Sejumlah desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, mulai merasakan dampak kekeringan musim kemarau. Salah satu yang kerap dilanda masalah kekeringan yang cukup parah di Cibarusah yaitu di Desa Ridogalih.

Menanggapi kekeringan yang melanda di kabupaten Bekasi, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Putih Sari memberikan bantuan air bersih dengan mengirimkan 5 Mobil tanki ke 3 Kecamatan.

Legislator Gerindra ini mengatakan, bila musim kemarau yang panjang ini, menyebabkan kebutuhan air bersih yang di perlukan masyarakat sangat sulit di dapatkan, bantuan air bersih ini dilakukan untuk membantu kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

“Musim kemarau yang panjang ini membuat masyarakat sulit dalam mendapatkan air bersih, Jadi saya berikan bantuan ini supaya masyarakat bisa mendapatkan air bersih,” ucap Putih.

Selain itu, Putih Sari mengungkapkan, bantuan ini bukan bantuan awal yang saya berikan, Pasalnya sebelum saya menjadi anggota Dewan pun kerap membantu masyarakat dengan memberikan bantuan air bersih ini dan pada hari saya mengirimkan 5 Mobil tanki yang berisikan air bersih untuk dibagikan ke 3 kecamatan, diantara nya Kecamatan Cibarusah Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Bojong Manggu.

Untuk Kecamatan Serang Baru, air bersih di bagikan di kediaman rumah Kasta warga, Kp.Cipalahar RT.010/ 006 Desa Sukaragam Kec, Serang baru, Untuk kecamatan Cibarusah ada 3 titik, untuk pembagian air bersih diantara nya di bagikan di kediaman rumah Bpk. RW. Acep Kp. Cijambe RT. 001/004 Desa Ridogalih, RT.Isah Kp. Putat RT. 001/001 Desa Ridomanah, Emed Kp.Cisarua RT.02/06 Desa Sinarjati Kecamatan Cibarusah, dan untuk Kecamatan Bojong Manggu di kediaman Eko Kp.Tegal luhur RT 02/01 Desa Karang indah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, M. Husni mengatakan, hak asuh anak setelah bercerai merupakan hal yang kerap menjadi masalah utama ketika perceraian terjadi. Menurutnya, perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka.

Hal ini disampaikan M Husni saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia di Jakarta pada beberapa waktu lalu.

“Masalah utamanya ketika perkawinan antara warga negara yang berbeda misalnya WNI dengan WNA sekarang pertanyaannya kemana hak asuhnya? Ini yang banyak terjadi aduan misalkan anaknya dibawa bapaknya keluar negeri yang merupakan WNA, di satu sisi bapaknya juga merupakan orang tua berarti berhak juga,” ujarnya, Selasa (29/08/2023).

Legislator Gerindra ini pun menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk membahas permasalah tersebut sehingga ditemukan satu solusi yang tepat.

“‘Nanti akan kita Undang Menteri PPPA untuk bersama-sama temukan solusi untuk masalah ini. Saya minta harus segera ada tindak lanjuti dari pertemuan kali ini,” terangnya.

Diketahui, Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia menghadap Komisi VIII DPR untuk meminta perlindungan dan mencari solusi atas permasalah hak asuh anak yang terjadi. Yudi Shaesa Kanin selaku Ketua menilai tidak adanya payung hukum terhadap hak asuh anak hasil pernikahan antara WNI dengan WNA menjadi rentan disalah gunakan.

“Banyak sekali pak teman-teman kita disini yang kehilangan anaknya karena dibawa pergi ke luar negeri, apalagi ada yang sampai 3 tahun bahkan sampai sekarang tidak lagi bertemu itu karena tidak adanya payung hukum yang mengatur hak anak terhadap permasalah itu,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengikuti kasus oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh hingga tewas. Dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut serta berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini disampaikan Fadli Zon, Selasa (29/08/2023).

“Peristiwa ini sangat tidak berprikemanusiaan, sangat sadis. Saya mengecam dan mengutuk tindakan oknum pelaku atas perlakuan kejinya,” kata Fadli Zon.

Diberitakan pada beberapa waktu lalu, seorang pemuda asal Bireuen, Aceh, Imam Masykur tewas setelah diculik dan dianiaya oleh oknum Paspampres berinisial Praka RM beserta dua rekannya. Motif pelaku melakukan hal keji tersebut lantaran meminta uang tebusan kepada keluarga korban.

Pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp50 Juta agar korban dilepaskan. Namun, pihak keluarga hanya mampu memberikan uang Rp 13 Juta. Dalam video yang diterima keluarga, pelaku menganiaya korban dengan sadis agar keluarga memenuhi tuntutannya.

