribu lebih siswa yang mungkin tidak tertampung di SMP Negeri, segera adakan SMP Negeri minimal setiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK Negeri minimal setiap kecamatan,” ujarnya.

Legislator Gerindra ini menambahkan, untuk persoalan ke tiga yakni Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI.

“Warga komplain bagi penerima BPJS PBI di tempel stiker. Sedangkan BPJS di Surabaya memiliki Perwali di mana semua warga Surabaya menjadi program pemerintah UHC. Saya harap stikerisasi untuk transparansi penerima bantuan tunai langsung rekening seperti BLT, PKH dan PIP, harapannya tidak ada sasaran bukan hanya untuk Jaminan kesehatan semesta,” tegasnya.

Nah, untuk persoalan ke empat masih kata Ajeng yakni kota layak anak. Menurutnya saat reses warga mendukung dengan kelas keputrian/keputraan sedari tingkat SD.

Hal ini supaya meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, tetapi perlu selaras dengan pendidikan moral akibat tantangan digitalisasi.

“Tingginya kasus anak di Surabaya, di harapkan kedepan tidak semakin krisis moral akibat terkikis media sosial. Pemerintah harus membarengi edukasi di sekolah, balai RT/RW, taman tentang jenis-jenis kriminalitas Medsos. Tidak hanya di Puspaga, tetapi di tempat-tempat umum mudah di temukan info pencegahannya,” paparnya.

Persoalan ke lima yakni terkait ruang terbuka hijau (RTH). Seyogyanya lanjut Ajeng, Pemkot Surabaya harus menambah RTH tersebut di setiap RT maupun RW.

“Masukan warga tetang penambahan fasilitas bermain di ruang terbuka dan balai RT/RW di tingkatkan. Agar terasa langsung kota Surabaya layak anak,” harap Ajeng.

Terakhir, terkait masalah UMKM. Menurut Ajeng Pemkot Surabaya lagi getol memperdayakan UMKM. Namun sayangnya masalah permodalan bagi pelaku usaha mikro ini belum mendapatkan perhatian serius.

Untuk itu Ajeng berharap Pemkot Surabaya lebih jeli memperhatikannya. “Pemkot diharapkan memudahkan akses permodalan, pembinaan dan promosi UMKM. Warga ingin lebih ditingkatkan dan dirutinkan lagi hingga skala kelurahan,” pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Hendrik Lawerissa mendukung langkah PLN untuk mempercepat pemerataan akses kelistrikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan itu diberikan Komisi VI DPR RI melalui persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2023.

Hendrik mengapresiasi usulan PMN oleh PLN. Menurutnya, dengan usulan penyertaan modal negara senilai Rp 10 triliun pada 2023 menunjukkan kesungguhan PLN menghadirkan pemerataan akses kelistrikan.

“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (1/12).

Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

Hendrik menambahkan, dengan adanya PMN ini, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik dapat dihadirkan.

“Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” tambahnya. 

Pada 2023, DPR menyepakati tambahan PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB). 

Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumber daya alam di masing-masing daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra menyoroti pelaksanaan investasi dana pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Ia meminta agar pengelolahan investasi dana pekerja dilakukan dengan hati-hati. Sutan menilai kurang terbukanya Direksi BPJS Ketenagakerjaan terkait investasi yang dilakukan di pasar saham.

“Semestinya BPJS Ketenagakerjaan melakukan publikasi ke mana dana investasinya dialokasikan? Untuk saham apa saja?” tanya Sutan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Terkait saham atau investasi BPJamsostek, Politisi Partai Gerindra itu menegaskan manajemen BPJamsostek tidak boleh menutupi langkah atau pengelolaan investasi yang dilakukan. Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan BPJamsostek agar melepas kepemilikan saham di sejumlah perusahaan. Rekomendasi ini diberikan sebab BPK menilai tata kelola investasi BPJamsostek belum sepenuhnya memadai. Sehingga dikhawatirkan BPJamsostek justru akan menanggung kerugian besar.

Secara rinci BPK merekomendasikan agar BP Jamsostek melakukan take profit atau cut loss saham yang tidak ditransaksikan antara lain saham Salim Ivomas Pratama (SIMP), Karakatau Steel (KRAS), Garuda Indonesia (GIAA), Astra Agro Lestari (AALI), London Sumatera Indosia (LSIP), dan Indo Tambangraya Megah (ITMG).

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan hasil investasi dana pekerja yang dikelola naik 19,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp29,91 triliun sampai akhir September 2022. Dari total dana investasi BPJS Ketenagakerjaan Rp607,5 triliun per September 2022, obligasi mencapai 71,33 persen dari total dana. Selanjutnya deposito sebesar 11,85 persen, saham sebesar 10,8 persen, reksa dana dengan persentase 5,63 persen, properti 0,33 persen, serta penyertaan mencapai 0,06 persen.

Ke depan, Anggoro menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan instrumen deposito, hal ini mengingat suku bunga bank juga akan meningkat dan upaya ini menjadi salah satu antisipasi dari BPJS Ketenagakerjaan. “Sejak akhir tahun lalu (2021), kita sudah melihat proyeksi atau kecenderungan suku bunga meningkat karena adanya inflasi, maka kita meletakkan di instrumen seperti deposito dan juga obligasi,” pungkasnya.

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar Andre Rosiade menyebutkan, setiap harinya, Kantor DPD Gerindra Sumbar dan DPC Kabupaten/Kota didatangi peminat calon anggota DPRD.  Peluang menjadi wakil rakyat dari Gerindra terbuka lebar. Pendaftaran masih dibuka sampai 20 September 2022 mendatang.

“Alhamdulillah, sejak dibuka 5 September lalu sudah banyak bakal Caleg yang mendaftar. Bahkan ada di sejumlah Dapil (daerah pemilihan) yang pendaftarnya sudah lebih banyak dari jumlah Caleg yang tersedia. Tentunya akan ada mekanisme seleksi untuk memastikan yang akan dimajukan Gerindra pada Pemilu 2024 adalah yang kompeten dan terbaik,” kata anggota DPR RI asal Sumbar ini, Selasa, 13 September 2022.

Para calon pemimpin daerah agar mengambil peluang untuk menjadi bagian dari partai yang menjadi nomor satu di Sumbar ini. Menjadi wakil rakyat yang bisa membantu pembangunan Provinsi Sumbar dan Kabupaten/Kota se-Sumbar. “Tentunya, sarat utamanya adalah bersedia memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.

Andre Rosiade meminta semua yang tertarik, mendaftarkan diri di Kantor DPD Partai Gerindra Sumbar dan DPC Gerindra yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumbar. “Mari bergabung dengan Partai Gerindra, kita bangun Indonesia yang lebih baik bersama Gerindra,” kata Andre Rosiade.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Dharmasraya  Junaindra Sumawan mengatakan, sudah cukup banyak bakal Caleg yang mendaftar menjadi calon anggota DPRD Dharmasraya. “Antusias warga cukup tinggi. Kami masih membuka pendaftaran. Bagi yang tertarik silahkan merapat ke Kantor DPC Gerindra,” kata Junaindra yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Dharmasraya.

Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menambahkan, cara pendaftaran dengan mengisi formulir bakal calon legislatif yang bisa diambil pada Kantor DPD Gerindra Sumbar untuk bakal calon legislatif DPRD Provinsi. Mengambil formulir ke Kantor DPC/DPD Gerindra di Kabupaten/Kota/Provinsi untuk menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota.

“Selanjutnya, menyerahkan kembali formulir pendaftaran pada kantor partai di tempat pertama kali mengambil formulir. Pendaftaran dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 20 september,” kata Evi Yandri yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar ini.

Kata Evi Yandri, bagi bakal calon legislatif yang ingin maju dari Partai Gerindra, hanya diperbolehkan memilih salah satu Dapil (daerah pemilihan) tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan bersedia berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo sebagai Presiden dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kamrussamad Mengunjungi Masyarakat Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat Minggu (30/1)

Dalam Kunjungan Tersebut Kamrussamad membagikan paket sembako secara Gratis kepada masyarakat. Diketahui Harga Sembako khususnya Minyak Goreng saat ini mahal.

“Kami mengetahui Masyarakat Sedang Kesulitan selama 2 Tahun Terakhir di Karenakan pandemi Covid-19. Di tambah lagi dengan Harga sembako yang Sewaktu-waktu dapat meningkat, saat ini khusunya minyak goreng jadi Perhatian khusus bagi kami, kami banyak sekali mendengar keluhan warga terkait mahalnya Harga minyak goreng.” Ujar Kamrussamad.

“Lanjut, Sebagai wakil Rakyat kami hadir untuk melayani masyarakat. Semoga bantuan kami ini dapat membantu masyarakat. Mari kita berdoa agar pandemi cepat berlalu dan harga sembako dapat normal kembali khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok dapur para ibu-ibu rumah tangga.”

“Ini adalah wujud kepedulian kami sebagai Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, ketika masyarakat Kesulitan kami turun dan merespon langsung kesulitan Masyarakat. Sesuai dengan Arahan bapak Prabowo kami harus selalu hadir dan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Selain membagikan Paket Sembako, Anggota DPR RI Fraksi Partai gerindra tersebut juga banyak mendengar aspirasi warga. Salah satunya dari bapak Nanang

“terimakasih pak, bapak telah mengunjungi kami. Semoga dengan kehadiran bapak pos RW kami bisa di bantu dalam Fasilitas Sarana Dan Prasarana agar pelayanan ke masyarakat dapat lebih meningkat. Serta kalau bisa di bantu dalam hal pengadaan mobil Ambulance karna biasanya kami kesulitan mendapatkan kendaraan ketika ada masyarakat yang sakit.” harap Nanang Kepada Anggota DPR RI tersebut.

JAMBI, Fraksigerindra.id — Cepat bergerak tuntas untuk masyarakat. Motto ini sesuai untuk mengambarkan kinerja seorang Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM atau SAH dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Buktinya baru tiga (3) hari tahun 2022 berjalan, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini langsung meminta percepatan Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, dengan jumlah sasaran vaksinasi mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020.

“Kami harapkan hari Senin (3/1) sudah dilakukan percepatan di beberapa daerah dan selanjutnya itu secara bertahap sampai tahun depan akan kita lakukan vaksinasi semua anak usia 6 sampai 11 tahun yang totalnya berdasarkan data itu ada 26,8 juta,” katanya dalam kegiatan SAH Family Gathering (2/1) di Madina Sumatera Utara kemarin.

Menurut anggota DPR yang dinobatkan sebagai kinerja terbaik ini pelaksanaan vaksinas untuk anak sesuai dengan Instruksi Presiden untuk segera melaksanakan vaksinasi pada anak 6 sampai 11 tahun. Selain itu, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) juga telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun.

“ Kita harapakan ini dilakukan betul-betul, dengan perencanaan yang matang karena kita ingin mempercepat vaksinasi semua penduduk di Indonesia dan juga mencegah penularan COVID-19,” ucapnya.

