Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7). Di hadapan ratusan mahasiswa, Muzani berbicara pentingnya pemahaman atas pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Menurut Muzani, 4 pilar kebangsaan ini penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara. 

“Apa sih 4 pilar itu? Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita salah satunya melalui 4 pilar ini,” kata Muzani.

Menjelang Pemilu 2024 yang akan datang, Muzani mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Karena program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan. 

“Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandemen program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia termasuk adik-adik untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya,” jelas Muzani. 

“Jadi siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu tergantung dari masing-masing calon presiden,” tambahnya. 

Muzani juga berbicara mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut. 

“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” jelas Muzani. 

Untuk itu Muzani mengajak agar 2024 nanti untuk tidak salah memilih pemimpin. Di saat Indonesia berusia 1 abad harapannya sudah terlepas dari kemiskinan dan masalah stunting. Karena itu proses pemilu adalah hal penting untuk dicermati.

“2024 nanti harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 itu. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran. Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Itu berharap tidak ada” kata Muzani.

Muzani juga mengatakan, perbedaan pilihan politik juga jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi. Apalagi Kalimantan Timur akan menjadi etalase terdepan Indonesia saat IKN sudah berdiri. 

“Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” tutup Sekjen Gerindra itu.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Nurhasan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengawasi pembuatan dan perawatan kabel fiber optik yang digarap pihak swasta.

Hal ini dinyatakan usai seorang mahasiswa, Sultan Rif’at Alfatih (20), terjerat kabel fiber optik di tengah Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, hingga cedera.

“Perlu adanya kerja sama yang lebih luas dan terarah antara Pemprov DKI dan vendor perihal ini, khususnya pengawasan berkala terhadap hasil kerja vendor (hasil pembuatan kabel fiber optik),” ujarnya, melalui pesan singkat, Minggu (30/07/2023).

Nurhasan mengingatkan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah seharusnya merapikan kabel fiber optik yang masih melayang di Ibu Kota.

Sebab, Pemprov DKI berencana menurunkan kabel yang masih melayang di Ibu Kota, termasuk kabel fiber optik, dan dimasukkan ke dalam tanah.

Penurunan kabel itu termasuk dalam program pembuatan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT).

Nurhasan meminta Dinas Bina Marga DKI lebih gencar menurunkan kabel.

“Rencana, semua kabel optik di udara akan ditertibkan dan ditanam di bawah (tanah),” ucapnya.

“Dinas Bina Marga sudah tepat dan harus ditingkatkan lagi merapikan kabel optik di udara,”

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menyebut implementasi kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menimbulkan persoalan. Untuk itu, Muzani  meminta pemerintah untuk meninjau kebijakan zonasi dalam sistem PPDB.

“Sejak 2017 kebijakan ini dikeluarkan dalam pandangan kami belum ada suatu terobosan kebijakan kementerian pendidikan yang signifikan untuk menyempurnakan kebijakan ini. Maka kami mohon dengan hormat kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mendengarkan semua ini sebagai sebuah keluhan orang tua didik, kerisauan masyarakat, dan calon siswa. Kalau perlu menurut kami kebijakan ini ditinjau ulang,” kata Muzani, Selasa (11/7/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menjelaskan persoalan yang muncul adalah masifnya manipulasi Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat utama untuk mendaftar ke sekolah tujuan. Misalnya, calon siswa melakukan migrasi domisili lewat Kartu Keluarga (KK) ke wilayah dekat sekolah yang dinilai favorit atau unggulan oleh orang tua.

Kemudian Keterbatasan daya tampung dan jumlah sekolah negeri membuat berbagai sekolah negeri tersebut kelebihan calon peserta didik baru (CPDB). Lalu, sekolah kekurangan siswa, jual beli kursi, dan tidak tertampungnya siswa jalur aspirasi dalam satu zonasi di sekolah negeri.

Muzani berharap pemerintah tak ragu untuk menarik kebijakan PPDB ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya terkait ditiadakannya Ujian Nasional (UN).

“Artinya masalah PPDB ini justru menimbulkan ketidakadilan dan menjadi masalah hari-hari ini. Kalau pemerintah tempo hari tentang Ujian Nasional saja sesuatu yang begitu lama menjadi persoalan. Kalau soal baik semua kebijakan pendidikan pasti maksudnya bagus Ujian Nasional pun maksudnya bagus. Tapi kan selalu menimbulkan ekses dan masalah-masalah dan masalah, akhirnya pemerintah mengambil keputusan menarik penyelenggaraan ujian nasional,” jelas Muzani.