Jenazah korban pun ditemukan di sungai daerah Karawang Barat, Jawa Barat. Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra ini pun mendorong adanya pengusutan hukum yang cepat, adil, dan transparan untuk memberikan keadilan kepada para korban dan masyarakat.

“Kekerasan semacam ini tidak dapat diterima dalam masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, termasuk hukum militer,” ujarnya.

Fadli pun setuju dengan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyatakan akan memecat Praka RM dari instansi TNI karena melakukan pidana berat dengan merencanakan pembunuhan. Panglima TNI juga memastikan pelaku akan dihukum berat dengan maksimal hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup.

Saat ini pelaku Praka RM dan dua rekannya tengah menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Penyelesaian kasus ini ditunggu oleh masyarakat, karena perbuatannya sangat kejam. Harus segera ditindak dengan pemecatan dan seperti kata Panglima TNI, dihukum mati,” tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti menilai Rumah Sakit EMC Pekayon Bekasi bisa menjadi rujukan bagi Anggota Dewan beserta keluarga. Pasalnya, RS tersebut memiliki fasilitas yang cukup baik, memiliki beberapa fasilitas unggulan, dan didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Hal itu mulai dari kamar beserta fasilitas-fasilitas lainya, dan yang tidak kalah penting di dukung dokter dokter terbaik.

“RS EMC Pekayon Bekasi bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi anggota dewan dan keluarganya yang ingin berobat melalui Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) Asuransi Jasindo. Walaupun RS EMC masih kelas tipe C, namun dalam segi pelayanannyaudah tipe B, serta mempunyai sejumlah fasilitas yang mumpuni untuk Anggota Dewan beserta keluarganya berobat,” kata Novita usai melakukan Kunjungan Kerja BURT ke Rumah Sakit EMC Pekayon, Bekasi, Sabtu (26/08/2023).

Salah satu pelayanan yang diunggulkan di RS EMC adalah spesialis jantung dan ortopedi. Tidak hanya itu, di RS tersebut baru saja dibuka layanan Spine Center dan juga layanan psikologi dewasa dan anak. RS mempunyai 103 tempat tidur, dan 53 dr spesialis.

“Dengan demikian kami bisa rekomendasikan RS tersebut bisa menjadi rujukan bagi Anggota Dewan beserta keluarga serta masyarakat yang memerlukan pengobatan,” pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul menyoroti terkait upaya masalah polusi udara yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

Thopaz menyoroti banyaknya upaya yang tumpang tindih dijabarkan Dinas LH DKI Jakarta.

Salah satunya mengenai poin bahwa apakah penerapan work from home (WFH) kepada ASN Pemprov DKI atau ajakan beralih ke transportasi umum yang dianggap lebih efektif untuk menekan polusi udara.

“Jadi bapak mau yang mana? mau WFH ASN atau mereka naik kendaraan umum? Kalau dua-duanya dijalankan siapa yang mau naik kendaraan umum?,” tanya Thopaz.

Selain itu, soal sanksi bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi, Thopaz juga meminta penjelasan lebih rinci dari Dinas LH.

“Kalau masuk kendaraan ke parkiran kan, apa setelah parkir di dalam dicek satu-satu terus kalau udah di dalam gedung suruh keluar? bagaimana teknisnya? Jadi jangan cuma tulisan-tulisan begini pak,” lanjut Thopaz.

Lebih lanjut, Thopaz mengusulkan kepada Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH DKI Jakarta untuk menjadi ketua tim pengendalian polusi di Jakarta.

Pasalnya, penanganan polusi udara ini tidak hanya menjadi ranah Dinas LH saja.

“Karena mengaitkan SKPD-SKPD lain misalnya penanaman pohon di lima wilayah, itu bukan bapak kan? pertamanan

.

Penambahan bis listrik, itu bukan bapak kan? Itu Transjakarta jadi saya minta bapak mengajukan diri sebagai ketua tim pengendalian polusi,” pungkasnya.

Mendekati Pemilu 2024, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiono mendorong LPP RRI dan LPP TVRI dapat menjadi lembaga penyiaran yang profesional, yang menyebarluaskan pesan-pesan damai, persatuan, dan kesejukan dalam rangka menghadapi pemilu.

“Sampaikan pesan-pesan yang sifatnya persatuan, kesejukan, tidak membentuk-benturkan satu kepentingan satu pihak dengan pihak lain, siapapun itu. Dan saya kira sejauh ini RRI dan TVRI sudah memposisikan diri di posisi tersebut.” ungkap Sugiono, Selasa (12/9/2023).