Terkait tempat pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta termasuk pos-pos pelayanan vaksinasi, dan sentra vaksinasi.

“Termasuk yang kami harapkan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan lainnya, atau lembaga kesejahteraan sosial anak seperti panti asuhan,” tandasnya

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Hingar-bingar pesta penyambutan tahun baru 2022 telah usai, banyak orang lebih memilih liburan untuk merayakan pergantian tahun tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi bang Habiburokhman, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu lebih memilih menemui warga di dapilnya Jakarta Timur daripada pergi liburan.

Kali ini bang habib sapaan akrabnya mendatangi warga kelurahan Bali mester, Jakarta Timur. Dia hadir sekitar Pukul 20.00 WIB pada hari Selasa, 4 Januari 2022 dan langsung disambut oleh segenap warga sekitar dan pengurus RT dan RW.

Kehadiran dirinya di dampingi oleh segenap pengurus DPC PARTAI GERINDRA JAKARTA TIMUR, bukan sekedar menyapa dan menemui warga saja. Dia datang membawa ratusan paket sembako untuk di bagikan dengan cara menyusuri lorong dan gang sempit sambil mengetuk pintu-pintu rumah warga di tengah-tengah pemukiman tersebut.

Warga sangat antusias sekali dengan kehadiran wakil Rakyat nya tersebut, mereka mengucapkan terima kasih atas kedatangan nya. Dan tidak sedikit warga yang mendoakan agar bang habib semakin sukses, sehat dan senantiasa selalu amanah untuk memperjuangkan kepentingan warga di bawah.

Di sela-sela bagi sembako, bang habib juga terus mengingat kan warga agar tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan selama Pandemi Covid 19 ini. Terlebih saat ini ada varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Dan terakhir, dia juga tidak lupa untuk menyampaikan salam dari Pak Prabowo Subianto untuk Warga di dapilnya tersebut.

HUMBAHAS – Wasekjend DPP Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk bersama Ketua DPD Gerindra Sumut H.Gus Irawan Pasaribu melantik kepengurusan baru DPC Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kamis (18/1/2024).

Pelantikan tersebut dilaksanakan diruang HKBP Pargodungan, Dolok Sanggul yang dihadiri 10 PAC, Simpatisan, ranting dan sayap partai Gerindra TIDAR Humbahas.

Adapun Pengurus DPC Gerindra Humbahas yang dilantik yakni Ketua, Dr.Hendri Tumbur Simamora,SE,M.Si. Sekretaris, Darwin Marbun ,A.Md dan Bendahara, Indra Nainggolan,S,Sos,M.SP.

“Untuk seluruh pengurus DPC yang baru dilantik dn seluruh PAC, ranting, simpatisan dn sayap partai ,teruslah bergerak, ambil simpatik masyarakat, karena berdasarkan survei partai Gerindra dan Prabowo Gibran sudah unggul di Humbahas, pastikan kemenangan besar untuk partai Gerindra dipileg dan Prabowo-Gibran menang satu putaran di pilpres,” jelas Sabam kepada seluruh pengurus.

Sabam juga mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa 2024 DPC Gerindra Humbang Hasundutan  supaya siap siap untuk mengahadapi pilkada, maka bergeraklah dan tetap turun kebawah untuk mengambil hati masyarakat.

Ketua DPD Gerindra Sumut H.gus Irawan Pasaribu juga ikut menyampaikan selamat mengemban tugas baru kepada pengurus DPC Gerindra Humbahas yang baru dilantik. “Bahwa Gerindra dan Prabowo adalah penerus bapak presiden Jokowidodo dan kita harus tetap berkampnye dan bergerak dengan cara elegan ,kibarkan seluruh panji panji partai diseluruh pelosok Humbang Hasundutan, bahwa target kita adalah satu putaran,” ungkapnya.

Dan beliau juga meminta doa dan dukungan masyarakat Humbang Hasundutan untuk bersama sama mendukung H.gus Irawan Pasaribu duduk di Senayan bersama sabam Rajagukguk. “Jika tidak memilih saya maka pilihlah Sabam Rajagukguk, jika tidak memilih sabam Rajagukguk maka pilih saya,”tegas Gus Irawan sambil tertawa dihadapan ribuan massa yang hadir.

Ketua DPC Gerindra terpilih Dr.hendri Tumbur Simamora,SE,M.Si  juga menyampaikan terimakasih kepada kader dan seluruh masyarakat. Ia berjanji akan menjalankan amanah ini secara jujur, transparan dan juga konsisten untuk membesarkan partai Gerindra di Kabupaten Humbahas.

“Kepengurusan ini bukanlah hal yang mudah tetapi saya berjanji akan menjalankan amanah ini secara jujur, transparan dan juga konsisten untuk membesarkan partai Gerindra di Kabupaten Humbang Hasundutan ini,” sebutnya.

“Terimakasih kepada Wasekjend DPP Gerindra Sabam Rajagukguk yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga bisa hadir dan berdiri ditengah tengah ini dengan semangat yang luar biasa, dan tidak lupa juga dia berterima kasih kepada ketua DPD Sumut H.Gus Irawan Pasaribu yang telah mempercayakan partai ini untuk saya nahkodai di Kabupaten Humbahas,” sambungnya.

Turut hadir dalam pelantikan DPC Gerindra tersebut , tokoh masyarakat LADN,Tokoh agama ,ormas ,OKP, Polres dan 1.800 simpatisan masyarakat pendukung.

MUARA—Sabam Rajagukguk, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengembalian hak ulayat masyarakat Desa Hutalontung, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam reses perdana yang digelar pada Sabtu, 14 Desember 2024, Sabam mendengar langsung aspirasi masyarakat yang menginginkan tanah ulayat mereka yang kini dikelola sebagai kawasan hutan lindung, dikembalikan kepada mereka.

Pada tahun 1977, masyarakat Hutalontung setuju untuk menyerahkan sekitar 419 hektare tanah ulayat mereka kepada Pemerintah, melalui Dinas Kehutanan, untuk dilakukan penghijauan sebagai upaya mencegah tanah longsor. Saat itu, kesepakatan dicapai bahwa pohon-pohon hasil penghijauan akan menjadi milik masyarakat ketika tiba masa panen. Namun, seiring berjalannya waktu, status tanah tersebut berganti-ganti, dari penghijauan hingga hutan reboisasi, hingga akhirnya menjadi hutan lindung yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Warlin Rajagukguk (62), salah satu tokoh masyarakat Hutalontung, mengungkapkan bahwa sejak awal mereka sepakat untuk menghijaukan lahan tersebut demi mencegah bencana tanah longsor. “Kami diajak untuk melakukan penghijauan agar tanah tidak longsor, dan hasil pohon nantinya akan diserahkan kepada kami. Namun kini tanah itu berubah status menjadi hutan lindung, dan kami merasa hak kami tidak diakui lagi,” ujarnya.

Mendengar keluhan tersebut, Sabam Rajagukguk menyatakan dukungannya untuk memperjuangkan agar tanah ulayat ini dikembalikan kepada masyarakat Hutalontung. Ia berencana untuk membawa aspirasi ini ke Komisi IV DPR RI yang membidangi Kementerian Kehutanan. Menurut Sabam, keinginan masyarakat untuk mendapatkan kembali tanah ulayat tersebut sejalan dengan hak mereka sebagai pemilik sah yang telah mengorbankan tanah mereka untuk kepentingan penghijauan di masa lalu.

“Saya akan menyampaikan aspirasi ini ke Komisi IV DPR RI dan mendorong agar tanah ulayat tersebut dikembalikan. Kami akan perjuangkan hal ini karena ini adalah hak masyarakat yang telah mengorbankan tanah mereka demi kepentingan bersama pada waktu itu,” kata Sabam.

Kepala Desa Hutalontung, Rommel Rajagukguk, juga menyatakan bahwa pihak desa akan mendukung penuh upaya ini dan akan berusaha membantu masyarakat dalam proses pengembalian tanah ulayat tersebut. “Kami akan membantu sekuat tenaga agar tanah ini bisa kembali ke tangan masyarakat, sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat,” ujarnya.

Sabam Rajagukguk juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pembangunan yang akan membawa kemajuan bagi daerah tanpa memandang perbedaan politik. “Pengembangan kawasan Danau Toba akan tetap menjadi prioritas kami. Kami akan terus memperjuangkan pembangunan yang menguntungkan masyarakat dan daerah,” tegas Sabam.

Dengan dukungan masyarakat dan langkah-langkah konkret yang akan diambil, Sabam Rajagukguk berharap pengembalian hak ulayat dan pembangunan kawasan Danau Toba dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

PAPATAR,–Suara jeritan warga pelosok Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggema dalam reses perdana Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk. Kunjungan yang berlangsung di Wisma HKBP Parlilitan pada Jumat (13/12/2024) itu menghadirkan Sabam bersama tokoh Gerindra, di antaranya Ketua Gerindra Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, legislator asal Papatar Andreas Yudhistira Simamora, Indra Nainggolan, dan sejumlah tokoh lainnya.  

Dalam pertemuan tersebut, warga dari Pakkat, Parlilitan, dan Tarabintang (Papatar) tak segan mengutarakan keluhan mereka. Mereka berbicara tentang infrastruktur yang rusak, akses komunikasi yang sulit, hingga kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi.  

Sejarah kejayaan Raja Sisingamangaraja XII menjadi salah satu topik paling emosional yang diangkat warga. Indra Nainggolan menyoroti bagaimana Benteng Sionom Hudon, tempat pertahanan terakhir Raja Sisingamangaraja XII, kurang mendapatkan perhatian pemerintah.  

“Di sinilah letak makam asli Sisingamangaraja XII, tempat penuh sejarah yang kesakralannya dijaga oleh masyarakat. Namun, kondisinya masih tertinggal. Kami mohon agar ini disampaikan ke Jakarta agar diperhatikan,” ujarnya dengan haru.  

Sahat Sihotang Hasugian, Kepala Desa Sionom Hudon Tonga, turut menekankan pentingnya pelestarian sejarah ini. Ia menceritakan kisah leluhurnya yang pernah bertempur bersama sang Raja, seraya berharap kawasan bersejarah tersebut mendapat sentuhan pembangunan yang layak.  

Sahat merasa miris, karena daerah Papatar yang menjadi benteng terakhir Raja Sisingamangaraja XII Pahlawan Nasional masih juga tertinggal. “Ini cukup menyedihkan, warga belum benar-benar mendapatkan kesejahteraan, padahal Daerah Papatar inilah benteng pertempuran terakhir melawan Belanda,” ujarnya.

Kata dia, kebutuhan dasar seperti akses jalan yang layak dan jaringan telekomunikasi menjadi keresahan utama masyarakat Papatar. Warga meminta agar jalan Gunung Simpon yang dapat menghubungkan Humbahas dengan Pakpak Bharat diperbaiki. Jika jalan ini dioptimalkan, waktu tempuh dari Papatar ke Medan bisa dipangkas hingga tiga jam.  