“PPDB ini maksudnya juga bagus untuk pemerataan sekolah yang lebih baik, tapi menimbulkan ekses dan seterusnya, sampai kemudian calon siswa yang merasa ingin masuk ke sekolah itu dia harus manipulasi data alamat dan seterusnya, ini kan jadi nggak sehat suasana ini. Sebaiknya pemerintah menurut saya nggak usah ragu tarik kembali tarik kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan,” tutup Muzani.

PALU, – Ada yang berbeda dari alat peraga kampanye calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra untuk Pemilu tahun 2024. Jika lazimnya alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk atau stiker para Caleg lebih menonjolkan foto figur Caleg bersangkutan, kali ini salah satu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra, Abdul Karim Aljufri justru lebih menonjolkan foto-foto Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto.

Sedangkan identitas terkait Caleg, hanya tulisan nama dan nomor urutnya.

Terkait hal itu, Abdul Karim Ajufri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sulteng dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng menjelaskan, dalam setiap alat peraga kampanyenya, pihaknya sengaja lebih menonjolkan foto-foto figur Prabowo Subianto dengan label PRABOWO PRESIDEN 2024.

“Misi sesungguhnya dan utama para Caleg dan Kader Partai Gerindra pada Pemilu 2024 adalah memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI,” kata Abdul Karim Aljufri di Palu, Rabu (14/06/2023).

Abdul Karim Aljufri meyakini bahwa para Caleg atau Anleg dan kader Partai Gerindra di Sulawesi Tengah, sudah cukup dikenal oleh masyarakat khusus di daerah pemilihannya masing-masing. Untuk itu, alat peraga kampanye yang dibutuhkan tidak harus menonjolkan foto caleg bersangkutan. Ia menyontohkan bahwa karir politik yang diraihnya saat ini sepenuhnya hasil gemblengan dan campur tangan Prabowo Subianto.

“Saya ini bisa jadi seperti ini sekarang karena Pak Prabowo. Jadi untuk mengkampanyekan diri cukup nama dan nomor urut saja. Yakin saja jika kita selalu dan terus berbuat untuk masyarakat di dapil kita, mereka pasti ingat siapa kita,” ujar Abdul Karim Aljufri. (***)

Sumber: Sultengnews.com

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berkomentar soal isu Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut Habiburokhman, jika isu tersebut benar, maka hal ini bisa menimbulkan bahaya.

“Apa MK akan buat proporsional tertutup? Ini bahaya. Hampir semua parpol penyusunan calegnya terbuka. Kalau tertutup, [bisa] chaos. Yang sudah daftar pasti mundur dan kita akan sulit cari pengganti,” ucap Habiburokhman, Selasa (30/05/2023).

Menurutnya, hal itu tak hanya akan terjadi pada caleg di level DPR RI saja. Tetapi juga di level daerah, seperti di DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota.

“Sehingga ini bisa ada masalah politik genting. Taruhannya bisa penyelenggaraan pemilunya. Bagaimana pemilu bisa terselenggara baik kalau ada kisruh daftar caleg yang berubah dari terbuka jadi tertutup?” tanyanya.

Apalagi, kata Habiburokhman, yang akan berantakan bukan cuma daftar caleg yang sudah disusun saja. Tetapi juga orientasi bagi para caleg yang sebelumnya digelar terbuka bagi siapa pun, tak terbatas pada latar belakangnya.

“Gerindra kan terdiri dari petani, purnawirawan, nelayan, perempuan. Masing-masing kirim kader untuk caleg. Kalau terbuka, kami adil sebagai pemimpin. Tapi kalau tertutup, [untuk memilih] siapa yang nomor urut satu, pasti yang lain merasa tidak dihormati,” ujar Habiburokhman.

Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan masyarakat memilih caleg yang mereka sukai, di proporsional tertutup masyarakat hanya bisa memilih logo partai saja. Setelah itu baru partai akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi parlemen berdasarkan nomor urut caleg yang sudah disiapkan.

“Nomor urut ini menentukan kalau [proporsional] tertutup. Sehingga pembinaan yang selama ini dilakukan bisa berantakan kalau ada perubahan. Ini enggak gampang. Kalau dipaksakan 2024 repot, repot,” tutupnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Menko Polhukam sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G yang mengalir ke tiga partai politik.

Dasco meyakini kabar tersebut hanya gosip politik belaka. Apalagi, kata Dasco, Mahfud MD saat memberi keterangan tidak menyebut salah satu nama partai politik.

“Ada wartawan yang mencoba menggiring pertanyaan pada salah satu partai termasuk Partai Gerindra, tetapi Pak Mahfud itu menyebut bahwa itu hanya gosip politik. Berarti itu faktanya hanya gosip politik,” kata Dasco, Rabu (24/05/2023).