Ia menilai, LPP RRI maupun LPP TVRI telah menyesuaikan posisinya guna meningkatkan kualitas dan pelayanan publiknya, di samping melakukan peremajaan agar semakin modern, sehingga nantinya mampu meningkatkan jumlah penontonnya. Terlebih secara infrastruktur, LPP RRI dan TVRI memiliki jangkauan yang luas sebagai LPP Tertua di Indonesia.

“Terus kemudian bisa menyesuaikan dengan selera generasi muda, terus terang Generasi Milenial Generasi Y, Gen Z itu kan merupakan presentasi yang sangat besar,” ucap Sugiono.

Di samping menyampaikan pesan positif kepada masyarakat, Legislator Gerindra ini pun berharap, LPP RRI juga LPP TVRI ke depannya dapat menjadi sarana pembinaan dan pendidikan pada generasi muda. “Saya kira LPP RRI dan LPP TVRI bisa menjadi media yang memberikan kontribusi besar dalam rangka pembinaan intelektualitas, mental, spiritual dan semangat generasi muda Indonesia,” pungkasnya.

PAPATAR,–Suara jeritan warga pelosok Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggema dalam reses perdana Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk. Kunjungan yang berlangsung di Wisma HKBP Parlilitan pada Jumat (13/12/2024) itu menghadirkan Sabam bersama tokoh Gerindra, di antaranya Ketua Gerindra Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, legislator asal Papatar Andreas Yudhistira Simamora, Indra Nainggolan, dan sejumlah tokoh lainnya.  

Dalam pertemuan tersebut, warga dari Pakkat, Parlilitan, dan Tarabintang (Papatar) tak segan mengutarakan keluhan mereka. Mereka berbicara tentang infrastruktur yang rusak, akses komunikasi yang sulit, hingga kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi.  

Sejarah kejayaan Raja Sisingamangaraja XII menjadi salah satu topik paling emosional yang diangkat warga. Indra Nainggolan menyoroti bagaimana Benteng Sionom Hudon, tempat pertahanan terakhir Raja Sisingamangaraja XII, kurang mendapatkan perhatian pemerintah.  

“Di sinilah letak makam asli Sisingamangaraja XII, tempat penuh sejarah yang kesakralannya dijaga oleh masyarakat. Namun, kondisinya masih tertinggal. Kami mohon agar ini disampaikan ke Jakarta agar diperhatikan,” ujarnya dengan haru.  

Sahat Sihotang Hasugian, Kepala Desa Sionom Hudon Tonga, turut menekankan pentingnya pelestarian sejarah ini. Ia menceritakan kisah leluhurnya yang pernah bertempur bersama sang Raja, seraya berharap kawasan bersejarah tersebut mendapat sentuhan pembangunan yang layak.  

Sahat merasa miris, karena daerah Papatar yang menjadi benteng terakhir Raja Sisingamangaraja XII Pahlawan Nasional masih juga tertinggal. “Ini cukup menyedihkan, warga belum benar-benar mendapatkan kesejahteraan, padahal Daerah Papatar inilah benteng pertempuran terakhir melawan Belanda,” ujarnya.

Kata dia, kebutuhan dasar seperti akses jalan yang layak dan jaringan telekomunikasi menjadi keresahan utama masyarakat Papatar. Warga meminta agar jalan Gunung Simpon yang dapat menghubungkan Humbahas dengan Pakpak Bharat diperbaiki. Jika jalan ini dioptimalkan, waktu tempuh dari Papatar ke Medan bisa dipangkas hingga tiga jam.  

“Jalan ini hanya sepanjang empat kilometer, tetapi sangat berarti bagi kami. Mohon agar dapat dibangun,” ujarnya.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang sulit dijangkau menjadi kendala besar. “Kami kesulitan komunikasi. Jika tower dibangun, itu akan sangat membantu perekonomian dan pendidikan anak-anak kami,” ungkap perwakilan Kecamatan Tarabintang.  

Nestapa Petani dan Pendidikan yang Terbatas
Sebagian besar masyarakat Papatar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, mahalnya harga pupuk dan minimnya alat mesin pertanian membuat mereka merasa tertinggal. Ronald Nainggolan, seorang tokoh masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Sabam, seraya menyoroti kurangnya perhatian pada sektor ini.  

“Kami petani, tetapi hasil kami sering tidak maksimal karena kurangnya alat dan pupuk yang mahal. Kami berharap ada perubahan,” tuturnya penuh harap.  

Di sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan sekolah menengah atas di Parlilitan. Banyak anak yang harus putus sekolah karena SMA dan SMK yang tersedia tak mampu menampung semua siswa. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun sekolah tambahan di Sionom Hudon.

Menanggapi keluhan warga, Sabam Rajagukguk terlihat terenyuh. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papatar di tingkat pusat. 

“Memang agak menyedihkan mendengarnya karena ini daerah paling ujung di daerah Humbahas,” ujarnya.