“Jalan ini hanya sepanjang empat kilometer, tetapi sangat berarti bagi kami. Mohon agar dapat dibangun,” ujarnya.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang sulit dijangkau menjadi kendala besar. “Kami kesulitan komunikasi. Jika tower dibangun, itu akan sangat membantu perekonomian dan pendidikan anak-anak kami,” ungkap perwakilan Kecamatan Tarabintang.  

Nestapa Petani dan Pendidikan yang Terbatas
Sebagian besar masyarakat Papatar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, mahalnya harga pupuk dan minimnya alat mesin pertanian membuat mereka merasa tertinggal. Ronald Nainggolan, seorang tokoh masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Sabam, seraya menyoroti kurangnya perhatian pada sektor ini.  

“Kami petani, tetapi hasil kami sering tidak maksimal karena kurangnya alat dan pupuk yang mahal. Kami berharap ada perubahan,” tuturnya penuh harap.  

Di sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan sekolah menengah atas di Parlilitan. Banyak anak yang harus putus sekolah karena SMA dan SMK yang tersedia tak mampu menampung semua siswa. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun sekolah tambahan di Sionom Hudon.

Menanggapi keluhan warga, Sabam Rajagukguk terlihat terenyuh. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papatar di tingkat pusat. 

“Memang agak menyedihkan mendengarnya karena ini daerah paling ujung di daerah Humbahas,” ujarnya.

“Soal tower komunikasi akan segera saya fasilitasi. Untuk jalan, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Untuk zonasi sekolah dan pembangunan SMA baru, saya akan bicarakan dengan Komisi X DPR RI. Apalagi Gubernur kita Bobby dari Gerindra,” tambahnya lagi.

Sabam juga menyampaikan program strategis Partai Gerindra untuk tahun 2025, seperti makan siang gratis untuk pelajar, rumah layak huni gratis, dan pengentasan stunting. “Kita harus bersatu membangun Indonesia tanpa sekat-sekat partai. Mulai 2025, saatnya bekerja untuk rakyat,” katanya dengan penuh semangat.

Kunjungan Sabam Rajagukguk di Papatar meninggalkan kesan mendalam. Bagi warga, kehadiran anggota DPR RI yang menyerap langsung suara mereka adalah sebuah harapan baru.  

“Kami terharu. Baru kali ini ada anggota DPR RI reses ke kampung kami,” kata Ronald Nainggolan.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan Hendri saat menyambut kunjungan Sabam ke salah satu kecamatan di daerah tersebut.

Menurut Hendri, kedatangan Sabam membawa harapan baru bagi masyarakat di kecamatan itu. “Pak Sabam datang secara khusus untuk melihat kondisi di kecamatan ini. Kehadiran beliau memberikan dorongan positif bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Hendri juga menyoroti peran Indra, yang disebut hanya dapat menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa terlalu berharap karena bupati saat ini bukan berasal dari Partai Gerindra.

Meski begitu, Hendri memastikan bahwa Partai Gerindra akan terus mengawal pembangunan di Humbang Hasundutan melalui peran tiga legislatif dari partainya.

Hendri mengkritik kebijakan pembangunan selama ini yang dinilai masih belum merata. Ia menyoroti kondisi Kecamatan Papatar yang dianggap termarjinalkan. “Papatar memang masih terpinggirkan. Seharusnya, bupati hadir dan berdiri untuk semua kecamatan, bukan hanya fokus pada Dolok Sanggul,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa kemiskinan yang terjadi di Humbang Hasundutan bersifat struktural. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Selain itu, Hendri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di daerah seperti Parlilitan. Ia berharap pemerataan pembangunan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kami dari Gerindra akan mengawal kebijakan agar Humbang Hasundutan sejahtera dan terkoneksi dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah,” ungkap Hendri.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Partai Gerindra dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan, terutama untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan merata. Hendri berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat di seluruh kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

HUMBAHAS,– Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua DPC PM 08 Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si, mengambil langkah strategis untuk mendukung program makan siang gratis, salah satu prioritas astacita Presiden RI, Prabowo Subianto. Pada Senin, 5 Januari 2024, Hendri mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk mempersiapkan tenaga masak bersertifikasi yang akan melayani kebutuhan dapur komunitas di Humbang Hasundutan (Humbahas).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BBPVP Medan, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, di Kantor BBPVP. Hendri menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga masak demi memastikan standar kualitas dan higienitas, khususnya dalam mendukung program yang akan melayani ribuan anak sekolah.

Dalam pertemuan itu, Hendri menjelaskan bahwa program makan siang gratis di Humbahas akan mencakup 10 kecamatan dengan 20 dapur komunitas yang tersebar di 153 desa. Meskipun banyak warga lokal yang memiliki keahlian memasak, sertifikasi tetap diperlukan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Faried menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya fokus pada keterampilan memasak, tetapi juga mencakup manajemen dapur, tata kelola waktu, dan pemenuhan standar gizi. BBPVP telah menyiapkan dua skema pelatihan, yaitu skema pendek untuk mempercepat sertifikasi dan skema panjang yang memenuhi persyaratan 360 jam pelatihan.

Hendri mengapresiasi sambutan hangat dari BBPVP Medan dan menegaskan pentingnya kerja sama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia di Humbahas. Ia menargetkan minimal dua tenaga masak bersertifikasi di setiap kecamatan sebagai langkah awal. Program ini tidak hanya mendukung prioritas nasional, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja.

“Program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah di Humbahas mendapatkan makanan bergizi sesuai standar. Namun, penyediaan makanan ini tidak bisa asal-asalan. Diperlukan manajemen yang terstruktur, termasuk penanganan dapur, gizi, dan distribusi,” ujar Hendri.

Sebagai langkah awal, Hendri telah mengirimkan tiga peserta dari Humbahas untuk mengikuti pelatihan Pengolahan Makanan Komersial di BBPVP Medan yang mulai diselenggarakan pada 9 Januari 2024 hingga selesai. Ia berharap langkah ini menjadi awal yang baik untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal dalam mendukung program pemerintah.

Hendri juga menjelaskan bahwa Humbahas direncanakan menjadi bagian dari gelombang kedua pelaksanaan dapur komunitas nasional yang dimulai pada Mei 2024. Program ini memerlukan setidaknya 3.000 tenaga masak bersertifikasi di seluruh Indonesia, termasuk Humbahas.

“Selain menyiapkan tenaga masak, kita juga mendorong partisipasi investor untuk mendirikan dapur komunitas di Humbahas. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta dan pemerintah, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar,” tambah Hendri.

Hendri menegaskan, kerja sama lintas sektor ini merupakan bagian dari komitmen Gerindra untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Humbahas. Dengan persiapan matang dan sinergi yang kuat, ia optimistis program makan siang gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mengangkat taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

Sebagai informasi, berdasarkan Paparan Kesiapan Operasional Unit Pelayananan oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional menyusun penugasan di unit pelayanan. Seperti, Kepala Unit Pelayananan, Pengawas Produksi dan Kualitas, Pengawas Pengadaan Bahan Pangan, Pengawasan Pemeliharaan dan Pengantaran, Persiapan Bahan Makanan, Pengolahan Badan Makanan, Pemorsian, Packing, Distribusi, Petugas Kebersihan, dan Pencuci Alat Makan.

DOLOK SANGGUL — Pada acara refleksi dan doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru 2025 atau Bona Taon yang digelar pada Selasa, 27 Januari 2025 di Dolok Sanggul, Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E . M.Si, kembali menegaskan komitmen Partai Gerindra dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya terkait penggunaan dana desa. Dalam sambutannya, Hendri menyampaikan bahwa Gerindra akan turun langsung ke setiap desa untuk memastikan penggunaan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan untuk kepentingan masyarakat.

Acara ini, menjadi ajang silaturahmi dengan warga, selain menjadi momen untuk berdoa bersama, juga digunakan untuk meluruskan beberapa hal penting terkait program-program pemerintah, khususnya yang digagas oleh Presiden Prabowo. Hendri menekankan bahwa Gerindra mendukung penuh program penyediaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan upaya pengurangan stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

“Kami ingin menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang kami miliki, dan memastikan masyarakat memahami bahwa program-program ini untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa refleksi terhadap perjalanan tahun 2024 harus menjadi batu loncatan untuk memperbaiki diri di tahun 2025. Salah satu pencapaian besar yang dibanggakan Gerindra adalah keberhasilan mereka meraih tiga kursi di DPRD Humbang Hasundutan pada Pemilu Legislatif 2024.

Hendri menekankan bahwa meskipun target awal mereka adalah empat hingga lima kursi, Gerindra mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat dengan tiga kursi yang mereka raih.

“Ini adalah bagian dari pembaharuan DPRD Humbang Hasundutan yang akan menjadi motor penggerak untuk mengawal pembangunan di Humbang Hasundutan,” tegas Hendri.

Hendri juga menyampaikan pentingnya kesadaran politik yang lebih matang di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala desa sekalipun harus dihadapkan pada realitas politik, dan masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin mereka.

“Politik harusnya menjadi jalan untuk perubahan yang positif, bukan jalan untuk memperkaya diri sendiri,” katanya.

Menggugah semangat tersebut, Hendri juga menegaskan bahwa Gerindra akan terus berjuang untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami akan memastikan bahwa anggaran desa tidak disalah gunakan. Kepala desa yang bermain dengan anggaran harus siap menghadapi konsekuensinya,” ujar Hendri.

Gerindra, menurut Hendri, akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggaran dan pembangunan daerah. “Kami akan turun langsung ke desa-desa, mengawasi penggunaan dana desa, dan tidak akan membiarkan ada kebocoran anggaran. Kami akan terus mengawal dan memberikan masukan kepada pemerintah, meskipun dengan hanya tiga kursi di DPRD,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan, Gerindra juga akan membuka call center melalui situs web Gerindra untuk menerima laporan dari masyarakat jika ada warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah atau aparat penegak hukum. Selain itu, Gerindra juga siap memberikan bantuan hukum kepada warga yang membutuhkan.

“Ini adalah tugas kami sebagai pengawal pembangunan, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. Kami akan selalu menjadi bagian dari perjuangan ini dan tidak akan membiarkan masyarakat terpinggirkan,” tegas Hendri Tumbur menutup pernyataannya.

Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat, Gerindra Humbang Hasundutan siap bergerak untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan adil dan merata, serta mengawal dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

DOLOK SANGGUL — Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E. M.Si menegaskan bahwa tidak ada kerja sama atau mandat yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) dalam hal pelaksanaan program penyediaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan usaha pengurangan stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Hendri Tumbur, Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, mengklarifikasi bahwa program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini tetap dijalankan melalui instansi terkait dan tidak melibatkan ormas sebagai pelaksana program.