Pada kesempatan itu, Dasco secara tegas juga membantah dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra. Dia berharap hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua.

“Karena itu memang tidak betul dan rakyat sudah pintar pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik dan kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini,” katanya.

Dasco menuturkan bahwa pihaknya tidak langsung melakukan rapat khusus pasca diisukan terdapat sejumlah parpol menerima aliran dana kasus dugaan korupsi BTS.

“Gerindra, kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya memang enggak ada sama sekali soal BTS itu,” ucapnya.

Mengenai beredar luas skema bagan yang diduga peta aliran korupsi, dia menduga hal itu hanya untuk menjatuhkan elektabilitas Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Tapi saya pikir ya yang begitu-begitu mungkin tidak laku karena rakyat sudah pintar dan kita dorong terus penegakan hukumnya dan kita akan sama-sama memantau seperti Pak Mahfud bilang biarlah proses hukum yang menentukan,” pungkasnya.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas dan tangguh. Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memastikan bahan baku terbaik yang akan diolah di Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2.

Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 nantinya, bahan baku harus berpangkal dari hasil produksi petani lokal Humbang Hasundutan. 

“Bahan baku dapur terutama sayur dan buah saya usahakan dan saya pastikan dari Humbang Hasundutan. Dengan kita langsung ke petani, ini yang akan membuat harga kita lebih kompetitif. Saya akan memilih dari bahan baku terbaik, nah bahan baku terbaik itu kita dapat langsung dari petani,” ujar Dr. Hendri Tumbur saat Podcast Bincang MBG, di Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Sudah berjalan 3 bulan dan belum ada masalah atau pun komplain dari pihak penerima manfaat, dan ini juga yang memacu Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas terus mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada pelajar.

Saat podcast bincang "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang dipandu oleh MC/Pegiat Media Sosial Harmoko Sinaga ini, Dr. Hendri memaparkan bahwa anggaran Pemerintah dalam memenuhi Makan Bergizi Gratis berkisar Rp. 8.000 – Rp. 10.000 per porsi atau per siswa. Dengan nominal demikian, pihak Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memperhitungkan dana tersebut agar mendapat menu yang bergizi dan kualitas untuk dikonsumsi para pelajar.

“Dilihat dari support Pemerintah itu rata rata Rp. 8 ribu sampai Rp. 10 ribu, kalau kita lihat Rp. 8 ribu, Rp. 10 ribu itu bisa menghasilkan apa sih. Nah kita jangan lupa kalau di situ ada skala ekonomis, ketika skala ekonomisnya tercapai, misalnya kita beli 10 ribu, beli 100 ribu itu pasti berbeda. Jadi kalau berdasarkan rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah per orang, per siswa 10.000, maka tidak akan cukup ini. Tetapi sebenarnya cukup memadai, karena kita memproduksi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua, dari mana kita ambil bahan bakunya, kami langsung mengambil dari petani, kami motong jalur distribusi pengepul dan tengkulak,” jelas Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Dr. Hendri selaku ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, memastikan makanan yang diproduksi berupa makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein hewani atau nabati, serat sayuran atau buah. “Standar Gizi di MBG itu sudah ditentukan dan BGN sendiri sudah menentukan ahli gizi di setiap dapur, artinya kalau dapur itu konsisten, kepala SPPGnya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi berkoordinasi bahu membahu tentu mereka akan menentukan menu sesuai angka kecukupan gizi (AKG),” kata Dr. Hendri masih dalam podcast bincang MBG.

Arnold P.G Lumban Gaol selaku Jaringan Petani Organik Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Humbang Hasundutan, menyampaikan dalam "podcast bincang Makan Bergizi Gratis (MBG)" itu, program Presiden RI ini jangan menjadi malapetaka untuk di Humbang Hasundutan. Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN diminta harus benar benar melakukan dengan tanggung jawab.

“Bagaimana semua pihak, kita sebagai orang tua ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Orang tua punya kendali sangat minim, anak SMA bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan, anak SMP juga mungkin udah, anak SD atau PAUD sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus mereka makan. “Dikasih” oleh guru makanan dimakan, maka terjadilah itu berbagai kasus. Pelaksanaannya MBG ini yang membuat penting kita cermati, teman teman (pengelola) yang melaksanakan ini betul betul dengan tanggung jawab,” kata Arnold.

Implementasi Makan Bergizi Gratis bukan hal yang mudah memasak untuk 3.000 orang setiap hari. Lanjut Arnold, sebagai petani, proses yang panjang untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar dengan asupan bergizi, pengelola harus pintar memilah milih bahan baku yang akan diproduksi.

