Humbahas, Gerindra Humbahas - Dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas dan tangguh. Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memastikan bahan baku terbaik yang akan diolah di Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2.

Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 nantinya, bahan baku harus berpangkal dari hasil produksi petani lokal Humbang Hasundutan. 

“Bahan baku dapur terutama sayur dan buah saya usahakan dan saya pastikan dari Humbang Hasundutan. Dengan kita langsung ke petani, ini yang akan membuat harga kita lebih kompetitif. Saya akan memilih dari bahan baku terbaik, nah bahan baku terbaik itu kita dapat langsung dari petani,” ujar Dr. Hendri Tumbur saat Podcast Bincang MBG, di Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Sudah berjalan 3 bulan dan belum ada masalah atau pun komplain dari pihak penerima manfaat, dan ini juga yang memacu Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas terus mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada pelajar.

Saat podcast bincang "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang dipandu oleh MC/Pegiat Media Sosial Harmoko Sinaga ini, Dr. Hendri memaparkan bahwa anggaran Pemerintah dalam memenuhi Makan Bergizi Gratis berkisar Rp. 8.000 – Rp. 10.000 per porsi atau per siswa. Dengan nominal demikian, pihak Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memperhitungkan dana tersebut agar mendapat menu yang bergizi dan kualitas untuk dikonsumsi para pelajar.

“Dilihat dari support Pemerintah itu rata rata Rp. 8 ribu sampai Rp. 10 ribu, kalau kita lihat Rp. 8 ribu, Rp. 10 ribu itu bisa menghasilkan apa sih. Nah kita jangan lupa kalau di situ ada skala ekonomis, ketika skala ekonomisnya tercapai, misalnya kita beli 10 ribu, beli 100 ribu itu pasti berbeda. Jadi kalau berdasarkan rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah per orang, per siswa 10.000, maka tidak akan cukup ini. Tetapi sebenarnya cukup memadai, karena kita memproduksi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua, dari mana kita ambil bahan bakunya, kami langsung mengambil dari petani, kami motong jalur distribusi pengepul dan tengkulak,” jelas Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Dr. Hendri selaku ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, memastikan makanan yang diproduksi berupa makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein hewani atau nabati, serat sayuran atau buah. “Standar Gizi di MBG itu sudah ditentukan dan BGN sendiri sudah menentukan ahli gizi di setiap dapur, artinya kalau dapur itu konsisten, kepala SPPGnya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi berkoordinasi bahu membahu tentu mereka akan menentukan menu sesuai angka kecukupan gizi (AKG),” kata Dr. Hendri masih dalam podcast bincang MBG.

Arnold P.G Lumban Gaol selaku Jaringan Petani Organik Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Humbang Hasundutan, menyampaikan dalam "podcast bincang Makan Bergizi Gratis (MBG)" itu, program Presiden RI ini jangan menjadi malapetaka untuk di Humbang Hasundutan. Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN diminta harus benar benar melakukan dengan tanggung jawab.

“Bagaimana semua pihak, kita sebagai orang tua ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Orang tua punya kendali sangat minim, anak SMA bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan, anak SMP juga mungkin udah, anak SD atau PAUD sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus mereka makan. “Dikasih” oleh guru makanan dimakan, maka terjadilah itu berbagai kasus. Pelaksanaannya MBG ini yang membuat penting kita cermati, teman teman (pengelola) yang melaksanakan ini betul betul dengan tanggung jawab,” kata Arnold.

Implementasi Makan Bergizi Gratis bukan hal yang mudah memasak untuk 3.000 orang setiap hari. Lanjut Arnold, sebagai petani, proses yang panjang untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar dengan asupan bergizi, pengelola harus pintar memilah milih bahan baku yang akan diproduksi.

“Melibatkan bahan baku makanan itu kurang lebih 20 jenis/item yang disediakan. Dengan rantai pasok yang panjang, lalu diantar ke berbagai tempat bukan di satu tempat dengan jangkauan jarak yang relatif. Dengan harga Rp. 10 ribu per porsi, jadi poin poin itu yang program ini rentan resiko. Kita sebagai orang tua ini mengingatkan latar belakang itu. Kalau tadi tidak melibatkan tanaman atau makan, tidak segitunya kita waswas. Di Humbang Hasundutan jangan sampe terjadi resiko resikonya itu, resikonya itu keracunan paling tinggi meninggal. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk mencari jawaban. Misalnya bahan bahan mana yang sekian jam jadi racun, bahan bahan mana yang sekian jam dimasak akan basi. Walau pun ditangani dengan SOP,” ucap Arnold.

Di akhir sesi "podcast bincang Makan Bergizi Gratis" rangkaian dalam peresmian Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora menegaskan beberapa poin penting.

Pertama penerima manfaat anak anak sekolah di Humbang ini harus mendapatkan yang terbaik, termasuk zero toleransi untuk hasil produksi yang merugikan kesehatan peserta didik.

Kedua, sekolah ketika akan membuat MoU dengan yayasan penyedia manfaat harus tahu dan minta penjelasan perihal dapur dan fasilitasnya, keamanan dan higienisnya. Inilah mitigasi risiko pertama yang harus diambil stakeholder dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah untuk menjaga anak anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan pengecekan terhadap dapur dapur yang dilaporkan atau diduga menghasilkan produk yang tidak sesuai atau basi secara berulang ulang, apalagi terdapat laporan dari orang tua atau sekolah telah ada korban. 

Keempat, yayasan bukan berada di atas pemerintah daerah dengan mengatas namakan BGN pusat, yayasan harus menerima pengawasan dari Dinas Kesehatan atau pun Dinas Pendidikan yang ingin meninjau dapur tersebut karena adanya laporan dari sekolah atau pun orang tua siswa. 

Kelima, MoU dengan sekolah itu bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah apabila stakeholder penerima manfaat selama ini mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti makanan sering bermasalah dan basi, sekolah juga sudah memberikan informasi dengan pihak yayasan atau pengelola dapur tetapi tidak ada perbaikan terhadap menu yang diberikan, maka dengan dasar itu pihak sekolah sebagai stakeholder dapat memutuskan atau membatalkan MoU tersebut karena penyedia MBG bukan hanya satu yayasan, dengan demikian sekolah tersebut dapat dialihkan ke yayasan pemberi manfaat yang lain.