“Kami ingin meluruskan mengenai program Presiden Prabowo terkait penyediaan makan siang gratis dan upaya pengurangan stunting. Kami akan menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang kami miliki di tingkat nasional. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum pernah memberikan mandat kepada ormas manapun untuk menjadi pelaksana program ini,” ujar Hendri dalam dialog bersama warga pada acara Bona Taon Gerindra Humbahas bersama Keluarga Hendri Tumbur Center Holong do Ondolan di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera, Selasa 27 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa peran ormas dalam program ini lebih tepat sebagai mitra Badan Giji Nasional dan bukan sebagai pelaksana langsung.

“Dalam hal ini, ormas harus menjadi bagian dari mitra BGN, bukan pelaksana program. Ini penting agar tidak ada salah paham terkait dengan rekrutmen atau badan penyalur. Tidak boleh ada pemungutan biaya yang tidak sesuai aturan,“ tegas Hendri.

Hendri juga menanggapi isu-isu yang berkembang terkait dengan pembayaran gaji yang setara dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan surat keputusan (SK) yang mengindikasikan adanya pembayaran gaji.

“Saya mendengar ada isu tentang gaji setara P3K, tetapi saya belum pernah mendengar hal tersebut. Begitu juga dengan adanya SK yang mengindikasikan adanya gaji,” lanjut Hendri.

Gerindra Humbang Hasundutan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program sosial ini. Hendri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan selalu memastikan bahwa segala bentuk bantuan atau program pemerintah sampai dengan tepat sasaran dan tanpa ada penyalah gunaan. Kami juga akan terus menjaga agar transparansi tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sesuai,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengawasi dan memastikan kejelasan dalam pelaksanaan program, Gerindra juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat. Warga yang memiliki pertanyaan atau temuan terkait program ini dapat melaporkannya melalui call center Gerindra, yang akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan tegas

DOLOK SANGGUL, – Fraksi Gerindra DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap praktik penipuan dengan modus program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Imbauan itu disampaikan anggota DPRD Humbahas Fraksi Gerindra, Andreas Yudhistira Simamora, pasca menerima laporan adanya warga yang terindikasi menjadi korban penipuan dengan modus perekrutan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai karyawan dalam program Makan Bergizi Gratis oleh salah satu Organisasi Kemasyarakat (Ormas) di Humbahas, Senin, 10 Februari 2025.

“Kita ada dapat laporan. Ini masih kita dalami kebenarannya,” ujar Andre sapaan akrabnya.

Berdasarkan laporan yang diperoleh, korban berinisial SS, diiming-imingi bekerja dalam program Makan Bergizi Gratis, namun harus menyerahkan imbalan uang sebesar Rp.200 ribu kepada oknum dari Ormas bersangkutan.

“Tidak hanya korban SS, dari laporan yang kita terima, ada korban lain dari kecamatan berbeda yang juga teman SS. Teman SS ini dipungut biaya Rp.400 ribu,” sambung Andre.

Salah satu warga, SS, mengaku sempat menjadi korban dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (Ormas).

Ia menyebut bahwa dirinya diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai petugas program Makan Bergizi Gratis.  

“Saya dipungut biaya Rp 200 ribu, sementara teman saya di kecamatan lain dikenakan biaya Rp 400 ribu. Kami dijanjikan pekerjaan dan gaji bulanan, tetapi setelah ditelusuri, ternyata program ini hanya dijalankan oleh pemerintah tanpa melibatkan Ormas,” ujar SS kepada Andre.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Humbahas Fraksi Gerindra, Andreas Yudhistira Simamora, mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatas namakan program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan pribadi.  

“Program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Tidak ada mandat bagi ormas untuk melaksanakan atau pun merekrut tenaga kerja dalam program ini,” tegas Andre.  

Andre juga mengimbau warga untuk lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dalam program ini dengan meminta imbalan tertentu. Ia menekankan bahwa setiap program pemerintah memiliki mekanisme resmi dan persyaratan yang harus dipenuhi.  

“Jika ada kelompok atau Ormas yang mengaku sebagai pelaksana program, masyarakat sebaiknya menggali informasi lebih lanjut agar tidak tertipu,” tambahnya.  

Andre mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis dengan tetap mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.  

“Pemerintah dan pihak berwenang harus terus mengawasi program ini agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.  

Ketua DPC Gerindra Humbahas, Hendri Tumbur Simamora, turut menegaskan bahwa program ini bukan bagian dari agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa semua proses rekrutmen dan pelaksanaan program harus melalui mekanisme resmi.  

“Kami ingin meluruskan bahwa tidak ada mandat kepada Ormas mana pun untuk melaksanakan program ini. Jika ada pihak yang mengaku bisa merekrut tenaga kerja dengan imbalan gaji, itu tidak benar dan perlu diwaspadai,” ujar Hendri.  

Ia juga membantah klaim bahwa ada gaji setara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi petugas dari Ormas. Hendri menegaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini ditunjuk langsung oleh BGN sesuai aturan yang berlaku.  

Sebagai langkah antisipasi, Gerindra Humbahas membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyalah gunaan dalam program ini.   “Tidak ada kerja sama atau mandat untuk Ormas dalam pelaksanaan mau pun perekrutan tenaga kerja. Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang meminta biaya untuk bergabung dalam program ini. Gerindra Humbahas siap mengawasi jalannya program agar tetap transparan dan tepat sasaran,” tutup Hendri.

Anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) Fraksi Gerindra, Komisi II, Indra Nainggolan menggelar kegiatan bakti sosial di daerah pemilihannya, di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Senin, 10 Februari 2025.

Pemberian bakti sosial kepada masyarakat ini digelar dalam rangka memperingati HUT Partai Gerindra yang ke-17 tahun.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari bentuk perhatian Partai Gerindra terhadap pendidikan, dan masyarakat setempat.

“Baksos tersebut pemberian makan bergizi gratis ke beberapa sekolah Paud, dan pemberian alat belajar sebagai wujud kepedulian Gerindra terhadap pendidikan,” ucap Richard Siburian, tenaga ahli Fraksi Gerindra DPRD Humbahas.

Indra, bersama Kader Gerindra lainnya datang ke sekolah Paud untuk menyerahkan bantuan langsung kepada penerima manfaat didampingi masyarakat setempat.

“Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari bentuk perhatian, dan harapan agar selalu memberikan doa terbaik bagi pemerintah, khususnya untuk Presiden RI bapak Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum partai Gerindra, kata Richard menambahkan.

“Mohon doanya juga untuk Presiden bapak Prabowo Subianto agar senantiasa diberi kesehatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara,” harap Richard.

Sementara itu, Renta Mawati Simatupang, mewakili guru Paud menyampaikan terima kasih kepada partai Gerindra, khususnya partai Gerindra Humbahas, dan Presiden Prabowo Subianto atas bantuan, dan perhatiannya.

“Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Humbang Hasundutan, dan partai Gerindra. Kami akan selalu mendoakan supaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa memperhatikan kami selalu, terutama pendidikan di pelosok ini. Kami juga berharap supaya Paud di pelosok ini selalu diperhatikan pemerintah, yang nantinya untuk kebaikan pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto.” Ucap Renta Mawati Simatupang.

Sebagai penutup, Indra Nainggolan berharap supaya partai Gerindra akan selalu ada untuk masyarakat sesuai seperti motto partai.

“Saya berharap bahwa partai selalu ada untuk masyarakat dengan motto berjuang tiada akhir yang dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui kontribusi masing-masing pihak,” tutup Indra menegaskan.

Perdebatan mengenai efisiensi anggaran pendidikan, kerap muncul narasi emosional yang menghubungkan penyesuaian alokasi dana dengan pengorbanan generasi mendatang.

Beberapa argumen publik menyatakan bahwa pengurangan anggaran akan merusak kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

Namun, jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik, klaim semacam ini mengandung sejumlah kelemahan logika dan inkonsistensi data yang perlu dikaji secara kritis.

Konteks Pengelolaan Anggaran dalam Ekonomi Politik

Pengelolaan anggaran negara dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan mengalokasikan dana publik.

Dalam kerangka ekonomi politik, alokasi anggaran harus didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Teori Maslow’s Hierarchy of Needs menjelaskan bahwa kebutuhan seperti pangan, papan, dan keamanan harus dipenuhi sebelum sektor-sektor lain, termasuk pendidikan, mendapatkan porsi yang lebih besar.

Dalam kondisi sosial-ekonomi yang menantang, penekanan pada kebutuhan dasar merupakan strategi yang realistis untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Incrementalism, sebagaimana dijelaskan oleh Charles E. Lindblom, bahwa perubahan kebijakan anggaran dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu.

Alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar bukan berarti pendidikan diabaikan, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan secara efektif.

Narasi Emosional dalam Pemberitaan

Banyak argumen yang berlandaskan narasi emosional seperti “Mengorbankan Generasi Emas Bangsa.” Akan tetapi, di satu sisi, disebutkan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat UUD 1945, yakni sebesar 20 persen dari APBN/APBD, dengan nominal anggaran yang bahkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, artikel tersebut berargumen bahwa pemotongan anggaran mengorbankan masa depan bangsa.

Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah peningkatan nominal anggaran sudah diimbangi dengan perbaikan dalam efektivitas penggunaan dana?

Asumsi bahwa peningkatan anggaran secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan merupakan simplifikasi yang berlebihan.

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, melainkan juga oleh cara pengelolaan, distribusi, dan implementasi program pendidikan.

Dengan demikian, mengaitkan pemotongan anggaran secara langsung dengan penurunan mutu pendidikan adalah generalisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berperan.

Banyaknya argumen yang tercuitkan juga mengemukakan bahwa pemotongan anggaran akan memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan UKT sebagai satu-satunya solusi pembiayaan.

Pendekatan ini terjebak dalam dilema semu, karena perguruan tinggi sebenarnya memiliki opsi lain, seperti mencari hibah, kerja sama dengan industri, atau melakukan efisiensi internal.

Solusi sempit tidak punya daya pikir imajinatif tersebut cenderung membebani mahasiswa tanpa membuka ruang bagi inovasi dalam pendanaan pendidikan.

Terlebih lagi, ketidak tepatan penyajian data, seperti perbedaan nominal anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelum dan sesudah pemotongan, menambah keraguan atas validitas informasi yang disampaikan.

Inkonsistensi semacam ini mengurangi kredibilitas argumen yang didasarkan pada data yang seharusnya akurat.

Pendidikan dalam Prioritas Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tetap merupakan investasi jangka panjang yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.

Namun, dalam jangka pendek, sektor pendidikan tidak memberikan dampak langsung seperti sektor kebutuhan dasar, yang merupakan prasyarat untuk stabilitas ekonomi.

Pendekatan Keynesian dalam kebijakan fiskal juga mendukung strategi prioritas pada kebutuhan dasar. John Maynard Keynes berpendapat bahwa stabilisasi ekonomi jangka pendek bergantung pada pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat.

Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, pengalokasian anggaran yang mendahulukan sektor-sektor penting seperti pangan dan kesehatan adalah langkah rasional untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Dalam kerangka Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi bagi pembangunan manusia.