“Melibatkan bahan baku makanan itu kurang lebih 20 jenis/item yang disediakan. Dengan rantai pasok yang panjang, lalu diantar ke berbagai tempat bukan di satu tempat dengan jangkauan jarak yang relatif. Dengan harga Rp. 10 ribu per porsi, jadi poin poin itu yang program ini rentan resiko. Kita sebagai orang tua ini mengingatkan latar belakang itu. Kalau tadi tidak melibatkan tanaman atau makan, tidak segitunya kita waswas. Di Humbang Hasundutan jangan sampe terjadi resiko resikonya itu, resikonya itu keracunan paling tinggi meninggal. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk mencari jawaban. Misalnya bahan bahan mana yang sekian jam jadi racun, bahan bahan mana yang sekian jam dimasak akan basi. Walau pun ditangani dengan SOP,” ucap Arnold.

Di akhir sesi "podcast bincang Makan Bergizi Gratis" rangkaian dalam peresmian Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora menegaskan beberapa poin penting.

Pertama penerima manfaat anak anak sekolah di Humbang ini harus mendapatkan yang terbaik, termasuk zero toleransi untuk hasil produksi yang merugikan kesehatan peserta didik.

Kedua, sekolah ketika akan membuat MoU dengan yayasan penyedia manfaat harus tahu dan minta penjelasan perihal dapur dan fasilitasnya, keamanan dan higienisnya. Inilah mitigasi risiko pertama yang harus diambil stakeholder dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah untuk menjaga anak anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan pengecekan terhadap dapur dapur yang dilaporkan atau diduga menghasilkan produk yang tidak sesuai atau basi secara berulang ulang, apalagi terdapat laporan dari orang tua atau sekolah telah ada korban. 

Keempat, yayasan bukan berada di atas pemerintah daerah dengan mengatas namakan BGN pusat, yayasan harus menerima pengawasan dari Dinas Kesehatan atau pun Dinas Pendidikan yang ingin meninjau dapur tersebut karena adanya laporan dari sekolah atau pun orang tua siswa. 

Kelima, MoU dengan sekolah itu bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah apabila stakeholder penerima manfaat selama ini mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti makanan sering bermasalah dan basi, sekolah juga sudah memberikan informasi dengan pihak yayasan atau pengelola dapur tetapi tidak ada perbaikan terhadap menu yang diberikan, maka dengan dasar itu pihak sekolah sebagai stakeholder dapat memutuskan atau membatalkan MoU tersebut karena penyedia MBG bukan hanya satu yayasan, dengan demikian sekolah tersebut dapat dialihkan ke yayasan pemberi manfaat yang lain.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora meninjau kebun jeruk milik petani di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 20 September 2025. 

Kunjungan ini sebagai bagian dari tindak lanjut usai penandatanganan perjanjian kerja sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kemarin, Jumat, 19 September 2025 yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
 

“Kita (Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas) sudah membuat  MoU kemarin dengan Desa Siponjot, menindak lanjuti MoU, karena saya tidak mau sekedar MoU saja. Tapi kita harus melakukan yang real (nyata). Desa yang istimewa ini, keinginan kita langsung melakukan peninjauan ke lapangan melakukan transaksi. Jeruk ini penting, karena buah harus ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Di beberapa tempat di Humbang Hasundutan ini jeruk tidak semua panen, dan kebetulan sekali ini ada dan jeruknya istimewa jeruk madu Thailand,” kata Dr. Hendri Tumbur saat berkunjung ke Ladang Jeruk Situa Silaban.

Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai pengelola dan pendistribusian program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ribuan pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 beberapa waktu lalu. Diharapkan program MBG ini mampu membawa pelajar menuju SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Tentunya kehadiran program ini di Humbahas diharapkan akan mampu membawa anak anak didik menuju SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami sebagai kader Gerindra, dan masyarakat umum sangat mendukung program ini. Kami telah membangun dapur sesuai standar BGN termasuk kualitas dan higienisnya,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Jeruk merupakan buah yang terkenal dengan kaya akan vitamin C, serta memiliki rasa segar dan beragam manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga kesehatan jantung. Sehingga buah jeruk disarankan menjadi menu pada Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban menyampaikan ‘Ladang Situa Silaban’ kebun jeruk yang dimilikinya itu merupakan jeruk yang berasal dari Thailand yang dibawa oleh orang Toba Simalungun.