“Soal tower komunikasi akan segera saya fasilitasi. Untuk jalan, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Untuk zonasi sekolah dan pembangunan SMA baru, saya akan bicarakan dengan Komisi X DPR RI. Apalagi Gubernur kita Bobby dari Gerindra,” tambahnya lagi.

Sabam juga menyampaikan program strategis Partai Gerindra untuk tahun 2025, seperti makan siang gratis untuk pelajar, rumah layak huni gratis, dan pengentasan stunting. “Kita harus bersatu membangun Indonesia tanpa sekat-sekat partai. Mulai 2025, saatnya bekerja untuk rakyat,” katanya dengan penuh semangat.

Kunjungan Sabam Rajagukguk di Papatar meninggalkan kesan mendalam. Bagi warga, kehadiran anggota DPR RI yang menyerap langsung suara mereka adalah sebuah harapan baru.  

“Kami terharu. Baru kali ini ada anggota DPR RI reses ke kampung kami,” kata Ronald Nainggolan.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, MSi, menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan Hendri saat menyambut kunjungan Sabam ke salah satu kecamatan di daerah tersebut.

Menurut Hendri, kedatangan Sabam membawa harapan baru bagi masyarakat di kecamatan itu. “Pak Sabam datang secara khusus untuk melihat kondisi di kecamatan ini. Kehadiran beliau memberikan dorongan positif bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Hendri juga menyoroti peran Indra, yang disebut hanya dapat menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa terlalu berharap karena bupati saat ini bukan berasal dari Partai Gerindra.

Meski begitu, Hendri memastikan bahwa Partai Gerindra akan terus mengawal pembangunan di Humbang Hasundutan melalui peran tiga legislatif dari partainya.

Hendri mengkritik kebijakan pembangunan selama ini yang dinilai masih belum merata. Ia menyoroti kondisi Kecamatan Papatar yang dianggap termarjinalkan. “Papatar memang masih terpinggirkan. Seharusnya, bupati hadir dan berdiri untuk semua kecamatan, bukan hanya fokus pada Dolok Sanggul,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa kemiskinan yang terjadi di Humbang Hasundutan bersifat struktural. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Selain itu, Hendri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di daerah seperti Parlilitan. Ia berharap pemerataan pembangunan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kami dari Gerindra akan mengawal kebijakan agar Humbang Hasundutan sejahtera dan terkoneksi dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah,” ungkap Hendri.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Partai Gerindra dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan, terutama untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan merata. Hendri berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat di seluruh kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

DOLOK SANGGUL — Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E. M.Si menegaskan bahwa tidak ada kerja sama atau mandat yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) dalam hal pelaksanaan program penyediaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan usaha pengurangan stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Hendri Tumbur, Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, mengklarifikasi bahwa program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini tetap dijalankan melalui instansi terkait dan tidak melibatkan ormas sebagai pelaksana program.

“Kami ingin meluruskan mengenai program Presiden Prabowo terkait penyediaan makan siang gratis dan upaya pengurangan stunting. Kami akan menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang kami miliki di tingkat nasional. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum pernah memberikan mandat kepada ormas manapun untuk menjadi pelaksana program ini,” ujar Hendri dalam dialog bersama warga pada acara Bona Taon Gerindra Humbahas bersama Keluarga Hendri Tumbur Center Holong do Ondolan di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera, Selasa 27 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa peran ormas dalam program ini lebih tepat sebagai mitra Badan Giji Nasional dan bukan sebagai pelaksana langsung.

“Dalam hal ini, ormas harus menjadi bagian dari mitra BGN, bukan pelaksana program. Ini penting agar tidak ada salah paham terkait dengan rekrutmen atau badan penyalur. Tidak boleh ada pemungutan biaya yang tidak sesuai aturan,“ tegas Hendri.

Hendri juga menanggapi isu-isu yang berkembang terkait dengan pembayaran gaji yang setara dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan surat keputusan (SK) yang mengindikasikan adanya pembayaran gaji.

“Saya mendengar ada isu tentang gaji setara P3K, tetapi saya belum pernah mendengar hal tersebut. Begitu juga dengan adanya SK yang mengindikasikan adanya gaji,” lanjut Hendri.

Gerindra Humbang Hasundutan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program sosial ini. Hendri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan selalu memastikan bahwa segala bentuk bantuan atau program pemerintah sampai dengan tepat sasaran dan tanpa ada penyalah gunaan. Kami juga akan terus menjaga agar transparansi tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sesuai,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengawasi dan memastikan kejelasan dalam pelaksanaan program, Gerindra juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat. Warga yang memiliki pertanyaan atau temuan terkait program ini dapat melaporkannya melalui call center Gerindra, yang akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan tegas