Seorang individu yang tidak memiliki jaminan atas kebutuhan dasar tidak akan mampu memanfaatkan pendidikan secara optimal.

Oleh karena itu, menempatkan pendidikan pada posisi kedua dalam prioritas bukanlah tanda pengabaian, melainkan penyesuaian strategi untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemanfaatan pendidikan secara maksimal.

Menyeimbangkan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kebijakan anggaran harus mampu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang.

Pemenuhan kebutuhan dasar memberikan fondasi bagi masyarakat untuk bertahan dan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang dinamis, sementara investasi dalam pendidikan adalah modal utama untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Teori Endogenous Growth oleh Paul Romer menekankan pentingnya inovasi yang lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern.

Keseimbangan ini tidak dapat dicapai tanpa adanya transparansi dan konsistensi data. Penyajian data yang akurat merupakan prasyarat untuk evaluasi kebijakan yang objektif. Hanya dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran dapat dinilai secara konstruktif dan diarahkan untuk menghasilkan dampak positif yang optimal.

Harapan Menuju Kebijakan yang Lebih Rasional

Sebagai bagian dari diskursus kebijakan publik, kita perlu melampaui narasi hitam-putih yang sering kali menyesatkan.

Dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum sangat penting untuk mencapai reformasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Dengan mengintegrasikan analisis teoritis dan data yang transparan, kita dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan bangsa tanpa mengorbankan investasi pada sektor pendidikan.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai pemotongan dana, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen keuangan negara.

Dengan pendekatan yang holistik dan rasional, strategi pembangunan nasional dapat menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan investasi jangka panjang, sehingga pendidikan tetap berperan sebagai pilar penting dalam membentuk generasi masa depan yang kompetitif dan inovatif.

Melalui transparansi data, evaluasi kritis, dan inovasi dalam pendanaan pendidikan, kita dapat membangun sistem kebijakan publik yang tidak hanya mengedepankan nominal belanja, tetapi juga kualitas implementasinya.

Inilah harapan kita untuk masa depan, di mana kebijakan publik menjadi instrumen yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tulisan ini merupakan pokok-pokok pikiran kader Gerindra Humbahas Richard Canberra Siburian terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah

Dolok Sanggul – Ketua Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Humbang Hasundutan, Indra Nainggolan, menyatakan dukungan penuh bersama seluruh jajaran pengurusnya kepada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk kembali memimpin TIDAR sebagai Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Dalam keterangannya pada Senin, 14 April 2025, Indra menegaskan bahwa kepemimpinan Rahayu Saraswati selama lima tahun terakhir telah membawa banyak kemajuan bagi organisasi sayap Partai Gerindra tersebut. Ia menilai, di bawah komando Rahayu, TIDAR berkembang menjadi organisasi yang solid, progresif, serta menjadi wadah pendidikan politik yang unggul bagi generasi muda.

“Puji syukur, kami TIDAR Humbang Hasundutan bersama seluruh pengurus sepakat dan bulat mendukung penuh Sis Rahayu Saraswati untuk kembali memimpin TIDAR dalam Munas yang akan datang,” ujar Indra.

Indra yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan itu menilai, keberhasilan Rahayu dalam mengarahkan TIDAR tak lepas dari dedikasinya dalam memperjuangkan visi dan misi partai, khususnya dalam mendukung pencapaian-pencapaian besar Partai Gerindra dan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

Menurutnya, Rahayu Saraswati telah membuktikan kapasitas kepemimpinannya dengan mencetak banyak kader muda potensial yang kini turut andil dalam panggung politik nasional maupun daerah, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, hingga kepala daerah.

“Selama kepemimpinan beliau, banyak tantangan yang dihadapi, namun beliau tetap teguh dan maksimal berjuang untuk TIDAR, Partai Gerindra, dan tentunya Pak Prabowo. Itulah mengapa kami percaya, beliau masih yang terbaik untuk memimpin TIDAR ke depan,” tambahnya.

Indra juga menyebut bahwa antusiasme terhadap pencalonan kembali Rahayu Saraswati tak hanya datang dari Humbang Hasundutan, namun juga dari mayoritas pemilik suara dan kader TIDAR di seluruh Indonesia.

“Melihat dinamika sejauh ini, hampir seluruh pemilik suara dalam Munas serta kader-kader di berbagai daerah turut mendorong Sis Rahayu untuk kembali maju sebagai Ketua Umum,” ujarnya.

Dukungan dari Humbang Hasundutan ini menambah panjang daftar dukungan yang mengalir untuk Rahayu Saraswati, sekaligus menegaskan posisi strategisnya dalam konsolidasi TIDAR menjelang Munas dan arah politik menuju Pemilu mendatang.

Humbahas – Umat kristiani di Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan Paskah dan Doa bersama yang dipusatkan di HKBP Pargodungan, Kota Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Jumat, 25 April 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak seperti Pengurus DPC Partai Gerindra Humbahas beserta jajaran di antaranya, Indra Nainggolan anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra yang kehadirannya sekaligus mewakili ketua DPC Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora yang berhalangan hadir, Ephorus HKBP yang diwakili oleh Kadep Koinonia HKBP, Praeses HKBP Distrik 3, Pendeta Robinsarhot Lumban Gaol, Bupati Humbahas, Oloan Nababan, Kajari Humbahas, Noordien Kusumanegara, ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, perwakilan Dandim, Kapolres Humbahas, ketua KPU, ketua GAMKI, serta insan pers yang turut ambil bagian dalam acara tersebut.

Dalam kata sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia, Lamberto Manullang, mengatakan, “kita mendukung pemerintah dan APH dalam pemberantasan narkoba, judi online, human trafficking, dan perusakan hutan, yang saat ini sedang marak terjadi, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebagai simbol kita mendukung pelestarian alam, di dalam acara ini, kita akan membagi bibit pohon kepada masyarakat untuk ditanam di tempat masing-masing.” Ucapnya.

Di sela-sela acara itu turut dilakukan penanda tanganan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjaga, dan melestarikan alam yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Khususnya antara Ephorus HKBP yang diwakili Praeses HKBP Distrik 3 bersama unsur Forkopimda Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diabadikan di dalam bingkai kaca.

Ephorus HKBP melalui Kadep Koinonia HKBP mengatakan, “adapun kita lakukan acara ini dikarenakan kepedulian HKBP akan kelestarian lingkungan hidup, khususnya keberlangsungan hutan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan hutan di Humbang Hasundutan pada khususnya. Ini bentuk keterpanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang di perintahkan melalui firman Tuhan untuk menjaga semua ciptaanNya.” Ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra, Indra Nainggolan sangat mendukung kegiatan tersebut, dan mendukung pelestarian lingkungan ini untuk Humbahas yang lebih baik di masa depan.

“Kita dari DPC Partai Gerindra Humbahas mendukung hal tersebut, mendukung kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan daerah kami untuk kebaikan kabupaten humbahas di masa depan. Mari kita rawat dan jaga bersama kampung halaman kita, daerah kita, tempat tinggal kita supaya bisa maju dan berkembang, salam lestari, selamat Hari Paskah 2025,” kata Indra.

Selesai acara, dan ibadah dilanjutkan oleh pemuda pemudi HKBP dengan pawai obor.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Wakil Bupati Humbahas Rebekka puji Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki dapur sesuai standar. Hal ini disampaikan Rebekka dalam acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025.

Program pemerintah ini dilaksanakan oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1. Semua tata kelola operasionalnya telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional, dan akan segera beroperasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dapur ini diawasi petugas resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang direkrut dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG ini, dan memastikan setiap anak sekolah mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak secara rutin. Masing-masing SPPG akan melayani kurang lebih 3.000 – 4.000 peserta didik dan non peserta didik sesuai Perpres No. 83 tahun 2024.

Kepala SPPG hadir dalam peresmian ini bersama Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora beserta jajaran, turut hadir juga Wakil Bupati Humbahas, Junita Rebekka Marbun, Hotdy Rajagukguk Tenaga Ahli anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Staf Ahli Bupati Toba Wallen Hutahaean, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Indra Nainggolan, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Bosfer T Rikardo Nababan, dan pihak terkait lainnya, serta masyarakat setempat.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora dalam sambutannya menjelaskan bagaimana program ini dapat dihadirkan di Humbang Hasundutan. Menurutnya program ini adalah program nasional yang dikombinasikan dengan partisipasi masyarakat. Mengingat keterbatasan Badan Gizi Nasional sebagai badan baru yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan makan bergizi sehat dan mengkover seluruh Indonesia secara simultan dan sekaligus, maka sangat diperlukan mitra. Oleh karena itu Hendri sebagai kader Gerindra yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan berinisiatif untuk membawa dan menghadirkan program MBG yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Humbang Hasundutan ini mulai dari Paud sampai SMA termasuk ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan.

“Saya sendiri dari Humbang Hasundutan kemudian pak Charles dari Toba, dan pak Erikson dari Tapanuli Utara sering duduk bersama, bagaimana caranya ada program pemerintah yang seharusnya diterima semua masyarakat Indonesia ini hadir di kawasan Danau Toba. Karena apa? Kalau tidak ada yang memulai program nasional ini, kapan sampainya ke tempat kita, kapan sampainya di Taput, kapan sampainya di Humbang Hasundutan, kapan sampainya di Toba. Nah dari situlah awalnya, bahwa memang harus ada yang memulai. Dan kita sama-sama sepakat bahwa dapur MBG tersebut harus sesuai standar BGN untuk mereduksi berbagai ekses yang berakibat pada kesalahan produk hasil makanan yang merugikan kesehatan siswa penerima manfaat,” ucap Dr. Hendri memulai sambutannya

.

“Jadi kita sepakat bahwa Humbang Hasundutan, Toba, dan Taput akan berkolaborasi dalam menjalankan dapur MBG di masing-masing wilayahnya. Kelak Humbang Hasundutan akan saling mengisi kekurangan dengan Toba, dan Taput, misalnya di Humbang Hasundutan itu banyak sayur mayur, buah dan sebagainya, tapi mungkin berasnya kurang sementara Toba mempunyai suplai beras yang cukup, nah kita akan mengambil kekurang beras dari Toba mungkin juga dari Taput sesuai kebutuhannya sehingga tercipta siklus ekonomi terutama bagi para kelompok tani di masing-masing wilayah,” sambungnya.

“Kita tahu juga bahwa ibu Wakil Bupati sangat memperhatikan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Artinya beliau sangat konsen terhadap bergeraknya ekonomi kerakyatan di masyarakat Humbang Hasundutan. Kita anggaplah dari bahan baku 3.000 porsi dengan nilai Rp10.000 berarti kita bicara sekitar Rp600 juta operasional dapur berputar di masyarakat, yang secara tidak langsung akan mendorong berkembangnya UMKM. Seandainya Humbang Hasundutan memiliki 12 sampai 15 dapur, maka beroperasinya dapur tersebut akan menggerakkan ekonomi kerakyatan secara dahsyat dan simultan setiap bulannya,” ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Humbahas, Junita Rebekka Marbun dalam sambutannya mengatakan, peresmian ini merupakan momen yang bersejarah di wilayah ini. Menurutnya, dapur gizi ini bukan hanya sebuah bangunan gizi atau pun simbol tapi komitmen untuk membangun generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas.