“Namanya Madu Thailand, tapi oleh beberapa petani, komunitas petani sudah kita patenkan sebenarnya, tapi belum keluar. Namanya nanti Jeruk Madu Toba Varietas Thailand, jadi Tobanya itu yang kita tonjolkan. Memang ini oleh penemu katanya ini dari Thailand, ada warga Nababan yang waktu itu diutus ke Thailand untuk studi banding, kemudian dia kembangkan ini di Kabupaten Simalungun,” jelas Deka Silaban saat mendampingi ketua Yayasan Holong Ondolan meninjau ladang jeruk.

Sebanyak 1 ton jeruk madu tersebut akan mulai disalurkan pada besok hari, Minggu, 21 September 2025 ke Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, setelah diseleksi kualitas dan dilakukan pemilihan buah yang terbaik oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia  Emas melalui Koperasi Holong Do Ondolan.

Lanjut, Deka Seply Silaban, Kepala Desa Siponjot, menjelaskan ladang yang berukuran luas kurang lebih 9 hektare itu ada beberapa tanaman yang dibudidayakan, mulai dari buah hingga sayur sayuran untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis.

“Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain, kita punya sapi, panen tomat, ada juga cabai, ada juga bunga brokoli, kol dan kentang kita akan tanam. Itu yang tersedia di ladang kita, alpukat juga ada kita tanam. Dan rencana kita nanti sesuai MoU (perjanjian) kita antara Desa Siponjot dengan bapak Simamora (ketua Yayasan Holong Ondolan), nanti koperasi yang akan menangani. Jadi kita nanti yang menjual ke koperasi. Kita aktifkan peran koperasi di situ, sehingga sesuai tujuan koperasi itu meningkat kesejahteraan anggota (koperasi) juga masyarakat supaya nyata adanya,” kata Deka Silaban.

Melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN, Deka Silaban sekaligus selaku petani Humbang Hasundutan berharap, pihak Yayasan Holong Ondolan dapat memberikan harga yang bersaing pada hasil produksi hasil pertanian mengingat perawatan tanaman yang bagus.

“Kami dari petani juga koperasi Desa Merah Putih, berharap sesuai Pemerintah Pusat tujuan pak Prabowo, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025, tujuannya meningkatkan kesejahteraan para petani dalam hal ini di Humbang Hasundutan, kami berharap dalam hal ini kepada pak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, harganya bisa kompetitif, para petani bisa merasakan peningkatan harga setelah kehadiran Yayasan,” tandas Deka Seply Silaban.

Selain dipasarkan di beberapa daerah di Kabupaten Humbahas juga para ASN (Aparatus Sipil Negara ) yang berada di Humbang Hasundutan, jeruk hasil pertanian Deka Seply Silaban ini juga telah merambah pasar ke berbagai kota seperti Sibolga, Medan, juga Jakarta. Ladang jeruk milik Deka Silaban ini juga dijadikan agrowisata, pengunjung bisa memetik sendiri buah jeruk dari pohonnya sehingga menjadi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berada di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Siponjot.

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir.

“Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di sana hadir banyak tokoh dari berbagai negara untuk menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya akan mengarah pada perdamaian menyeluruh,” ujar Presiden.

Presiden menilai, penandatanganan dokumen perdamaian tersebut merupakan langkah awal yang sangat baik dalam upaya bersama menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menyambut positif perkembangan terbaru di kawasan, seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.

“Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Selanjutnya pasukan Israel akan mulai ditarik, tentunya sesuai tahapan yang telah disepakati. Para sandera juga sudah dilepaskan,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan komunitas internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar menuju perdamaian dunia. Ia menegaskan, hal tersebut sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya pribadi, puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda. Kita konsisten mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui jalur udara maupun laut.

“Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim pesawat Hercules berkali-kali. Rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah tahu betul bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga sudah kirim ribuan ton beras, dan kita akan terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan ini,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian jika diperlukan.

“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang menjadi mediator utama — Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir — tentang kesiapan Indonesia. Saya jawab, kami siap,” pungkasnya. (sumber berita: gerindra.id)

Republik Arab Mesir, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo melanjutkan menuju ruang tunggu utama.

Di ruang tunggu tersebut, Kepala Negara tampak berbincang dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara peserta KTT menuju area sesi foto bersama. Sebelum sesi utama, setiap kepala negara berfoto berdua dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, selaku Co-Chair KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampak bersalaman dan berbincang hangat dengan Presiden Trump.

Pada sesi foto bersama, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan, berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Momen ini menjadi simbol solidaritas dan tekad kolektif para pemimpin dunia dalam mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Usai sesi foto, para kepala negara bergerak menuju ruang utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.
 

Presiden Prabowo tampak menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut, duduk bersebelahan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. (sumber berita: gerindra.id)