“Dari itu saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-basarnya kepada bapak Hendri Tumbur yang merupakan tokoh-pengusaha, dan Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan yang telah menjadi pionir dalam melakukan inisiatif yang luar biasa ini,” kata Wakil Bupati.

“Keberanian Partai Gerindra dan bapak Hendri Tumbur untuk menjadi yang pertama menginisiasi dapur Makan Bergizi Gratis di daerah ini adalah langkah nyata yang patut dicontoh dan langkah yang tidak hanya peduli pada masa kini tetapi menanam benih untuk masa depan Humbang Hasundutan yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati menyadari, dapur makan bergizi gratis bukanlah tujuan akhir melainkan bagian dari ekosistem yang sangat besar. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh rencana selanjutnya seperti pengembangan peternakan kambing, domba, sapi, yang akan memperbaiki struktur tanah yang menjadikannya lebih gembur dan subur sehingga hasil pertanian akan menjadi lebih berkualitas dan kaya akan gizi.

“Karena seperti pepatah yang sering kita dengar jika bahan baku yang masuk ke dapur gizi tidak berkualitas maka hasil akhirnya pun tentu tidak optimal, maka kita harus pastikan seluruh rantai pangan kita dan bahan baku dari mulai hulu sampai ke hilir itu sehat dan bergizi,” harapnya.

“Dan tadi saya sempat tanya-tanya di sini ternyata jumlah pekerja memang setiap dapur gizi katanya 50 orang, dan di sini ada 47 orang. Nah saya tanya di sini pekerja semua dari daerah sini? Jawabannya iya. Artinya kita sudah mengurangi juga potensi pengangguran di Humbang Hasundutan,” ucapnya.

Sementara perwakilan Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Hotdy Rajagukguk menyampaikan pesan dari Sabam bahwa beliau sangat menyambut baik program dapur MBG ini.

“Kami sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh bapak Hendri Tumbur serta timnya. Kehadiran kami di sini adalah membuktikan dukungan kami ternyata bahwa seluruh kader Partai Gerindra harus menyambut dan menjadi yang pertama untuk mendukung program-program dari bapak Presiden Prabowo Subianto. Itulah kehadiran kami di sini supaya dapur bergizi ini dapat terus dijalankan di Humbang Hasundutan,” harapnya.

Sementara Ketua Koperasi Holong do Ondolan, Ramses Simamora mengatakan, pihaknya juga turut mengapresiasi hadirnya dapur MBG ini di wilayah Humbang Hasundutan. Pada kesempatan itu juga telah dilakukan penanda tanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara koperasi dengan ketua Pemuda Tani Humbahas, Indra Nainggolan.

“Mari kita dukung program makan bergizi sehat yang diadakan di Humbang Hasundutan. Saya dari Koperasi Holong do Ondolan siap menampung hasil bumi dari masyarakat Humbang Hasundutan, karena yang dibutuhkan nanti untuk makanan bergizi ini kita manfaatkan dari hasil pertanian masyarakat Humbang Hasundutan. Semoga sukses dan Tuhan memberkati dari program Makan Bergizi Gratis ini di Humbang Hasundutan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Humbahas kembali mengucapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya dapur MBG ini. “Sekali lagi saya mewakili pemerintah Humbang Hasundutan mengucapkan terima kasih kepada pak Hendri dan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas bersama Partai Gerindra yang menjadi pionir pembuka dapur Makan Bergizi Gratis ini di Humbang Hasundutan,” ucapnya.

“Saya sudah keliling melihat tadi, saya sangat bangga dan saya melihat bahwa semua sesuai dengan arahan dari Badan Gizi Nasional baik dari dapur, terus kantor, mes, tempat pencucian, sampai alat-alat masak semua luar biasa dan saya berharap tadi sudah disampaikan zero kesalahan. Kira-kira gitu ya, artinya anak-anak di Humbang Hasundutan bisa semakin sehat, cerdas, dan memiliki SDM yang unggul,” harapnya.

Sementara Astilda Sinabutar Pembina Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah hadir dalam peresmian dapur MBG ini.

“Mohon doanya supaya dapur ini bisa beroperasi segera dan bisa beroperasi untuk zero kesalahan. Jadi kami akan tetap berusaha untuk memulai mengelola dari bahan yang berkualitas, dan nantinya ompreng (food try) itu akan kami antarkan sesuai dengan standar dan dimakan anak-anak sekolah agar mereka kelak di masa depan nanti bisa menjadi SDM yang unggul di Humbang Hasundutan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Astilda turut menceritakan proses perekrutan dan pembagian shift kerja dari relawan di dapur MBG ini. Bahkan di dapur MBG ini juga memiliki ahli masak yang bersertifikat.

“Memang terdapat 47 pegawai di dapur ini yang kami rekrut secara terbuka, kami wawancarai lalu kami juga cek calon relawan ini tinggal di mana, dan memang kecenderungan kami untuk memilih mereka yang tinggal lebih dekat ke lokasi dapur. Karena di dapur ini ada tiga shift, ada yang masuk malam bahkan jam dua pagi sudah di dapur ini untuk memasak dan menghasilkan produk. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan, dan uji keterampilan. Selain itu kami juga punya tiga orang ahli masak yang sudah memiliki sertifikasi yang dididik BBPVP,” sebut Astilda.

Lebih lanjut Astilda menambahkan, pihaknya juga berencana untuk menambah dapur MBG kedua, dan sudah dalam proses pengerjaan yang berlokasi di Desa Sirisi-risi, Dolok Sanggul. Nantinya dapur ini akan tetap membuka perekrutan relawan baru dari seputaran lokasi dapur.

“Selanjutnya mudah-mudahan SDM dari dapur ini akan kami pindahkan ke dapur kami berikutnya, jadi nanti dapur berikutnya akan memiliki SDM yang sudah memang terlatih di sini. Itu harapan kami, dan tentu saja dapur kami di sana tetap akan membuka rekrutmen untuk relawan-relawan yang baru, bisa kami tempatkan di sana dan sebagian di sini dan harapannya yang pasti menciptakan lapangan kerja seperti yang dikatakan ibu Wakil Bupati tadi.” tutup Astilda.

Secara terpisah Hendri Tumbur menyampaikan bahwa dapur-dapur mitra yang akan hadir dan beroperasi di Humbang Hasundutan harus tetap menyesuaikan dengan standar BGN, bukan dapur asal jadi.

“Saya berharap bahwa dapur yang hadir di Humbang Hasundutan tetap mengacu kepada standar BGN, bukan dapur asal jadi, di mana kualitas dapur tentu akan berpengaruh pada kualitas makanan yang disajikan. Bukan waktunya lagi kita bermain main dengan nasib siswa-siswi penerima manfaat. Mereka adalah SDM unggul di masa depan untuk kemajuan Humbang Hasundutan. Kita harapkan pemerintah daerah atau pun pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi berjalannya program MBG ini,” harapnya.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. 

Dalam upaya percepatan mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang. Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kembali meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, di Desa Sirisi-risi, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora mengatakan bahwa peresmian dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ini dilakukan karena sudah ditunjuknya kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk di Kabupaten Humbahas, Desa Sirisi-risi.

“Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ini akan segera beroperasi melayani  masyarakat Sirisi-risi khususnya, sesuai ketentuan geospasial, di mana SPPG tersebut harus melayani penerima manfaat dari titik terdekat dari lokasi dapur. Dapur ini saya dirikan dan dedikasikan khusus untuk masyarakat Sirisi-risi, dan ini pertanggung jawaban saya sebagai orang Sirisi-risi. Inilah  langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat Sirisi-risi,” kata Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan ini.

Dalam membangun Dapur Makan Bergizi Gratis Holong Ondolan 2 ini, Dr. Hendri Tumbur Simamora telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penanganan pembuangan limbah dan seleksi bahan baku.

“Saya membangun ini sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk BGN, dan ini sudah sesuai standar yang ditentukan BGN (Badan Gizi Nasional). Penanganan bahan baku sampai limbah kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga di daerah ini tidak ada limbah limbah yang mencemari lingkungan, termasuk limbah hewani,” lanjutnya.

Dengan total 50 orang yang bekerja dalam tim Dapur Makan Bergizi Gratis, 47 orang merupakan relawan, kemudian 3 orang dari Badan Gizi Nasional, Kepala SPPG, bagian Gizi dan bagian Akuntasinya. Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis direkrut dari masyarakat sekitar, karena dianggap lebih efektif untuk mendukung program tersebut.

“Kita merekrut mereka berdasarkan di mana wilayah dapur itu berada. Jadi contohnya nih, di daerah Sirisi-risi saya utamakan pekerja-pekerjanya dari Sirisi-risi, karena memang mereka akan bekerja lebih efektif di daerah sini. Tidak mungkin saya merekrut orang-orang daerah lain. Relawan kita umumnya berasal dari Dolok Sanggul secara spesifik Sirisi-risi, dan seputarannya,” jelas Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 ditargetkan dapat mendistribusikan 3.500 porsi ke anak-anak sekolah, yaitu PAUD, TK, dan SD. “Kita mengambil banyak dari  PAUD, TK, dan SD. Karena kita menyisir sekolah-sekolah yang tidak diambil penyedia MBG lain. Padahal secara ketentuan harus berimbang antara SMA/SMK, SMP, SD, dan Paud,” kata Dr. Hendri. 

Stakeholder atau pihak yang berkepentingan adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang harus saling bersinergi dengan penyedia manfaat dalam hal ini adalah yayasan dan kepala SPPG agar tidak terjadi permasalahan seperti di daerah lain.

“Kita mengharapkan dapur yang ada di Humbahas ini tidak mengalami permasalahan yang sama terjadi seperti di dapur dapur daerah lain. Kenapa di daerah lain menunya berbeda, padahal harganya sama di tingkat pemerintah, kenapa kualitas menunya berbeda. Karena mereka ingin mengambil keuntungan yang banyak. Itu yang harus kita lakukan, saling mengawasi dan berlomba untuk berbuat yang terbaik, untuk anak-anak di Humbang Hasundutan,” tegas Dr. Hendri Tumbur saat memberi kata sambutan.

Dalam kata sambutannya juga, Dr. Hendri berharap kepada anggota DPRD  bersama Dinas Kesehatan atau APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya dapat melakukan pengawasan dan menyidak dapur MBG yang dilaporkan berkali-kali memberikan makanan basi atau diduga tidak layak. Guru, kepala sekolah, harus komitmen menindak lanjuti dengan menyurati dinas pendidikan dan yayasan. Bila perlu ditembuskan ke BGN. Dengan demikian stakeholder harus mengetahui standar baku yang berlaku, serta ketentuan yang ada di BGN.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Dinas Kesehatan Linda Hutasoit. Mewakili sekolah penerima manfaat (Risno Mariana Simanullang, Kepala sekolah UPT SD 034 Matiti), Arnold P.G Lumban Gaol (Pemerhati Humbahas), dr. Roland Siburian (Dokter  Rekrutmen Karyawan Dapur), Andreas Yudhistira Simamora (Anggota DPRD Humbahas, Fraksi Gerindra), Bosfer T Rikardo Nababan (Anggota DPRD Humbahas, Fraksi Gerindra), Harri Sihombing (Komunitas Petani Jeruk Humbahas, Pemasok Buah), dan Warluy Simamora (Tokoh Masyarakat Humbahas).

Sementara itu, Risno Mariana Simanullang, dalam kata sambutannya mengatakan perekonomian di Dolok Sanggul akan melambung tinggi karena menjalankan visi-misi Humbang Hasundutan, meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis sumber daya lokal.

“Dari menu makanan yang bervariasi itu yang saya suka adalah disesuaikan dengan sumber daya lokal. Ku lihat makanannya memang bergizi, bervariasi makanannya, tidak ada yang sakit perut,” kata Kepala Sekolah UPT SD 034 Matiti itu.

Lanjut Risno Kepala Sekolah UPT SD 034 Matiti, mengatakan dengan dapur MBG ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan penyedia dapat menjaga kualitas makanan  yang diberikan, “Kami berharap ditingkatkan lagi kebersihannya, gizinya, porsinya, walau pun ada takarannya rapi. Kami berharap lebih teliti. Terlebih dari dapur yang pertama sudah pas.” ucap Risno mewakili sekolah penerima manfaat.

Kemudian Linda Hutasoit sebagai Perwakilan Dinas Kesehatan menyampaikan dalam sambutan, bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berperan sebagai pengawas kesehatan, Dinas Kesehatan Humbahas menekankan kebersihan, higienis agar aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Tentunya kami mendukung pelaksanaan ini, karena ini program prioritas Presiden. Sebagai Dinas Kesehatan kami bertugas memastikan apakan proses sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Makan Bergizi Gratis ini diberikan secara massal. Jadi kita harus memberikan makanan yang bergizi gratis yang bersih dan terjamin,” kata Linda Hutasoit.

Lebih lanjut, Linda Hutasoit menyampaikan syukur karena Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai Mitra Badan Gizi Nasional, telah memperdayakan masyarakat Humbahas dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis demi menggerakkan roda perekonomian sekitar.   

“Saya berterima kasih karena Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah membangun 2 dapur dapat memutar roda perekonomian masyarakat, yang dipekerjakan itu masyarakat sekitar, bahan baku dibeli dari Humbahas ini,  itu sebenarnya kenapa Pemerintah membuat program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Linda Hutasoit.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang berlangsung di Hotel Wisma Mangurna, Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 19 September 2025.

Zulkifli Hasan mengatakan dengan terselenggaranya MoU (Memorandum of Understanding) ini nantinya, sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakunya terutama yang berasal dari hasil pertanian melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Kita meninjau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), tadi (menghadiri penandatangan perjanjian) kerja sama SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih, nanti suppliernya Koperasi. Jadi SPPG bahan bakunya belanjanya  dengan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulkifli Hasan seusai menyaksikan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang didampingi Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas Dr. Hendri Tumbur Simamora, dan Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan beserta jajaran, Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Siponjot, Sastra Silaban, beserta pihak terkait.

Acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas berlangsung sukses dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan.

Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora menyampaikan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas merupakan sinergi yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kehadiran Bapak Zulkifli Hasan dalam hal ini sebagai ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, dengan ada MoU antara koperasi Desa Merah Putih dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menurut saya sebagai pengelola dapur, kerja sama ini sangat penting karena ke depan bahan baku atau sumber pangan yang diolah oleh dapur tidak akan seimbang dengan kebutuhan dapur yang semakin banyak di Humbang Hasundutan. Nah dengan berdirinya beberapa dapur dan mungkin sekitar 15 dapur sampai akhir tahun ini mengakibatkan suplai bahan baku terutama sayur sayuran ini mengalami defisit. Dengan permintaan yang naik, dengan adanya MoU antara Koperasi Merah Putih dengan Yayasan Holong Ondolan sebagai pengelola dapur tentu akan saling bersinergi dan saling membutuhkan. Saya harapkan ke depan bukan hanya dengan Koperasi Siponjot, tetapi juga dengan beberapa koperasi yang lain dengan tujuan yang sama. Kami yakin secara langsung atau tidak langsung kerja sama ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa di bidang pertanian, terutama yang dibutuhkan oleh dapur MBG untuk kebutuhan bahan baku yang baik,” jelas Dr. Hendri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra.

Sebelum Penandatangan Perjanjian Koperasi Desa dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas ini berlangsung, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Dan kembali meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu 6 September 2025. Selanjutnya pada akhir bulan ini diharapkan SPPG Yayasan Holong Ondolan dapat beroperasi di Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta.

“Saya secara pribadi memilih untuk melakukan MoU pertama dengan desa Siponjot karena saya mengagumi apa yang sudah dilakukan oleh bapak kepala desa Siponjot dalam membangun pertanian, peternakan dan SDM melalui sekolah sekolah yang ada di desa tersebut. Dan saya yakin saya memiliki atmosfer yang sama dengan visi bapak kepala desa, dan tentunya dengan Koperasi Merah Putih Siponjot, tambah Dr. Hendri Tumbur.”

Kemudian Kepala Desa Siponjot, dengan tagline Desa anti Korupsi dan anti Narkoba, Deka Seply Silaban mengatakan melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang dipimpin oleh Dr. Hendri Tumbur Simamora, ia yakin kerja keras bermula dari hati akan menghasilkan hasil yang baik demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

“Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas yang telah mempercayakan koperasi kami, Koperasi Merah Putih Desa Siponjot, sebagai mitra untuk menyiapkan bahan baku yang berkaitan dengan MBG. Harapan kita juga kepada pak Hendri Tumbur Simamora sebagai ketua Yayasan, dalam mengerjakan ini, kami sudah banyak berbincang bahwa bapak ini bekerja dari hati, artinya bahwa kerja keras itu akan kita capai, kita dapat. Koperasi Merah Putih, masyarakat, petani, kepada bapak Hendri Tumbur Simamora untuk mengerjakan ini untuk mengedepankan kualitas sehingga anak anak kita nanti betul betul bertambah gizinya untuk meningkatkan SDM anak anak kita,” ucap Deka Seply Silaban.

Senada dengan Kepala Desa Siponjot, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Sastra Silaban S.T menyampaikan kerja sama yang dilakukan Koperasi Desa dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas dapat berjalan dengan baik. Pihak Koperasi Desa sudah mempersiapkan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi langsung dari pertanian pertanian Desa Siponjot, Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Setelah ada MoU ini kami dari Koperasi berharap, kepada ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, bekerja sama yang baik sehingga nanti ketika Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas membutuhkan bahan baku kita memang sudah siap untuk itu. Sehingga Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas tidak ragu-ragu lagi untuk bahan bakunya, karena di Desa kita juga sebagian bahan baku untuk kebutuhan MBG sangat tersedia karena di daerah kita ini pertanian. Itulah nanti kerja samanya kita bisa membantu MBG, bisa membantu masyarakat di Desa Siponjot, untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kita penghasil pertaniannya kita antar langsung ke dapur MBG, ucap Sastra Silaban, Ketua Koperasi Merah Putih.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas dan tangguh. Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memastikan bahan baku terbaik yang akan diolah di Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2.

Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 nantinya, bahan baku harus berpangkal dari hasil produksi petani lokal Humbang Hasundutan. 

“Bahan baku dapur terutama sayur dan buah saya usahakan dan saya pastikan dari Humbang Hasundutan. Dengan kita langsung ke petani, ini yang akan membuat harga kita lebih kompetitif. Saya akan memilih dari bahan baku terbaik, nah bahan baku terbaik itu kita dapat langsung dari petani,” ujar Dr. Hendri Tumbur saat Podcast Bincang MBG, di Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Sudah berjalan 3 bulan dan belum ada masalah atau pun komplain dari pihak penerima manfaat, dan ini juga yang memacu Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas terus mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada pelajar.

Saat podcast bincang "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang dipandu oleh MC/Pegiat Media Sosial Harmoko Sinaga ini, Dr. Hendri memaparkan bahwa anggaran Pemerintah dalam memenuhi Makan Bergizi Gratis berkisar Rp. 8.000 – Rp. 10.000 per porsi atau per siswa. Dengan nominal demikian, pihak Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memperhitungkan dana tersebut agar mendapat menu yang bergizi dan kualitas untuk dikonsumsi para pelajar.

“Dilihat dari support Pemerintah itu rata rata Rp. 8 ribu sampai Rp. 10 ribu, kalau kita lihat Rp. 8 ribu, Rp. 10 ribu itu bisa menghasilkan apa sih. Nah kita jangan lupa kalau di situ ada skala ekonomis, ketika skala ekonomisnya tercapai, misalnya kita beli 10 ribu, beli 100 ribu itu pasti berbeda. Jadi kalau berdasarkan rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah per orang, per siswa 10.000, maka tidak akan cukup ini. Tetapi sebenarnya cukup memadai, karena kita memproduksi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua, dari mana kita ambil bahan bakunya, kami langsung mengambil dari petani, kami motong jalur distribusi pengepul dan tengkulak,” jelas Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Dr. Hendri selaku ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, memastikan makanan yang diproduksi berupa makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein hewani atau nabati, serat sayuran atau buah. “Standar Gizi di MBG itu sudah ditentukan dan BGN sendiri sudah menentukan ahli gizi di setiap dapur, artinya kalau dapur itu konsisten, kepala SPPGnya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi berkoordinasi bahu membahu tentu mereka akan menentukan menu sesuai angka kecukupan gizi (AKG),” kata Dr. Hendri masih dalam podcast bincang MBG.

Arnold P.G Lumban Gaol selaku Jaringan Petani Organik Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Humbang Hasundutan, menyampaikan dalam "podcast bincang Makan Bergizi Gratis (MBG)" itu, program Presiden RI ini jangan menjadi malapetaka untuk di Humbang Hasundutan. Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN diminta harus benar benar melakukan dengan tanggung jawab.

“Bagaimana semua pihak, kita sebagai orang tua ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Orang tua punya kendali sangat minim, anak SMA bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan, anak SMP juga mungkin udah, anak SD atau PAUD sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus mereka makan. “Dikasih” oleh guru makanan dimakan, maka terjadilah itu berbagai kasus. Pelaksanaannya MBG ini yang membuat penting kita cermati, teman teman (pengelola) yang melaksanakan ini betul betul dengan tanggung jawab,” kata Arnold.

Implementasi Makan Bergizi Gratis bukan hal yang mudah memasak untuk 3.000 orang setiap hari. Lanjut Arnold, sebagai petani, proses yang panjang untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar dengan asupan bergizi, pengelola harus pintar memilah milih bahan baku yang akan diproduksi.

“Melibatkan bahan baku makanan itu kurang lebih 20 jenis/item yang disediakan. Dengan rantai pasok yang panjang, lalu diantar ke berbagai tempat bukan di satu tempat dengan jangkauan jarak yang relatif. Dengan harga Rp. 10 ribu per porsi, jadi poin poin itu yang program ini rentan resiko. Kita sebagai orang tua ini mengingatkan latar belakang itu. Kalau tadi tidak melibatkan tanaman atau makan, tidak segitunya kita waswas. Di Humbang Hasundutan jangan sampe terjadi resiko resikonya itu, resikonya itu keracunan paling tinggi meninggal. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk mencari jawaban. Misalnya bahan bahan mana yang sekian jam jadi racun, bahan bahan mana yang sekian jam dimasak akan basi. Walau pun ditangani dengan SOP,” ucap Arnold.

Di akhir sesi "podcast bincang Makan Bergizi Gratis" rangkaian dalam peresmian Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora menegaskan beberapa poin penting.

Pertama penerima manfaat anak anak sekolah di Humbang ini harus mendapatkan yang terbaik, termasuk zero toleransi untuk hasil produksi yang merugikan kesehatan peserta didik.

Kedua, sekolah ketika akan membuat MoU dengan yayasan penyedia manfaat harus tahu dan minta penjelasan perihal dapur dan fasilitasnya, keamanan dan higienisnya. Inilah mitigasi risiko pertama yang harus diambil stakeholder dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah untuk menjaga anak anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan pengecekan terhadap dapur dapur yang dilaporkan atau diduga menghasilkan produk yang tidak sesuai atau basi secara berulang ulang, apalagi terdapat laporan dari orang tua atau sekolah telah ada korban. 

Keempat, yayasan bukan berada di atas pemerintah daerah dengan mengatas namakan BGN pusat, yayasan harus menerima pengawasan dari Dinas Kesehatan atau pun Dinas Pendidikan yang ingin meninjau dapur tersebut karena adanya laporan dari sekolah atau pun orang tua siswa. 

Kelima, MoU dengan sekolah itu bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah apabila stakeholder penerima manfaat selama ini mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti makanan sering bermasalah dan basi, sekolah juga sudah memberikan informasi dengan pihak yayasan atau pengelola dapur tetapi tidak ada perbaikan terhadap menu yang diberikan, maka dengan dasar itu pihak sekolah sebagai stakeholder dapat memutuskan atau membatalkan MoU tersebut karena penyedia MBG bukan hanya satu yayasan, dengan demikian sekolah tersebut dapat dialihkan ke yayasan pemberi manfaat yang lain.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora meninjau kebun jeruk milik petani di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 20 September 2025. 

Kunjungan ini sebagai bagian dari tindak lanjut usai penandatanganan perjanjian kerja sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kemarin, Jumat, 19 September 2025 yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
 

“Kita (Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas) sudah membuat  MoU kemarin dengan Desa Siponjot, menindak lanjuti MoU, karena saya tidak mau sekedar MoU saja. Tapi kita harus melakukan yang real (nyata). Desa yang istimewa ini, keinginan kita langsung melakukan peninjauan ke lapangan melakukan transaksi. Jeruk ini penting, karena buah harus ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Di beberapa tempat di Humbang Hasundutan ini jeruk tidak semua panen, dan kebetulan sekali ini ada dan jeruknya istimewa jeruk madu Thailand,” kata Dr. Hendri Tumbur saat berkunjung ke Ladang Jeruk Situa Silaban.

Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai pengelola dan pendistribusian program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ribuan pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 beberapa waktu lalu. Diharapkan program MBG ini mampu membawa pelajar menuju SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Tentunya kehadiran program ini di Humbahas diharapkan akan mampu membawa anak anak didik menuju SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami sebagai kader Gerindra, dan masyarakat umum sangat mendukung program ini. Kami telah membangun dapur sesuai standar BGN termasuk kualitas dan higienisnya,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Jeruk merupakan buah yang terkenal dengan kaya akan vitamin C, serta memiliki rasa segar dan beragam manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga kesehatan jantung. Sehingga buah jeruk disarankan menjadi menu pada Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban menyampaikan ‘Ladang Situa Silaban’ kebun jeruk yang dimilikinya itu merupakan jeruk yang berasal dari Thailand yang dibawa oleh orang Toba Simalungun.

“Namanya Madu Thailand, tapi oleh beberapa petani, komunitas petani sudah kita patenkan sebenarnya, tapi belum keluar. Namanya nanti Jeruk Madu Toba Varietas Thailand, jadi Tobanya itu yang kita tonjolkan. Memang ini oleh penemu katanya ini dari Thailand, ada warga Nababan yang waktu itu diutus ke Thailand untuk studi banding, kemudian dia kembangkan ini di Kabupaten Simalungun,” jelas Deka Silaban saat mendampingi ketua Yayasan Holong Ondolan meninjau ladang jeruk.

Sebanyak 1 ton jeruk madu tersebut akan mulai disalurkan pada besok hari, Minggu, 21 September 2025 ke Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, setelah diseleksi kualitas dan dilakukan pemilihan buah yang terbaik oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia  Emas melalui Koperasi Holong Do Ondolan.

Lanjut, Deka Seply Silaban, Kepala Desa Siponjot, menjelaskan ladang yang berukuran luas kurang lebih 9 hektare itu ada beberapa tanaman yang dibudidayakan, mulai dari buah hingga sayur sayuran untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis.

“Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain, kita punya sapi, panen tomat, ada juga cabai, ada juga bunga brokoli, kol dan kentang kita akan tanam. Itu yang tersedia di ladang kita, alpukat juga ada kita tanam. Dan rencana kita nanti sesuai MoU (perjanjian) kita antara Desa Siponjot dengan bapak Simamora (ketua Yayasan Holong Ondolan), nanti koperasi yang akan menangani. Jadi kita nanti yang menjual ke koperasi. Kita aktifkan peran koperasi di situ, sehingga sesuai tujuan koperasi itu meningkat kesejahteraan anggota (koperasi) juga masyarakat supaya nyata adanya,” kata Deka Silaban.

Melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN, Deka Silaban sekaligus selaku petani Humbang Hasundutan berharap, pihak Yayasan Holong Ondolan dapat memberikan harga yang bersaing pada hasil produksi hasil pertanian mengingat perawatan tanaman yang bagus.

“Kami dari petani juga koperasi Desa Merah Putih, berharap sesuai Pemerintah Pusat tujuan pak Prabowo, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025, tujuannya meningkatkan kesejahteraan para petani dalam hal ini di Humbang Hasundutan, kami berharap dalam hal ini kepada pak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, harganya bisa kompetitif, para petani bisa merasakan peningkatan harga setelah kehadiran Yayasan,” tandas Deka Seply Silaban.

Selain dipasarkan di beberapa daerah di Kabupaten Humbahas juga para ASN (Aparatus Sipil Negara ) yang berada di Humbang Hasundutan, jeruk hasil pertanian Deka Seply Silaban ini juga telah merambah pasar ke berbagai kota seperti Sibolga, Medan, juga Jakarta. Ladang jeruk milik Deka Silaban ini juga dijadikan agrowisata, pengunjung bisa memetik sendiri buah jeruk dari pohonnya sehingga menjadi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berada di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Siponjot.

Humbahas, Gerindra Humbahas - DPC Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang rumahnya mengalami musibah akibat tertimpa pohon tumbang, Senin, 22 September 2025.

Bansos tersebut diterima langsung penerima manfaat Maruhum Simanullang, dan keluarga di rumahnya, yang disalurkan oleh perwakilan DPC Gerindra Humbang Hasundutan bersama Ketua PAC Gerindra Kecamatan Baktiraja dengan mendatangi kediaman korban, di Desa Sinambela, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Ketua PAC Gerindra Baktiraja, Panomuan Sitorus didampingi perwakilan DPC Gerindra Humbahas menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa rumah Maruhum Simanullang, dan berharap dengan Bansos yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga korban. 

“Izin bapak, kami dari DPC Gerindra Humbahas bersama PAC Gerindra Baktiraja hadir di sini untuk menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa rumah bapak, sekaligus ingin menyalurkan bantuan dari Ketua DPC Gerindra Humbahas bapak Hendri Tumbur Simamora, semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk bapak dan keluarga,” kata Panomuan Sitorus Ketua PAC Gerindra Baktiraja.

Maruhum Simanullang beserta keluarga dengan senang hati menyambut baik kedatangan perwakilan DPC Gerindra Humbahas, dan PAC Gerindra Baktiraja,  hingga membuatnya terharu saat menerima Bansos tersebut. Maruhum kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, beserta seluruh kader.

“Terima kasih bapak Hendri Tumbur Simamora atas bantuannya,” ujar Maruhum Simanullang dengan nada haru.

Medan, Gerindra Humbahas - DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 2 Oktober 2025. Pembentukan Pansus ini menjadi langkah strategis lembaga legislatif dalam mencari solusi atas berbagai konflik lahan dan agraria yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan negara di berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyambut baik pembentukan Pansus tersebut. Ia menegaskan, lembaga ini akan menjadi wadah kerja lintas fraksi untuk merumuskan langkah konkret dalam penyelesaian konflik agraria yang telah menahun, termasuk di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang baru saja menjadi lokasi kunjungan Komisi XIII DPR RI.

“Kita berharap, ketika Pansus sudah bekerja, semua persoalan konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan korporasi maupun dengan negara dapat ditemukan solusinya bersama. Kalau memang rakyat harus dimenangkan, maka itu harus dimenangkan. Kebenaran dan keadilan dalam konflik agraria nanti ditentukan melalui mekanisme yang taktis dan objektif,” ujar Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Jumat, 3 Oktober 2025.

Sugiat menegaskan, Komisi XIII DPR RI akan berperan aktif dalam mendukung kerja Pansus, terutama melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM. Menurutnya, pembentukan Pansus ini merupakan wujud nyata komitmen DPR RI untuk menghadirkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat kecil.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Sumatera Utara, ditemukan indikasi pelanggaran HAM dalam konflik agraria di wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Komisi XIII kemudian merekomendasikan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan mendorong agar kasus tersebut menjadi bagian dari pembahasan di Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI untuk penanganan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data TOR Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, konflik agraria di Sumatera Utara tercatat mencapai 33 kasus dengan total luasan sekitar 34.000 hektare, mayoritas disebabkan oleh klaim tumpang tindih antara masyarakat adat, korporasi, dan pemerintah daerah.

Dengan disahkannya Pansus ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil, transparan, dan berlandaskan konstitusi, serta memastikan hak-hak rakyat atas tanah dan lingkungan hidup terlindungi oleh hukum. (sumber berita: gerindra.id)